<![CDATA[panahpapua - Berita]]>Tue, 11 Jun 2019 07:09:30 +0900Weebly<![CDATA[Siapa dibalik perusahaan pembeli tanah 4 Rupiah di Jagiro, Teluk Bintuni?]]>Mon, 10 Jun 2019 06:30:37 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/siapa-dibalik-perusahaan-pembeli-tanah-4-rupiah-di-jagiro-teluk-bintuni
Kampung Jagiro, Distrik moskona Selatan
       Beberapa pekan lalu ramai diberitakan oleh media tentang pembayaran uang ketuk pintu oleh Perusahaaan PT SKR senilai 4 Rupiah dan 14 rupiah per meter persegi kepada Yeremias Yerkohok dan Donatus yerkohok. Keduanya tetua marga dari kampung Jagiro, Suku Moskona[1]. Lalu siapa yang berada di balik perusahaan PT SKR? Siapa aktor lokal yang juga ikut mendukung operasi perusahaan? Tulisan ini akan memberikan informasi kepada pembaca tentang pemilik PT SKR dan aktor lokal yang ikut berperan di dalamnya.
         Berpedoman pada profil perusahaan, PT SKR masih dikendalikan oleh PT Mulia Abadi Lestari (PT MAL) melalui kepemilikan saham sebesar 99,6 persen. PT SKR dan PT MAL diduga terhubun dengan Salim Group walaupun saham secara resmi dimiliki oleh individu. Diduga kuat pemilik yang dapat manfaat dari usaha ini (beneficial owner) adalah Salim group. Salim Group dibangun oleh Soedono Salim (Liem Sioe Liong) dan saat ini diwariskan kepada Anthoni Salim (Anak Soedono Salim) dengan memegang jabatan presiden direktur Indofood (melalui perusahaan Indo Agri Resources). Keterhubungan ini terindikasi melalui adanya kemiripan alamat kantor PT SKR, PT MAL dan Perusahaan Bisnis Salim Group (seperti PT Gunta Samba yang merupakan anak perusahaan Indofood Agri Resources) yaitu secara bersamaan berkantor di Kompleks Duta Merlin di Jalan Gadjah Mada. Ini alasan pertama.
       Jabatan Direktur perusahaan PT SKR diisi oleh Rapman Hutabarat yang juga merupakan Board of Directors PT Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak dan President Director PT Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. Keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Rapman pernah menjabat sebagai Direktur PT Palmulya Selaras Abadi di Jayapura[2], perusahaan yang juga beralamat sama dengan perusahaan bisnis Salim Group.
        Gunawan Sumantri yang menjabat sebagai Direktur Utama pada PT SKR juga menjabat sebagai President Director pada PT Bintuni Agro Prima perkasa (PT BAPP) di Kabupaten Tambrauw dan masih bekerja sebagai Operational Director pada PT Gunta Samba Jaya (PT GSJ). PT GSJ juga terhubung dengan Salim grup[3]. Orang orang yang kini menjabat dalam PT SKR dahulu pernah bekerja pada perusahaan yang terhubung dengan Salim Grup. Ini alasan kedua PT SKR terindikasi terhubung dengan Grup Salim
Keterlibatan aktor lokal
         Pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di areal PT SKR didukung oleh perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Agro Papua Inti utama (PT APIU). Sebelum dijabat Rapman, direktur PT SKR pernah dipegang oleh Nasrullah Baharuddin. Nama Nasrullah Baharuddin tercamtum sebagai Komisaris pada PT APIU. PT APIU telah memperoleh perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Tahun 2018 dengan luas 3.101 hektar[4].  
       Kayu Bulat hasil produksi diangkut ke berbagai tujuan diantaranya disuplai kepada PT Bumi Meyado Iriando (PT BMI). PT BMI merupakan perusahan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK/Kayu gergajian). Direkturnya dijabat oleh Samsul Ahmad. Diduga sebelumnya Samsul Ahmad merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT Yongjing Investindo bersama dengan Eddy Harison Siauw yang juga menjabat sebagai Direktur pada waktu itu. Eddy saat ini menjabat sebagai Komisioner pada PT APIU dan pemegang 84 persen saham perusahaan[5]. Selain PT APIU, Eddy juga pemilik PT Anugerah Papua Investindo Utama dan PT Mitra Silva Lestari di Manokwari Selatan sebelum dibeli oleh Capitol Group.

