<![CDATA[Panah Papua - Berita]]>Sat, 19 Nov 2022 22:58:24 +0900Weebly<![CDATA[2.800 Hektar Luas Wilayah Adat Marga Berhasil Dipetakan, Masyarakat Adat Yec dan Yen Suku Moskona Mendesak Pengakuan Negara]]>Thu, 17 Nov 2022 08:21:30 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/2800-hektar-luas-wilayah-adat-marga-berhasil-dipetakan-masyarakat-adat-yec-dan-yen-suku-moskona-mendesak-pengakuan-negara
Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni. Himpunan Pemuda Moskona (Hipmos) bersama komunitas masyarakat adat Yec dan Yen di DIstrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil melakukan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat dari dua marga tersebut. Teridentifikasi terdapat 2.800 hektar yang berhasil dipetakan secara partisipatif melalui proses yang panjang yang diakhiri dengan kesepakatan bersama marga tetangga yang ikut mengukuhkan batas wilayah adat marga Yen dan Yec. Piter Masakoda selaku Ketua Himpunan Pemuda Moskona menyampaikan bahwa “pemetaan ini bertujuan untuk melindungi hak hak masyarakat adat di marga Yec dan Yen. harapnnya dengan adanya pemetaan ini maka pemerintah dapat mendukung dan memberikan pengakuan kepada dua komunitas ini melaui SK penetapan komunitas masyarakat adat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Masih ada PR besar bagi Hipmos untuk membantu komunitas masyarakat adat lainnya seperti marga Isbeined, Isurkahmei dan marga lainnya yang berada di wilayah 7 suku, mereka juga meminta hal yang sama.
    Perwakilan dari komunitas masyarakat adat marga Yec, Zakeus Yec menyampaikan bahwa pemetaan partisipatif ini penting untuk menyelamatkan hasil sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat kami. Pemetaan ini juga memastikan hak hak kami marga Yec dan Marga Yen. Sehingga kami bersyukur adanya pemetaan kami bisa mengetahui batas batas wilayah adat kami masing masing, hal seperti ini baru terjadi.  Zakeus juga berharap supaya harus ada dukungan atau perhatian dari pihak pemerintah supaya hak hak tanah adat harus dilindungi
    Terdapat komoditas unggulan di wilayah adat Yen dan Yec, seperti Nenas Mos (manginggir mos) yang ukuran buahnya besar dan rasanya sangat manis. Komoditas nenas ini dikelola oleh perempuan adat Marga Yec dan Yen. Salah satu perempuan petani nenas, Novita Yen menyampaikan bahwa “nenas ini kalau ditanam di sini sangat cocok dan subur, buahnya besar besar. Setiap kebun masing masing punya nenas, rasa nenas tidak kalah dari yang lain dan manis. Belum ada pasar untuk nenas ini sehingga harapan kepada pemerintah harus perhatikan kebun nenas kami supaya bisa bikin pasar dan jualan di situ, hasil keringat kami hilang saja begitu jadi pasar kami anggap penting agar masyarakat bisa memeroleh pendapatan”.
     Selain itu di dalam wilayah adat ini terdapat pohon damar yang distribusinya cukup banyak yang dapat dikelola oleh komunitas masyarakat adat. Bagian utara pada wilayah adat Yen dan Yec juga merupakan habitas jenis maleo gunung (Aepypodius arfakianus) yang jarang ditemukan di wilayah dataran dan wilayah ini perlu dilindungi melalui pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat adat.

Narahubung : Piter masakoda HP 082320266128
]]>
<![CDATA[Izin Baru di Kaimana, Dari KLHK Untuk Pejabat BKPM]]>Mon, 04 Jul 2022 22:10:27 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/izin-baru-di-kaimana-dari-klhk-untuk-pejabat-bkpm
Salah Satu Perusahaan Pemegang Izin PBPH di Papua Barat Yang Sudah Beroperasi
Pada awal Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk PT Cendrawasih Hijau Lestari (PT CHL) di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Izin ini diduga sarat konflik kepentingan dan diduga melibatkan salah satu pejabat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.