[1]https://kumparan.com/balleonews/marga-yerkohok-teluk-bintuni-nilai-pt-skr-lakukan-penipuan-1rB8nvPD7R8
[2]https://awasmifee.potager.org/?p=1397
[3]http://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/publications/forests/2017/GP_DirtyBankers_Report_LowRes_BAH.pdf
[4] Surat Keputusan Hasil Penilikan VLK PT APIU
[5] Profil Perusahaan PT APIU, Ditjen AHU

Narahubung: Sulfianto Alias  08115309289
]]>
<![CDATA[Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari Selatan jangan terbitkan Rekomendasi Teknis dan IUP untuk PT MSL karena melanggar Inpres Moratorium Sawit Nomor 8/2018!]]>Tue, 26 Mar 2019 20:50:57 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/gubernur-papua-barat-dan-bupati-manokwari-selatan-jangan-terbitkan-rekomendasi-teknis-dan-iup-untuk-pt-msl-karena-melanggar-inpres-moratorium-sawit-nomor-82018
PT Mitra Silva Lestari (PT MSL) memperoleh Izin Lokasi perkebunan dengan luasan sekitar 11.214 hektar oleh salah satu penjabat bupati kabupaten Manokwari Selatan pada Tahun 2015. Dalam dokumen Izin tersebut posisi lokasi perkebunan terletak pada dua distrik yaitu Distrik Tahota (luas 8.975 hektar) dan Distrik Isim (Luas 2.239 hektar). Izin lokasi tersebut berlaku selama tiga tahun kemudian diperpanjang oleh Bupati Manokwari Selatan sebagaimana telah diberitakan dalam media Tabura Pos pada Bulan Februari 2019.
Apakah kebijakan Bupati untuk melakukan perpanjangan izin lokasi ini melanggar komitmen presiden sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 ? Mencermati isi Inpres 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit, tidak terdapat instruksi agar Bupati menunda pemberian izin lokasi bagi pemohon. Apalagi pada Kasus PT MSL, Izin lokasi telah terbit sejak Tahun 2015 sehingga merupakan kebijakan yang tidak keliru jika Bupati melakukan perpanjangan izin lokasi PT MSL. Namun untuk menjalankan usahanya, PT MSL tidak dapat berjalan hanya dengan berbekal Izin Lokasi. Diperlukan izin lainnya seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lingkungan, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik.
Mencermati substansi Inpres 8 Tahun 2018, Gubernur dan Bupati diinstruksikan untuk menunda memberikan rekomendasi (kewenangan gubernur), IUP Kelapa sawit (kewenangan bupati) dan Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada di dalam kawasan hutan. Untuk PT MSL, rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh Gubernur adalah rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi. Khusus untuk penerbitan izin, terdapat dua Izin yang ditunda pemberiannya yaitu IUP dan Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru dalam kawasan hutan.
Permasalahan Izin Lokasi
 Sebelum izin lokasi untuk PT MSL diterbitkan pada tahun 2015, wilayah APL yang saat ini telah diberi Izin lokasi, peruntukannya tidak untuk perkebunan khususnya perkebunan skala luas seperti perkebunan sawit. Peta Pola ruang pada lampiran Perda No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Manokwari (Kabupaten Manokwari Selatan pada saat itu belum memiliki Perda RTRW) menunjukaan bahwa peruntukannya sebagian besar untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan Luas 5.013 hektar dan Hutan Produksi (HP) dengan luas 2.249 hektar (masih masuk dalam kawasan hutan), serta APL seluas 3.047. Penerbitan Izin lokasi pada periode 2015 tentunya telah melanggar syarat perizinan lokasi sebagaimana telah diatur dalam Peratuan Menteri Negara Agraria (Permen Agraria) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Perpanjangan Izin lokasi yang dikabarkan telah ditandatangani oleh Bupati Manokwari Selatan (periode sekarang) juga tidak sesuai dengan Peta Pola Ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2016. Perpanjangan izin lokasi ini juga telah menyalahi syarat perizinan lokasi yang diatur Permen ATR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai syarat pemberian perpanjangan izin lokasi. Perpanjangan hanya diberikan jika tanah yang diperoleh sudah lebih dari 50 %. Berdasarkan informasi dari masyarakat di Distrik Tahota bahwa belum terdapat jual beli atau pelepasan tanah untuk pihak perusahaan.
Picture
Gambar 1. Peta Konsesi PT MSL dalam Pola Ruang Kab.Mansel
Konsultasi Publik AMDAL kurang melibatkan Masyarakat
               Pada kegiatan Konsultasi Publik AMDAL di Distrik Tahota, Kabupaten Manowari Selatan, tidak terlibat perwakilan masyarakat yang tinggal di Distrik Isim. Padahal sesuai dengan Izin lokasi yang diterbitkan, letak izin berada di dua distrik yaitu Distrik Tahota dan Isim. kami sempat mewawancarai kepala kampung Isim, Frans Iba. Berdasarkan keterangan Frans, bahwa masyarakat tidak tahu jika terdapat rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Isim.
Selama sa kerja jadi kepala kampung, tra pernah dengar ada sawit masuk di Isim. Yang sa tahu itu kalau Izin perkebunan sawit hanya ada di Distrik Tahota dan perusahaan telah melakukan sosialisasi AMDAL ujar Frans. Kegiatan Konsultasi Publik AMDAL itu juga, trada keluarga dari Dataran Isim yang terlibat karena areal perkebunan sawit tra masuk di kitong pu wilayah. Jadi dalam sosialisasi seluruh masyarakat adat berasal dari Distrik Tahota Tambahnya.
Ketika ditanya terkait sikap masyarakat adat tentang masuknya izin kelapa sawit di Dataran Isim, Frans menyatakan komitmen untuk tidak menerima perkebunan sawit di wilayahnya. Dulu, Tahun 1993, perusahaan sawit dong coba masuk di Isim, tapi kitong keluarga tolak. Sekarang juga kitong tetap tolak sebab susah nanti. Masyarakat so liat di Prafi bahwa dong saja cari makan susah setelah ada sawit. Jadi kitong juga harus jaga kitong punya hutan biar kitong punya cucu bisa nikmati nanti.
Pada Akhir bulan Maret, Panah Papua menggelar kegiatan penguatan Kapasitas Masyarakat Adat Sough Bohon untuk menjaga tanah dan hutan alam Papua. Pada kegiatan tersebut terdapat kelompok masyarakat adat yang menolak rencana pembukaan perkebunan sawit di Distrik Tahota. Hampir seluruh anggota Marga Meskene di Distrik Tahota menolak rencana perkebunan tersebut. Selain itu, dalam kegiatan penguatan kapasitas tersebut, beberapa masyarakat menolak untuk menjual tanah kepada perusahaan. Masyarakat adat telah melihat pada beberapa wilayah perkebunan sawit seperti di Distrik Sidey dan Distrik Kebar bahwa perkebunan tersebut dapat menghilangkan wilayah berburu dan meramu masyarakat.
Masih dalam kegiatan yang sama, terdapat beberapa hasil penting dalam pertemuan tersebut yaitu:
1. Masyarakat adat sough bohon tidak menjual tanah untuk usaha berbasis lahan skala luas yang dapat mengancam kehidupan Orang Asli Papua khususnya di wilayah adat Suku Sough Bohon.
2. Mempercayakan kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada Orang Asli Papua khususnya kebijakan terkait isu perampasan tanah dan hutan milik masyarakat adat Sough Bohon, Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Selatan agar segera menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Selatan.
Akhirnya kami merekomendasikan beberapa point penting yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagaimana tertuang dalam kebijakan moratorium sawit melalui Inpres 8 Tahun  2018. Adapun point pentingnya yaitu:
1. Kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk tidak memberikan rekomendasi teknis kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi sebagai persyaratan pemberian izin karena adanya kebijakan moratorium sawit melalui Inpres No. 8/2018
2. Kepada Bupati Manokwari Selatan untuk tidak menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT MSL karena adanya kebijakan moratorium sawit melalui Inpres No. 8/2018
3. Pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat sebagaimana amanah Deklarasi Manokwari, Inpres moratorium sawit dan rencana aksi KPK.
 
Kontak Number : 0822 48077120 Diana W (Panah Papua Campaigner)
]]>
<![CDATA[Mengungkap pelanggaran Izin Perusahaan Pemegang Izin Terluas Di Papua Barat: PT Varita Majutama]]>Wed, 02 Jan 2019 00:16:34 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/mengungkap-pelanggaran-izin-perusahaan-pemegang-izin-terluas-di-papua-barat-pt-varita-majutamaPT Varita Majutama (PT VMT) telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sejak Tahun 1996. selama 22 Tahun menjalankan bisnis perkebunannya, perusahaan tersebut masih menyisahkan banyak masalah terutama dalam isu konflik tenurial dan impementasi perkebunan plasma. Selain itu terdapat berbagai pelanggaran terhadap perizinan yang telah diterbitkan yang belum tersentuh oleh penegak hukum. Tulisan ini akan mengulas tentang permasalahan  yang dihadapi petani plasma yang telah membangun kerja sama selama ± 15 tahun dengan PT VMT dan masih membayar kredit kepada pihak perusahaan melaui Koperasi Unit Desa (KUD)
PT VMT memegang izin pelepasan kawasan hutan seluas ±54.500 hektar, sekaligus menempatkan perusahaan ini sebagai perusahaan pemegang Izin perkebunan paling luas di Provinsi Papua Barat. Luasan tersebut diberikan melalui dua Izin. Izin pertama diberikan pada Tahun 1996 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 112/KPTS-II/1996  dengan luasan 19.165 Hektar dan Tahun 2013 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 46/Menhut-II/2013  dengan luasan 35.371 Hektar. Izin Pelepasan kawasan hutan yang pertama diberikan pada tiga blok terpisah (Blok A, B dan C) sedangkan izin pelepasan kedua diberikan pada satu kesatuan wilayah yang menghubungkan antara Blok A, B dan C
Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto (Masa Orde Baru), terdapat program transmigrasi ke berbagai daerah. Di Indonesia bagian timur, dikenal dengan program Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi Kawasan Timur Indonesia (PIR Trans KTI). Proyek PIR Trans KTI merupakan suatu paket pengembangan wilayah Indonesia bagian timur yang terdiri dari komponen utama meliputi pembangunan perkebunan inti, pembangunan kebun plasma dan unit pengolahannya, serta pembangunan pemukiman. Pada Program tersebut, PT VMT sebagai Perusahaan Inti bertugas membangun Kebun Inti dan Kebun Plasma. Pendanaan untuk pembangunan kebun plasma berasal dari pinjaman Kredit Investasi (KI) dari Bank Indonesia.