            PT CHL memegang SK PBPH Nomor SK.12/1/KLHK/2021 yang diterbitkan Tanggal 09 Februari 2021. Adapun luas izin PBPH seluas 63.854 Hektar. Tercatat badan hukum PT CHL disahkan pada 21 November 2019 atau sekitar dua bulan sebelum SK PBPH diterbitkan. Direktur Utama perusahaan ini adalah Laode Muhammad Safiul Akbar yang juga diduga menjabat sebagai Ketua Komite Penanaman Modal di BKPM Republik Indonesia. Padahal BKPM merupakan lembaga yang berurusan dengan perizinan berusaha sehingga kedudukan pengurus perusahaan yang juga merangka sebagai pejabat pada BKPM sarat konflik kepentingan apalagi jabatan sebagai Ketua Komite Penananaman Modal yang yang sangat erat berhubungan dengan investasi
            Selain itu terdapat nama Tresye Kainama sebagai Komisaris PT CHL. Tresye Kainama tercatat juga sebagai Direktris PT Bersama Papua Unggul, salah satu perusahaan yang pernah dimiliki oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Kepala BKPM RI[1].
            Pemegang Saham terbesar dari PT CHL adalan PT Tribashra Sukses Abadi (PT TSA) dengan jumlah saham sebesar Rp. 7,5 Milyar. PT  TSA pernah menyumbang dana kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hingga saat ini. Besar sumbang yang diberikan kepada TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar Rp 5,2 Milyar.
            Di Kampung, masyarakat adat di Kampung Werua, Kabupaten Kaimana belum tahu terhadap izin yang diterbitkan pemerintah pusat ini. Lasarus Sanamuara sebagai tetua marga Sanamuara di Kampung Werua mengaku tidak mengetahui adanya penerbitan izin PBPH untuk PT CHL di Kampungnya. “Sejauh ini kami tidak tahu kalau sudah ada izin di kampung kami. belum ada komunikasi pihak perusahaan kepada kami” tutur Lasarus.
            Konflik kepentingan dalam penerbitan perizinan seharusnya wajib dihindari.  Apalagi adanya intervensi dari pejabat negara di dalam struktur kepengurusan. Sebab konflik kepentingan akan memudahkan terjadinya korupsi yang berujung kepada tata kelola perizinan yang buruk.


[1] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191023063512-532-442011/bahlil-lahadalia-sopir-angkot-andalan-jokowi-pacu-investasi
]]>
<![CDATA[Situs Sejarah Orang Kuri Hancur, Masyarat Adat Werbete Tuntut Dinas Kehutanan PB dan PT Wijaya Sentosa Bertanggung Jawab]]>Fri, 17 Jun 2022 02:30:05 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/situs-sejarah-orang-kuri-hancur-masyarat-adat-werbete-tuntut-dinas-kehutanan-pb-dan-pt-wijaya-sentosa-bertanggung-jawab
        Salah satu situs sejarah orang Kuri yang dinamakan kabung fefrase atau telaga awan telah hancur akibat adanya aktifitas penebangan kayu PT Wijaya Sentosa (PT WS). Kayu bulat dengan ukuran bervariasi telah ditebang dari tempat keramat ini sejak Tanggal 14 Mei 2022. Kabung fefrase merupakan telaga yang diyakini oleh orang Kuri adalah tempat bersejarah dimana terdapat satu rumpun sagu ditengah telaga. Sagu itu tidak tinggi, tidak besar, hanya begitu saja, hanya satu pohon itu saja ujar Yordan Werfete selaku tokoh marga werfete yang hadir membantu keluarga masyarakat adat Marga Werbete di Bintuni.
            Sander Werbete selaku pemuda adat kuri sekaligus anak sulung dari Bapak Yakob Werbete (petuanan marga Werbete) menyampaikan bahwa kabung fefrase sejak dulu diyakini moyang kami sebagai telaga yang berpindah pindah, sehingga susah mencari telaga tersebut, oleh karena itu kami meyakini bahwa tempat tersebut merupakan tempat sakral masyarakat. 