Kebun plasma yang telah dibangun, diserahkan kepada Petani transmigrasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah dibentuk. Terdapat dua KUD yang telah dibangun petani yaitu KUD Majutama dan Koperasi Tani Makmur. Untuk pembiayaan, terdapat pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Melalui pola ini, petani dapat mengambil plafon kredit maksimum sebesar 50 juta rupiah untuk menunjang pengelolaan kebun, suku bunganya 16 persen per tahun dengan jangka waktu modal kerja maksimum tiga tahun dan investasi maksimum 15 tahun. Melihat kasus petani yang sedang mempertanyakan waktu pelunasan kredit, semestinya pada Tahun 2018, cicilan mereka telah lunas jika dihitung menggunakan waktu investasi maksimum.
kelompok masyarakat transmigrasi tersebut ditempatkan di sekitar areal izin PT VM (Saat ini disebut Distrik Sumuri) dan mendapatkan lahan seluas 3 Hektar (0,25 Hektar untuk lahan pekarangan, 0,75 Hektar untuk lahan plasma I dan seluas 2 Hektar untuk lahan plasma II). Masyarakat transmigrasi didominasi oleh penduduk asal Jawa dan NTT dan telah menempati wilayah tersebut hingga saat ini. Perlu digaris bawahi bahwa izin pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi belum pernah diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kehutanan hingga Tahun 2014. Berpedoman pada SK 783/Menhut-II Tahun 2014, kawasan tersebut masih dengan fungsi kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Dalam website Geoportal KLHK, kami menemukan Izin pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi yang terletak di tengah wilayah izin PT VM dengan luasan ± 3.700 Hektar. Namun tidak tercantum informasi tahun penerbitan izinnya. Penulis memperkirakan bahwa izin tersebut terbit setelah Tahun 2014  sebab SK Menteri Kehutanan Nomor 783/Menhut-II/ 2014 masih menetapkan kawasan tersebut dalam HPK.
Jika dilihat menggunakan citra satelit dan dilakukan analisis tumpang susun, pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT VMT sebagian besar terjadi pada Blok A (walaupun terdapat beberapa lokasi perkebunan yang berada diluar blok a) sedangkan Blok yang lainnya masih didominasi oleh tutupan hutan sekunder dan belum dikelola oleh PT VMT. Blok A memilik luas ± 6.000 Hektar. Luas wilayah perkebunan sawit dalam blok A seluas ± 3.290 Hektar sehingga masih terdapat ± 2.600 ha yang bertutupan hutan sekunder dalam blok tersebut. Selain di dalam Blok A, wilayah perkebunan sawit telah tersebar diluar Blok tersebut.  Terdapat ± 1.300 Hektar pada wilayah transmigrasi dan ± 1.500 hektar pada HPK. Sebelum Izin PKH PT VMT Tahun 2013 terbit, PT VMT telah menanam sawit pada wilayah tersebut (pada saat itu, kawasan hutan masih berfungsi sebagai HPK) dengan luasan sekitar 1.500 hektar. Kami juga menemukan kawasan transmigrasi yang tumpang tindih dengan wilayah izin Blok A. Luasnya sekitar 160 hektar (Lihat Peta Izin PT VMT dibawah ini).
​Dalam Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), PT VMT mendapat alokasi sebesar 20 persen dari luas izin pelepasan kawasan hutan Tahun 2013 untuk membangun kebun plasma masyarakat. Terdapat alokasi seluas 7.074 Hektar dari total 35.371 Hektar  Izin Pelepasan kawaan Hutan pada Tahun 2013. Dilanda berbagai dugaan pelanggaran izin dan konflik PT VMT, masih terdapat dukungan dari negara untuk melanggengkan operasionalisasi PT VMT, seraya muncul pertanyaan alokasi TORA seluas 7.074 Hektar untuk siapa? Pembatalan alokasi TORA menjadi satu satunya jalur yang harus ditempuh pemerintah, sebab kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah masyarakat adat yang bermukim di wilayah PT VMT. Tidak dapat melupakan sejarah bahwa konflik tenurial telah hadir sejak PT VMT mulai menginjakkan kaki di tanah orang Sumuri.
Akhirnya, review perizinan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran atas izin yang diberikan kepada PT VMT. Terdapat inisiasi baik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengawali kegiatan tersebut pada bulan November 2018 melalui pengumpulan dokumen perizinan perkebunan sawit. Masyarakat berharap dengan adanya review perijinan, areal kawasan hutan yang telah dijadikan perkebunan dapat dikembalikan lagi fungsinya menjadi kawasan hutan. Izin yang tidak digunakan (Blok B, C dan Izin Pelepasan Tahun 2013) dapat dicabut karena tidak dapat dikelola oleh PT VMT hingga saat ini dan masih bertutupan hutan sekunder.
]]>
<![CDATA[Perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Agro Papua Inti Utama  melakukan Pembukaan Hutan di Kawasan lindung RTRW]]>Sun, 18 Nov 2018 08:00:00 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/perusahaan-pemegang-izin-pemanfaatan-kayu-ipk-pt-agro-papua-inti-utama-melakukan-pembukaan-hutan-di-kawasan-lindung-rtrw​Perusahaan IPK PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU) diperkirakan telah melakukan pembukaan hutan sekunder pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten. PT APIU bekerja pada area konsesi Sawit PT Subur Karunia Raya (PT SKR) berdasarkan Izin IPK yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan melalui SK Nomor 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017. Areal kerja PT APIU saat ini berada di Kampung Barma Barat, Distrik Meyado dan Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni. Karyawan PT SKR menyebut wilayah tersebut sebagai Barma Estate.
Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Barat terdapat kawasan resapan air seluas ±750 Ribu hektar dan kawasan bergambut seluas ± 570 ribu hektar yang tersebar di Provinsi Papua Barat.  Dari luasan tersebut, sekitar ± 11.120 Hektar kawasan resapan air dan ± 404 Hektar kawasan bergambut berada di dalam konsesi PT SKR. Pada Periode Februari sampai Oktober 2018 PT APIU telah membuka hutan Sekunder seluas ± 616 Hektar di areal yang disebut sebagai Barma Estate. Di dalamnya terdapat kawasan resapan air seluas ± 399 Hektar dan Kawasan bergambut seluas ± 96 Hektar. Khusus untuk Gambut, PT APIU juga telah melakukan pembukaan hutan diatas Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) seluas ± 133 Ha, Peta ini berdasarkan hasil tumpang susun Peta KHG KemenLHK dan Citra Sentinel, Tutur Koodinator Data dan Advokasi Panah Papua, Aloysius Entama.
Aloysius menambahkan, Selain di dalam RTRW provinsi Papua Barat, PT APIU juga terindikasi melanggar kebijakan RTRW kabupaten Teluk Bintuni. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Teluk Bintuni memuat beberapa kawasan lindung, salah satunya adalah kawasan rawan banjir. Dari ± 616 Hektar pembukaan hutan sekunder yang telah dibuka,  terdapat sekitar ± 602 Hektar kawasan rawan terhadap banjir. Tentunya  pembukaan hutan tersebut akan berdampak pada kampung yang berada di sekitar kawasan barma estate. Seperti kampung Barma Barat, Yakora dan Arandai.
Sulfianto Alias sebagai Ketua Perkumpulan Panah Papua menambahkan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen menetapkan 70 persen kawasan lindung dalam revisi RTRWP Papua Barat, dalam Permen ATR Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW, pelanggaran terhadap tata ruang tidak dapat diputihkan, hal ini berarti dalam proses revisi RTRW, tidak ada kompromi terhadap pelanggaran ini. Pemerintah harus tegas untuk mempertahanan kawasan lindung untu mendukung komitmen Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.
Berdasarkan pengamatan citra satelit Sentinel, Panah Papua menemukan adanya dugaan pembuatan jalan di luar areal konsesi PT SKR dan masuk dalam kawasan hutan dengan panjang sekitar. .km (Gambar 1).  Berdasarkan informasi dari Yunus Boho yang sekaligus menjabat sebagai  Kepala Kampung Barma menyatakan bahwa jalan tersebut dibangun oleh Perusahaan IPK dan tersambung dengan logpond yang terletak di sungai sebyar. Belum diketahui secara pasti apakah pembuatan jalan di dalam kawasan hutan tersebut telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau tidak. Kami berharap pemerintah daerah provinsi yang membidangi kehutanan bisa memberikan klarifikasi terkait ini. Jika terdapat pelanggaran, harap dilakukan peninjauan kembali terkait Izin PT APIU.
Picture
Gambar 1. Indikasi pembukaan hutan utuk jalan di dalam kawasan hutan oleh PT APIU (kotak merah)
Berdasarkan laporan ‘Hitung Mundur Terakhir’ dari Greenpeace (2018) bahwa PT SKR terhubung dengan Salim Group. Pedagang dan merek yang mengambil minyak sawit dari Grup Salim merupakan pedagang dan merek yang telah menerapkan komitmen ‘tidak melakukan deforestasi, tidak mengkonversi gambut, tanpa mengeksploitasi manusia’ (NDPE). Kami berharap pedagang dan merek tersebut tetap berkomitmen tidak membeli minyak sawit yang dihasilkan dari deforestasi hutan sekunder dan gambut, salah satunya milik PT SKR.