            Pada 16 Mei 2022, komunitas masyarakat adat dari Marga Werbete beserta perwakilan keluarga dari marga lain yang berada di wilayah adat kuri melakukan pemalangan di wilayah tempat sejarah kabung fefrase. Beberapa saat sebelum pemalangan terjadi, masyarakat adat menemukan karyawan PT WS sedang melakukan aktifitas penebangan pada wilayah yang dianggap sakral tersebut. Pada saat pemalanagan berlangsung, Sander Werfete menyampaikan alasan pemalangan adalah komitmen PT WS yang mereka tulis (komitmen perlindungan kawasan Nilai Konservati Tinggi atau NKT) ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan makanya kami sebagai petuanan bertindak sesuai aturan adat yang berlaku. Semua imbas ini tetap akan kena kepada Dinas Kehutanan dan perusahaan karena kami duga bahwa kontrak kerja antara kehutanan dan perusahaan itu menipu kami masyarakat, maka itu kami memalang untuk hak hak yang perusahaan dan Dinas Kehutanan gelapkan secara aturan maka perusahaan dengan Dinas Kehutanan harus diselesaikan.
            Niklas Werfete selaku pemuda adat Kuri memberikan keterangan bahwa awal Tahun 2022, saya ikut bersama perusahaan untuk melakukan pengecetan wilayah sakral (tata batas) di kabung fefrase dan kami sudah menandai batas tersebut, tapi saat ini perusahaan PT WS telah melanggar batas tersebut dengan menebang dan membuat jalan logging di dalam wilayah yang kami anggap keramat.
            Perempuan adat Kuri, Magdalena Riensawa dan Ana Riensawa yang tinggal di Kampung Wagen (wilayah penebangan PT WS) turut merasakan dampak akibat hadirnya aktifitas perusahaan PT WS. Dulu kali itu air jernih, sekarang ini perusahaan sudah bongkar jadi kalau hujan sedikit itu air kabur, kalau mancing susah juga, jarang dapat. Sebelum perusahan masuk itu kalau kitong balobe itu pasti dapat, sekarang ini hujan sedikit kabur tra bisa dapat karena banyak jalan doser. Tra bisa pake air kali juga untuk masak hanya pake air hujan saja karena air kabur. Macam di kali kasar itu hujan sedikit, air kali macam warna tanah begitu jadi tra bisa pake untuk masak.
            Perwakilan masyarakat adat dari Marga Werbete dan keluarga meminta untuk Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan PT WS menginisiasi segera dilakukan pertemuan yang mengundang perwakilan masyarakat adat marga werbete. Roy Masyewi selaku pemuda adat berdarah Kuri menyampaikan bahwa saya meneruskan aspirasi dari keluarga masyarakat adat marga Werbete, mereka meminta tempat pertemuan tidak dilakukan di lokasi perusahaan PT WS, kami minta tempat yang netral seperti di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari agar proses pertemuan dapat berjalan dengan baik. Selain itu terkait waktu pertemuan masyarakat mengusulkan untuk dapat dilakukan pertemuan pada pekan ini karena masyarakat menyampaikan bahwa palang tidak bisa dibuka jika tidak ada pertemuan. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan PT WS diharapkan mengeluarkan undangan resmi dan tertulis kepada masyarakat di kampung. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan PT WS juga diharapkan dapat mendukung biaya kepada masyarat untuk sampai di manokwari dalam rangka pertemuan namun biaya tersebut harus diberikan kepada masyarakat dan biarkan masyarakat yang membayarkan sendiri kebutahannya seperti pembayaran transportasi dan penginapan di Manokwari, ini bertujuan untuk menjaga netralitas karena kerap terjadi ketika pertemuan, masyarakat selalu kalah karena perusahaan yang memfasilitasi secara langsung kebutuhan masyarakat bukan masyarakat yang dipercayakan.
 
Narahubung : Sander Werbete (085240302230), Roy Masyewi (082198596987)
]]>
<![CDATA[Perempuan Adat Masakoda Suku Moskona Meminta Bupati Bintuni Memberikan Pengakuan Komunitasnya Agar Memperoleh Akses Kelola Hutan]]>Sat, 30 Apr 2022 12:04:29 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/perempuan-adat-masakoda-suku-moskona-meminta-bupati-bintuni-memberikan-pengakuan-komunitasnya-agar-memperoleh-akses-kelola-hutan
       Komunitas perempuan adat dari Marga Masakoda di Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada Bupati Teluk Bintuni untuk memberikan pengakuan dan perlindungan komunitas dan wilayah adat melalui SK Pengakuan Komunitas Masyarakat Adat Marga Masakoda. Komunitas perempuan beserta pemuda adat telah berjuang sejak Tahun 2021 untuk mempeoleh akses kelola secara legal dari negara. Saat ini sebagian besar wilayah adat mereka masuk dalam kawasan hutan yang diklaim milik negara dan juga telah dibebani perizinan berbasis lahan skala luas.