Masyarakat adat telah berkomitmen tidak menyerahkan tanah dan hutan mereka kepada PT  SKR. Yunus Boho yang juga sebagai pemilik hak ulayat di kampung barma menyatakan komitmen tidak akan menyerahkan tanah dan hutan kami  kepada PT SKR sebab kami cadangkan untuk anak cucu kedepannya. Kami lebih memilih mengelola hutan kami sendiri melalui pengelolaan hutan adat.
Ketua Himpunan Pemuda Moskona, Samuel Orocomna mengatakan bahwa pembukaaan hutan untuk perkebunan sawit di kampung barma barat seharusnya didahului oleh adanya penerbitan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Tanpa adanya penerbitan peraturan daerah tersebut, perkebunan sawit tidak bisa masuk operasi. Selain peraturan, harus ada kesepakatan pemiik hak ulayat apakah mendukung perkebunan sawit atau tidak.
Untuk itu, gabungan masyarakat sipil serta komunitas masyarakat adat perwakilan suku moskona merekomendasikan:
1. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk meninjau kembali Izin PT APIU dan PT SKR karena telah membuka hutan sekunder dalam kawasan lindung RTRWP dan RTRWK.
2. Tim penyusun Revisi RTRWP agar tidak memutihkan pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh PT APIU dan PT SKR dan tetap berkomitmen memasukkan kawasan tersebut dalam kawasan lindung RTRWP.
3. Pedagang dan merek untuk tidak membeli hasil perkebunan sawit yang melakukan deforestasi hutan dan lahan gambut seperti PT SKR.

Kami yang Bersolidaritas:
Sulfianto Alias, Perkumpulan Panah Papua
Yunus Boho, Perwakilan Masyarakat Adat-Marga Boho
Samuel Orocomna, Ketua Himpunan Pemuda Moskona

Narahubung:
Sulfianto Alias 08115309289
]]>
<![CDATA[​PT BUMWI Menebang Bakau di Pulau Kecil yang Rentan]]>Wed, 04 Jul 2018 03:34:19 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/pt-bumwi-menebang-bakau-di-pulau-kecil-yang-rentanPictureGambar : Areal Pemanfaatan Eksosistem Mangorove PT BUMWI.
PT Bintuni Utama Murni Woods Indonesia (PT BUMWI) diperkirakan telah melakukan penebangan pohon pada ekosistem mangrove di wilayah pulau amutu kecil. Kegiatan penebangan tersebut terjadi pada rentang Februari hingga Juni 2018. Perusahaan diduga masih melakukan aktifitas hingga saat ini. Kegiatan penebangan tersebut jauh dari cita cita pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi kawasan pesisir dan pulau kecil  di Papua Barat melalui kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Saat ini kebijakan RZWP3K sedang digodok oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan belum diketahui apakah pulau amutu kecil digolongkan dalam kawasan perlindungan pulau kecil.
Terdapat sekitar 13 ribu pulau di Indonesia, hanya 0,2 persen terdiri dari pulau pulau besar. Tentunya pulau tersebut rentan terhadap ancaman abrasi yang dapat menghilangkan pulau. Hilangnya pulau akan mengakibatkan kedaulatan NKRI terancam. Pulau kecil merupakan daratan dengan luas kurang dari 200.000 hektar. Sedangkan Pulau Amutu Kecil memilki luas sekitar 1161 hektar.
PT BUMWI memiliki areal ijin seluas 82.120 Hektar. Diperkirakan saat ini sedang beroperasi di dua Pulau yaitu Amutu besar dan Amutu Kecil. Berdasarkan data Global Forest Watch, 2018 bahwa pada kedua wilayah tersebut telah muncul peringatan kehilangan tutupan pohon sebanyak 3,858 pohon. Sebaiknya PT BUMWI tidak memilih pulau amutu kecil untuk pemanfaatan mangrove sebab masih banyak areal lain yang cukup luas untuk dimanfaatkan. Biasanya perusahaan lebih memperhitungkan jarak sehingga biaya operasional dapat dipangkas dan pulau amutu kecil merupakan pilihan terbaik. Padahal ada kebijakan lain yang perlu diperhatikan seperti kebijakan RZWP3K.  