       “Kita tidak mau orang dari luar masuk untuk kerja di kitong pu tempat, kitong mau kitong sendiri yang kerja, jadi kitong harap kitong pu wilayah dapat SK dari Bupati” kata mama Paulina Masakoda. Selain mama Paulina ada juga mama Lea Masakoda (Ogoney) yang mengatakan bahwa “Sawit dan kayu kitong tolak karna nanti kasih hancur kitong pu tempat untuk berkebun dan cari makan”.
Semua masyarakat hukum adat marga Masakoda mereka ingin agar wilayah adatnya segera mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK untuk Hutan Adat mereka. Masyarakat hukum adat telah memasukan dokumen usulan untuk pengakuan keberadaan komunitas adatnya kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada Tanggal 23 maret2022
       Piter Masakoda dari perwakilan pemuda adat Marga Masakoda menambahkan bahwa “Hutan adat sangat penting bagi kami dan generasi kami dan harapan saya pemerintah daerah dapat merespon ini dengan menyerahkan SK pengakuan untuk mengakomodir hak hak masyarakat adat marga Masakoda yang ada di Suku Moskona, dan juga hutan adat merupakan ibu dari orang Papua lebih khususnya untuk marga Masakoda sehingga kami dengan harapan agar pemerintah bisa melihat hak hak masyarakat adat lewat SK pengakuan, karena Moskona dimekarkan pasti banyak investor yang masuk dengan kepentingan yang akan menghancurkan tanah dan hutan adat kami. Selain itu adanya pengakuan ini akan meminimalisir konflik masyarakat adat yang ada di dalam Marga masakoda”.
     Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah memilikiPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelumnya Bupati juga telah menerbitkan SK Pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat Marga Ogoney Suku Moskona pada Tahun 2021.  
 
Kontak Person : Piter Masakoda (Wa 082329241173, Hp 082320266128)
]]>
<![CDATA[Masyarakat Sipil dan Pemuda Adat di Kabupaten Teluk Bintuni Tolak Kriminalisasi dan Pembungkaman Oleh Bupati]]>Tue, 05 Apr 2022 12:12:01 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/masyarakat-sipil-dan-pemuda-adat-di-kabupaten-teluk-bintuni-tolak-kriminalisasi-dan-pembungkaman-oleh-bupati
Kalangan Masyarakat sipil dan masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni menolak secara tegas segala bentuk kriminalisasi dan upaya pembungkaman oleh Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus kasihiw MT. Kritikan terhadap pejabat negara merupakan hal biasa, Bupati sebagai Pejabat negara semestinya melihat ini merupakan hal biasa dan normal sebagai bagian dari pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pius Nafurbenan menyampaikan bahwa dirinya pada saat itu diundang oleh Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku untuk ikut dalam acara Penyaluran Aspirasi dari Majelis Rakyat Papua Barat(MRPB) yang diwakili oleh, Ibu M. Kawab SH.MH
    Saya sebagai tokoh masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapat saya dan mengutarakan pendapat adalah hal biasa apalagi ini terjadi di kantor lembaga masyarakat adat tujuh suku. Karena ini kegiatan yang berlangsung di lembaga tujuh suku maka seharusnya Bupati membicarakan ini di rumah adat tujuh suku, namun saya sendiri merasa kaget karena diri saya telah dilaporkan pejabat negara dalam hal ini Bupati.
    Engelbertus Kofiaga, sebagai Kepala Suku Irarutu menyampaikan bahwa Persoalan ini merupakan persoalan adat karena kejadianya di Kantor LMA Tujuh Suku, saya harap Bupati dan pihak Kepolisian harus melalui mekanisme adat, Saya tidak setuju persoalan ini di bawah ke ranah hukum. Kemudian untuk kuasa hukum Bupati, Yohanes Akwan, dia tidak merasakan apa yang masyarakat rasakan. Masyarakat sudah resah, masyarakat mau ketemu Bupati juga susah. Masyarakat ini kan yang pilih Bupati dia, jadi persoalan ini hanya sekedar menyoroti kepemimpinan atau kinerja dari Bupati. Saya akan mengambil langkah adat untuk menuntut balik nama baik masyarakat adat saya dari suku Irarutu.