Selain permasalahan terkait penebangan di pulau kecil. PT BUMWI juga berhadapan dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat pemilik hak ulayat menilai bahwa dana kubikasi kayu yang ditebang masih terlalu rendah dan meminta pemerintah daerah untuk menaikkan nilai kompensasi yang lebih tinggi. Sejak tahun 1987 sampai 2017 dana kompensasi hanya 10 ribu per meter kibuk. Masyarakat adat meminta kenaikan sebesar 15 ribu per meter kubik (Gambar : Areal Pemanfaatan Eksosistem Mangorove PT BUMWI, gambar  diperoleh dari data Citra Satelit Sentine, pada website Global Forest Watch, 2018)

]]>
<![CDATA[REVISI RTRWP PAPUA  BARAT BELUM TENTU MEMERLUKAN KLHS BARU]]>Thu, 15 Mar 2018 10:15:40 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/revisi-rtrwp-papua-barat-belum-tentu-memerlukan-klhs-baruPicture
​Tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat telah mengagendakan untuk melakukan Revisi RTRW Provinsi Papua Barat. Beberapa minggu terakhir juga hangat diberitakan bahwa proses revisi RTRWP harus didahului oleh pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Dalam proses tersebut terdapat lembaga non pemerintah yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pembuatan KLHS. Akan tetapi muncul pertanyaan, Apakah proses Revisi RTRWP membutuhkan pembuatan KLHS yang baru sebagai persyaratan untuk revisi RTRWP? Tentu jawabannya adalah belum tentu.
                Berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 6/2017 tentang tata cara Peninjauan Kembali (PK) RTRWP bahwa hasil dari PK akan memutskan bahwa  Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRWP akan direvisi atau tidak. Jika akan dilakukan revisi, juga perlu ditinjau apakah harus merevisi Perda atau Pencabutan Perda RTRWP Papua Barat. Dalam Permen tersebut dituliskan bahwa jika muatan rencana berubah kurang dari 20 persen maka dilakukan perubahan atau revisi Perda sedangkan jika muatan rencana lebih dari 20 persen maka dilakukan pencabutan Perda RTRWP Nomor 4 Tahun 2013.
                Berpedoman pada peraturan tersebut maka belum tentu juga pemerintah daerah harus membuat KLHS yang baru. Sebab jika proses PK dihasilkan muatan rencana kurang dari 20 persen maka Perda Nomor 4/2013 tentang RTRWP Papua Barat hanya perlu direvisi dan dalam revisi tidak perlu membuat KLHS Baru. Pemerintah daerah cukup melakukan peninjauan kembali KLHS yang telah dibuat pada RTRWP sebelumnya. Aturan ini telah tertuang dalam Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS tepatnya pada Pasal 29 Ayat 2.
Sebaiknya pemerintah daerah lebih memprioritaskan proses PK terlebih dahulu, dari hasil PK tersebut dapat dipertimbangkan proses pembuatan KLHS apakah perlu dilakukan revisi atau membuat KLHS yang baru. 

]]>
<![CDATA[Abisha Bumi Persada Eksploitasi Emas?]]>Thu, 15 Feb 2018 04:45:15 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/abisha-bumi-persada-eksploitasi-emas
Seminggu terakhir sedang hangat pemberitaan tentang rencana eksploitasi emas oleh PT Abisha Bumi Persada (PT ABP) di Kabupaten Teluk Wondama. Dalam pemberitaan oleh media tersebut dituliskan bahwa PT ABP telah melaksanakan sosialisi AMDAl untuk eksploitasi emas yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Teluk Wondama dan Kepala Dinah Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat (Pasificpos.com, 14 Februari 2018)
Menurut data perijinan yang telah diterbitkan, Bupati Kabupaten Teluk Wondana telah menerbitkan dua ijin usaha pertambangan atas nama PT ABP dengan surat ijin nomor 900/26/BUP-TW/I/2011 dan surat ijin nomor 503/313/BUP-TW/II/2009. Jadi terdapat dua ijin pertambangan atas nama PT ABP dan wilayah perijinannya juga berbeda. Berdasarkan hasil analisis Panah Papua bahwa letak kedua ijin usaha pertambangan tersebut berdampingan dan berada pada tiga distrik yaitu Kuriwamesa, Rasie dan Naikere.
Adapun kedua ijin tersebut merupakan ijin eksplorasi pertambangan batubara. Jika kita berasumsi bahwa PT ABP mengeksploitasi emas, maka hal tersebut menyalahi ijin sebelumnya. Dalam mengajukan ijin eksploitasi maka diperlukan peningkatan status dari eksplorasi menjadi eksploitasi. Salah satu syarat untuk mengajukan ijin tersebut adalah laporan lengkap hasil eksplorasi yang telah diatur dalam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  Sangat memungkinkan jika dilakukan review perijinan PT ABP. 
]]>
<![CDATA[Dataran Kebar untuk sawit?]]>Sun, 31 Dec 2017 03:26:17 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/dataran-kebar-untuk-sawitPicture
Wilayah Konsesi PT BAPP mencakup empat distrik (Arfu, Amberbaken, Senopi dan Kebar) (Sumber, KemenLHK)

Pada Penghunjung tahun  2017, sedang hangat didiskusikan tentang status kawasan lembah kebar Kabupaten Tambrauw  yang telah mengalami perubahan peruntukan kawasan hutan dari Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Areal Penggunaaan Lain (APL). Berdasarkan informasi dari beberapa pemberitaan media,  diketahui bahwa Izin pelepasan kawasan hutan telah diterbitkan oleh Menteri LHK dengan nomor SK 873/Menhut-II/2014 (Pasificpos.com, 9 Desember, 2017). Dalam pemberitaan lain juga dijelaskan bahwa ijin pelepasan kawasan hutan diperuntukkan bagi perkebunan sawit seluas 19 Ribu Ha atas nama PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP). Padahal pada Tahun 2015, Bupati Kabupaten Tambrauw telah menerbitkan Ijin lokasi melalui SK Nomor 551/296/2015 untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan pengolahan di Lembah Kebar seluas 19 Ribu Ha. Tentunya kedua ijin ini merupakan hal yang bertentangan. Berawal dari permasalan tersebut, muncul beberapa gerakan  pemuda mewakili masyarakat adat suku Mpur untuk melakukan protes terhadap penerbitan ijin pelepasan kawasan hutan oleh KLHK.