    Samuel Orocomna dari Perwakilan Pemuda Teluk Bintuni juga mendukung Bapak Pius Nafurbenan. Menurut Sam bahwa Dia (Pius) tidak menjelakkan Bupati tapi dia mengontrol situasi yang terjadi baik dari sisi pemerintah, ekonomi, sosial, budaya. Masyarakat mengkritik agar tidak boleh terjadi lagi hal yang serupa di masa depan, bukan berarti mereka menjelekkan tapi sekedar memberikan masukan. Sebagai pemerintah daerah, harus bersedia dikritik dan siap dimonitoring. Kritikan ini terjadi karena masyarakat banyak mengeluh terhadap kondisi dan situasi di Teluk Bintuni. Hal yang sama juga disampaikan oleh Piter Masakoda mewakili Perwakilan Pemuda 7 Suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya mendukung pak Pius nafurbenan dan memang dia bicara fakta dan ini terjadi di Bintuni,semua orang merasakan dan tidak usah menutupi kesalahan. Sebab saya juga ada di kantor lembaga adat dan menyaksikan Pak Pius Bicara pada saat itu. Harapan saya kepada Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni untuk tidak memproses kasus kriminalisasi masyarakat adat ini.
    Roy Masyewi, selaku perwakilan pemuda dari Suku Wamesa menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini, kita minta kasus ini diselesaikan di lembaga adat, karena kejadian ini terjadi di lembaga tersebut. Roy juga mempertanyakan eksistensi Lembaga bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Lembaga Bantuan Hukum itu diberikan kepada siapa?Apakah untuk melayani masyarakat  atau melayani pejabat negara?Pada forum itu juga banyak mama mama yang juga menyampaikan hal yg sama. Jadi pihak kepolisian harus mempertimbangkan ini dengan merekomendasikan untuk diselesaikan di lembaga adat.
    Anselmus Kofiaga sebagai Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu menyampaikan bahwa tidak ada persoalan yang menyangkut hukum terkait apa yang diutarakan bapak Pius Nafurbenan. Namanya aspirasi, intinya bahwa yang punya aspirasi adalah masyarakat jadi pemerintah setidaknya harus menerima, saya juga melihat video yang tersebar itu hanya sebagian kecil yang diambil, tidka melihat video secara keseluruhan. Tetapi kami tetap tuntut nama baik dari Suku Irarut dan kami tetap menyelesaikan dengan jalur rumah adat.
    Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pius Nafurbenan adalah hal yang lumrah dan wajar, hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman sebagai tokoh masyarakat adat dan tokoh yang ikut menjaga Teluk Bintuni menjadi lebih baik, Banyak jasa beliau terhadap kabupaten ini terutama pada saat menjabat Guru bantu selama 6 Tahun di Warganusa, Distrik Kaitaro, Kepala Sekolah Dasar di Distrik Babo selama 20 Tahun dan pada Tahun 2003 bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni. Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam pergantian antar waktu (PAW). Kondisi Teluk Bintuni sedang tidak baik baik saja sehingga Bapak Pius Nafurbenan melakukan kritik kepada kepala daerah untuk kebaikan bersama yaitu membangun Teluk Bintuni yang lebih baik lagi.
    Sebelumnya, Bupati Teluk Bintuni telah melaporkan Pius Nafurbenan kepada Pihak Kepolisian Resort Teluk Bintuni pada Selasa Siang (5 April 2022), Kriminalisasi terhadap aktifis dan masyarakat adat kerap terjadi di Indonesia. Baru baru ini Haris Azhar, Direktur Lokataru dan Fathia Maulidyanti dari Koordinator Kontras dikriminalisasi oleh pejabat negara karena dianggap menyebarkan berita bohong sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Kami Yang Bersolidaritas
Tolak Kriminalisasi Bapak Pius Nafurbenan

Engelbertus Kofiaga, Kepala Suku Irarutu
Anselmus Kofiaga, Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu
Darius Nafurbenan, Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu
Roy Masyewi, Perwakilan Pemuda Wamesa
Samuel Orocomna. Perwakilan Pemuda Teluk Bintuni
Piter Masakoda, Perwakilan Pemuda 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni
Sulfianto Alias. Perkumpulan Panah Papua

Kontak Person : 082198596987. Roy Masyewi
]]>
<![CDATA[Masyarakat Sipil Mendukung Langkah Hukum Bupati Sorong untuk melakukan kasasi atas Putusan PTTUN Makassar  terkait Gugatan Perusahan Sawit PT PLA dan PT SAS]]>Mon, 28 Mar 2022 13:21:26 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/2254206
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makassar memutuskan mengabulkan gugatan perusahaan dan menyatakan batal keputusan Bupati terkait pencabutan izin usaha perusahaan kelapa sawit PT Pusaka Agro Lestari (PAL) dan PT Sorong Agrosawitindo (SAS) di Sorong.