Hasil review Peraturan Menteri LHK Nomor P.51 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan HPK, terdapat beberapa syarat dalam proses permohonan pelepasan kawasan HPK, salah satu diantaranya adalah izin lokasi dari gubernur atau Bupati/Walikota. Berdasarkan review tersebut, sangat kecil kemungkinan Menteri LHK menerbitkan SK Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan ijin lokasi yang diperuntukkan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan pengolahan.
Berdasarkan data perijinan KLHK, telah diterbitkan ijin pelepasan kawasan hutan oleh Menteri LHK kepada PT BAPP. Sesuai dengan laporan Tim Terpadu (2014),permohonan pelepasan kawasan hutan ( HPK menjadi APL) oleh PT BAPP telah diterima berdasarkan adanya ijin lokasi. Kawasan tersebut kemudian dikukuhkan melalui SK 710 Tahun 2014  tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Bagaiman dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Papua Barat? Apakah RTRW tersebut mengakomodir rencana perkebunan sawit di dataran Kebar? Jawabannya tentu tidak. Seusai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRWP Papua Barat, dataran kebar masuk dalam kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pembibitan sapi. Pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai peruntukan merupakan suatu pelanggaran dalam tata ruang dan tidak dapat diputihkan dalam Revisi RTRW.
]]>
<![CDATA[Wilayah adat termasuk pola ruang lindung atau budidaya dalaM RTRWP?]]>Sat, 09 Dec 2017 00:09:57 GMThttp://panahpapua.or.id/berita/wilayah-adat-termasuk-pola-ruang-lindung-atau-budidaya-dalam-rtrwpWilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat (Permendagri 52 Tahun 2014). Berdasarkan pengalaman pemetaan partisipatif, secara umum Wilayah adat memiliki dua zonasi yatu zona untuk pemanfaatan dan zona untuk perlindungan. Contohnya pada suku Hatam, Pegunungan Arfak dikenal adanya wilayah Susti, Mbahamti dan Nimahamti. Mbahamti digolongkan dalam zona perlindungan sedangkan Susti dan Nimahamti diketegorikan ke dalam Zona Pemanfaatan. Bagaimana sistem zonasi tradisional tersebut jika diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah?
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat dua fungsi dalam pola ruang RTRW yaitu Pola Ruang Lindung dan Budidaya. Apakah wilayah adat dapat dikategorikan ke dalam pola ruang lindung, budidaya atau pada kedua pola ruang tersebut? Perda Nomor 5 Tahun 2015 RTRW Kalimantan Tengah dapat dijadikani contoh yang baik dalam kasus ini. Dalam Perda tersebut wilayah MHA dikategorikan ke dalam dua fungsi yaitu lindung dan budidaya. Pada pola ruang lindung, terdapat kawasan Hutan adat seluas 600.000 Ha dan pada pola ruang budidaya terdapat kawasan tanah adat seluas 900.000 Ha. Dapat disimpulkan bahwa pada Perda RTRW Kalimantan tengah, wilayah adat masuk dalam ke dua fungsi dalam pola ruang. Namun masuknya hutan adat dalam pola ruang lindung dapat didefinisikan oleh setia porang sebagai kawasan yang memungkinkan untuk dilindungi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan budidaya. Dari definisi tersebut muncul pertanyaan bagaimana dengan hutan adat yang memiliki zona pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat?
Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia , tidak ditemukan nomenklatur  dengan istilah “wilayah adat”. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, terdapat satu nomenklatur yaitu ”Kawasan konservasi adat maritim”. Penulis mengartikan kawasan tersebut sama dengan kawasan dengan fungsi lindung dalam wilayah adat (misalnya kawasan yang sakral, kawasan yang memiliki sejarah historis nenek moyang dsb).
Papua sebagai wilayah otonomi khusus semestinya cukup kuat secara politik untuk memasukkan wilayah adat dalam Perda RTRW daerahnya. Nomenklaturnya tinggal diperjelas misalnya dalam pola ruang lindung wilayah adat dapat ditulis “wilayah adat dengan fungsi perlindungan” dan “wilayah adat dengan fungsi budidaya” pada pola ruang budidaya. 
]]>