“Kami sudah membaca putusan PTTUN Makassar terkait gugatan perusahaan terhadap putusan bupati tentang pencabutan izin. Pertimbangan putusan ini hanya mempersoalkan prosedur pencabutan izin yang diatur dalam peraturan menteri, namun Majelis hakim belum mempertimbangkan sikap masyarakat adat yang menolak izin usaha perusahaan dan hak-hak masyarakat dirampas, serta ancaman hilangnya hutan alam di daerah ini,” ungkap Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Kebijakan Bupati Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melakukan evaluasi perusahaan dan hingga pemberian sanksi-sanksi, termasuk pencabutan izin, merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pengembangan usaha perkebunan supaya lebih adil, berpihak pada masyarakat dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Kebijakan ini harus diwujudkan, karenanya pemerintah  diharapkan tidak mendiamkan putusan PTTUN Makasar ini yang akan mencederai kebijakan peraturan dan suara masyarakat adat.
“Organisasi masyarakat sipil mendesak Bupati Sorong untuk mengajukan kasasi atas Putusan PTUN Makassar yang memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit PT Papua Lestari Abadi (PT PLA) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS). Pemerintah tidak boleh mundur dalam menghadapi gugatan korporasi, yang diduga melakukan pelanggaran”, minta Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua.
Kajian dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Tim Korsup  KPK dan  Bupati dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, membuktikan perusahaan telah melanggar syarat dan ketentuan dalam izin-izin usaha, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan mengancam kelestarian lingkungan.
Kemenangan kedua perusahaan bisa menjadi preseden kurang baik dan jika tidak disikapi akan membuat  perusahaan tidak jera dan kejahatan bisnis tidak dapat dikendalikan.
“Kami khawatir putusan ini dihasilkan oleh pemahaman terbatas dan kelalaian hakim dalam pemeriksaan perkara dan membuat putusan yang adil bagi masyarakat adat dan lingkungan alam di Papua”, kata Sulfianto.
Ketua LMA Malamoi, Silas O. Kalami dan Ketua Perkumpulan Mongka Papua, Nerius D. Sai, menambahkan dan menyatakan mendukung tegas Bupati Kabupaten Sorong untuk Kasasi di Mahkamah Agung.
“Pada prinsipnya, Bupati sorong punya hak untuk membela dirinya sebagai Bupati yang dijamin dalam Undang Undang Otsus. Bupati punya kewenangan mengatur perusahaan di wilayah pemerintahannya. Harapannya pemerintah nasional, pemerintah provinsi Papua Barat, para Bupati, KPK, dan berbagai pihak dapat membantu Bupati Sorong karena perkebunan kelapa sawit tidak hanya di Sorong tapi di daerah lain” tuntut Nerius D. Sai.
 
Manokwari, 28 Maret 2022

Koalisi Masyarakat Sipil di Papua Barat
Sulfianto Alias, Perkumpulan Panah Papua
Nerius D Sai. Perkumpulan Mongka Papua
Silas O. Kalami, LMA Malamoi
Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Kontak Person:
Sulfianto +62 811-5309-289
]]>
<![CDATA[Berbagi pengalaman magang di mitra Panah Papua Manokwari]]>Mon, 28 Mar 2022 13:15:16 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/berbagi-pengalaman-magang-di-mitra-panah-papua-manokwariPicture
Hai....nama saya Rita Theodora Serio mahasiswi dari Universitas Papua yang sedang menjalankan pelatihan kerja atau magang di NGO Perkumpulan Panah Papua, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Saya mulai  mengikuti kegiatan awal di kaimana, dengan melakukan “Pemetaan Spasial Dan Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kaimana”.
Berlangsungnya kegiatan pada 16 februari – 28 februari 2022 dari kegiatan ini kami bertemu dengan 8 suku asli Kaimana. Dari pertemuan dengan 8 suku asli Kaimana ini dapat di ketahui bahwa setiap suku ini memiliki hak Ulayat yang besar namun sebagian besar wilayahnya di manfaatkan untuk Perusahaan dan sebagian besar orang luar untuk menikmati hasil mereka seperti Perusahaan kayu dan perusahaan ikan. Dimana hasil hutan  yang mereka ambil dari wilayah Ulayat ini di beli dengan harga 100 Ribu per Kubik, lalu ketika sudah di produksi dan di jual di pasaran dengan harga tinggi dan hasil Laut di ambil dengan gratis  dan di jual ke luar Kaimana dengan harga yang tinggi. Sebenarnya bagaimana harus adanya dukungan Pemerintah Kaimana untuk membantu memberi pemahaman bagi Masyarakat Kaimana dalam mengelolah hasil mereka sendiri sehingga tidak dapat di rugikan oleh orang luar.

]]>
<![CDATA[Pengalaman Peserta Magang UNIPA bekerja pada Organisasi Masyarakat Sipil Panah Papua]]>Fri, 11 Mar 2022 03:25:44 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/pengalaman-peserta-magang-unipa-bekerja-pada-organisasi-masyarakat-sipil-panah-papua
Perkumpulan Panah Papua merupakan lembaga solidaritas masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam  mencapai suatu hak wilayah adat. Saat pertama kali magang di Panah Papua ada rasa gugup dan takut salah karena NGO yang saya pilih bergerak dibidang pemetaan wilayah adat dan yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan hal ini berbeda sekali dari minat mata kuliah yang akan dipilih oleh saya pada penelitian akhir nantinya. Tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai menikmati waktu magang ini, karena disini saya mendapatkan pembekalan dan juga berkesempatan untuk turun ke lapangan bersama staf dari Panah Papua.
 
Pada Minggu, 12 Februari 2022 saya mengikuti kegiatan di Teluk Bintuni bersama Mitra kolaisi Perkumpulan OASE dan Pemuda Adat Wamesa, Roy Masyewi. Hal ini merupakan momen pertama saya saat magang di Panah Papua, pada saat di Bintuni kami berkunjung ke kampung Tirasai di sana banyak sekali ekosistem alam Papua yang perlu di lestarikan dan dilindungi salah satunya spesies kasuari (Casuarius casuarius). Saat turun lapangan ke Kampung Tirasai kami melihat kasuari gelambir ganda (Casuarius casuarius) yang sedang berlari menuju ke hutan entah mencari makanan atau mencari pasangan. Menurut saya kasuari merupakan salah satu spesies endemik papua dan juga diketahui sebagai Icon dari Provinsi Papua barat makanya itu penting sekali untuk di jaga dan lestarikan.
 
 
Daniella Ijie
Peserta Magang UNIPA Di Perkumpulan Panah Papua
]]>
<![CDATA[Diduga Menebang Di Luar RKT dan Melakukan Pencucian Kayu Ilegal. Masyarakat Sipil Desak Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Lakukan Penindakan Terhadap PT APIU]]>Fri, 07 Jan 2022 07:39:48 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/diduga-menebang-di-luar-rkt-dan-melakukan-pencucian-kayu-ilegal-masyarakat-sipil-desak-kepala-dinas-kehutanan-papua-barat-lakukan-penindakan-terhadap-pt-apiuAliansi Masyarakat Sipil di Provinsi Papua Barat menemukan adanya dugaan penebangan di Luar Blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan dugaan pencucian kayu ilegal yang berasal dari Luar Blok RKT. Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU), salah satu perusahaan pemegang izin IPK di areal konsesi perkebunan sawit PT Subur Karunia Raya, Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun temuan dari gabungan masyarakat sipil ini yang pertama adalah dugaan penebebangan kayu di luar blok RKT yang diberikan kepada PT APIU. Berdasarkan analisis kami terdapat tebangan yang posisinya berada di luar blok RKT Tahun 2021 tutur Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada Peta sebagai berikut :
           Ketua Perkumpulan Mongka Papua, Nerius Damianus S menyampaikan terdapat dua point yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat terhadap kasus ini. Pertama, Pihak Dinas Kehutanan harus segera menindaklanjuti temuan dan menindak tegas jika benar terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT APIU. Kami minta Dinas Kehutanan segera menindaklanjuti kasus ini untuk mencegah pengambilan kayu dalam jumlah besar lagi di luar Blok RKT yang diberikan. Kedua, kami meminta Dinas Kehutanan Provinsi Papua barat untuk selalu melakukan pengawasan kepada PT APIU ataupun perusahaan lain yang beraktifitas melakukan pemanenan kayu.  Khusus tenaga CDK Teluk Bintuni harus diberdayakan tenaganya. Kita ketahui bahwa ada banyak tenaga atau staf yang bekerja di Dinas Kehutanan, nah ini harus digunakan kapasitasnya untuk melakukan pengawasan secara ketat.
        Sebelumnya, perwakilan pemuda darii Suku Moskona, Arnoldus Yerkohok menyampaikan bahwa proses perolehan HGU Sawit PT Subur Karunia Raya diduga menipu masyarakat dan dianggap tidak sah. Pihak perusahaan mengatakan akan memberikan sertifikat kepada masyarakat namun ternyata pengukuran tanah di kampung sebatas untuk keperluan memperoleh HGU dari pihak perusahaan. ‘Sejauh yang diketahui bahwa syarat agar sebuah perusahaan memperoleh izin IPK yaitu perolehan HGU tidak bermasalah dan masyarakat secara umum mengetahui seterang terangnya tujuan perolehan HGU’ tambah Sul.
Terdapat dua point permintaan dari Aliansi Masyarakat sipil yaitu sebagai berikut,
  1. Meminta kepada Pihak berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat segera membentuk tim dan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemeriksaan khusus berdasarkan temuan pemantau independen di lapangan
  2. Meminta Dinas Kehutanan untuk menghentikan segala aktifitas perusahaan PT APIU karena aktifitas yang berjalan dapat diduga juga dapat melakan penebangan secara ilegal.
Narahubung : 08115309289 (Sulfianto Alias)

]]>
<![CDATA[Pejuang HAM dan Lingkungan Meminta Bupati Evaluasi Perkebunan Sawit di Moskona Selatan, Teluk Bintuni]]>Fri, 26 Nov 2021 21:43:19 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/pejuang-ham-dan-lingkungan-meminta-pemerintah-evaluasi-perkebunan-sawit-di-moskona-selatan-teluk-bintuni
       Korneles Aisnak Selaku Pemuda Pejuang HAM dan Lingkungan di wilayah Moskona mengecam aktifitas perkebunan kelapa sawit di Distrik Moskona Selatan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Selain itu Korneles memaparkan bahwa aktiftas perusahaan untuk mengambil kayu diduga ilegal dan merugikan masyarakat adat. Kami masyarakat adat wilayah moskona sudah merasa hutan kita terancam dengan beberapa investasi seperti HPH Wanagalang, PSK dan Perkebunan Kelapa Sawit PT SKR yang sedang beroperasi di Moskona Selatan. Kedepan yang sangat disayangkan adalah kelapa sawit. Karena hutan, tanah dan segala isinya  dipastikan menjadi milik perusahaan melalui kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).
        Selaku masyarakat adat pejuang HAM dan Lingkungan meminta kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk segera mendorong proses pengakuan hak masyarakat adat dan Bupati dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit dan HPH yang merugikan masyarakat adat.
        Sulfianto Alias selaku perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dari Perkumpulan Panah Papua menyampaikan bahwa Di Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni terdapat satu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) yang dipegang oleh PT Subur Karunia Raya (PT SKR). PT SKR diperkirakan telah melakukan land clearing atau pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Adapun perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang melakukan pembukaan hutan adalah PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU).
         Banyak kayu Non Police Line (NPL) atau kayu sisa Kopermas dari Hasil Operasi Hutan Lestari II (OHL II) di wilayah ini. Kayu kayu NPL ini bisa kemungkinan dicuci  oleh pihak tertentu sehingga kayu menjadi legal padahal sebenarnya ilegal. Kami meminta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten untuk segera meninjau kembali izin usaha perkebunan milik PT SKR. Selain itu kami meminta kepala Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali IPK yang diberika kepada PT APIU.


Narahubung :
08115309289 (Sulfianto Alias)
082248455648 (Korneles Aisnak)
]]>