<![CDATA[Panah Papua - Berita]]>Sun, 01 May 2022 04:39:14 +0900Weebly<![CDATA[Perempuan Adat Masakoda Suku Moskona Meminta Bupati Bintuni Memberikan Pengakuan Komunitasnya Agar Memperoleh Akses Kelola Hutan]]>Sat, 30 Apr 2022 12:04:29 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/perempuan-adat-masakoda-suku-moskona-meminta-bupati-bintuni-memberikan-pengakuan-komunitasnya-agar-memperoleh-akses-kelola-hutan
       Komunitas perempuan adat dari Marga Masakoda di Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada Bupati Teluk Bintuni untuk memberikan pengakuan dan perlindungan komunitas dan wilayah adat melalui SK Pengakuan Komunitas Masyarakat Adat Marga Masakoda. Komunitas perempuan beserta pemuda adat telah berjuang sejak Tahun 2021 untuk mempeoleh akses kelola secara legal dari negara. Saat ini sebagian besar wilayah adat mereka masuk dalam kawasan hutan yang diklaim milik negara dan juga telah dibebani perizinan berbasis lahan skala luas.
       “Kita tidak mau orang dari luar masuk untuk kerja di kitong pu tempat, kitong mau kitong sendiri yang kerja, jadi kitong harap kitong pu wilayah dapat SK dari Bupati” kata mama Paulina Masakoda. Selain mama Paulina ada juga mama Lea Masakoda (Ogoney) yang mengatakan bahwa “Sawit dan kayu kitong tolak karna nanti kasih hancur kitong pu tempat untuk berkebun dan cari makan”.
Semua masyarakat hukum adat marga Masakoda mereka ingin agar wilayah adatnya segera mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK untuk Hutan Adat mereka. Masyarakat hukum adat telah memasukan dokumen usulan untuk pengakuan keberadaan komunitas adatnya kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada Tanggal 23 maret2022
       Piter Masakoda dari perwakilan pemuda adat Marga Masakoda menambahkan bahwa “Hutan adat sangat penting bagi kami dan generasi kami dan harapan saya pemerintah daerah dapat merespon ini dengan menyerahkan SK pengakuan untuk mengakomodir hak hak masyarakat adat marga Masakoda yang ada di Suku Moskona, dan juga hutan adat merupakan ibu dari orang Papua lebih khususnya untuk marga Masakoda sehingga kami dengan harapan agar pemerintah bisa melihat hak hak masyarakat adat lewat SK pengakuan, karena Moskona dimekarkan pasti banyak investor yang masuk dengan kepentingan yang akan menghancurkan tanah dan hutan adat kami. Selain itu adanya pengakuan ini akan meminimalisir konflik masyarakat adat yang ada di dalam Marga masakoda”.
     Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah memilikiPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelumnya Bupati juga telah menerbitkan SK Pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat Marga Ogoney Suku Moskona pada Tahun 2021.  
 
Kontak Person : Piter Masakoda (Wa 082329241173, Hp 082320266128)
]]>
<![CDATA[Masyarakat Sipil dan Pemuda Adat di Kabupaten Teluk Bintuni Tolak Kriminalisasi dan Pembungkaman Oleh Bupati]]>Tue, 05 Apr 2022 12:12:01 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/masyarakat-sipil-dan-pemuda-adat-di-kabupaten-teluk-bintuni-tolak-kriminalisasi-dan-pembungkaman-oleh-bupati
Kalangan Masyarakat sipil dan masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni menolak secara tegas segala bentuk kriminalisasi dan upaya pembungkaman oleh Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus kasihiw MT. Kritikan terhadap pejabat negara merupakan hal biasa, Bupati sebagai Pejabat negara semestinya melihat ini merupakan hal biasa dan normal sebagai bagian dari pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pius Nafurbenan menyampaikan bahwa dirinya pada saat itu diundang oleh Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku untuk ikut dalam acara Penyaluran Aspirasi dari Majelis Rakyat Papua Barat(MRPB) yang diwakili oleh, Ibu M. Kawab SH.MH
    Saya sebagai tokoh masyarakat berhak untuk mengutarakan pendapat saya dan mengutarakan pendapat adalah hal biasa apalagi ini terjadi di kantor lembaga masyarakat adat tujuh suku. Karena ini kegiatan yang berlangsung di lembaga tujuh suku maka seharusnya Bupati membicarakan ini di rumah adat tujuh suku, namun saya sendiri merasa kaget karena diri saya telah dilaporkan pejabat negara dalam hal ini Bupati.
    Engelbertus Kofiaga, sebagai Kepala Suku Irarutu menyampaikan bahwa Persoalan ini merupakan persoalan adat karena kejadianya di Kantor LMA Tujuh Suku, saya harap Bupati dan pihak Kepolisian harus melalui mekanisme adat, Saya tidak setuju persoalan ini di bawah ke ranah hukum. Kemudian untuk kuasa hukum Bupati, Yohanes Akwan, dia tidak merasakan apa yang masyarakat rasakan. Masyarakat sudah resah, masyarakat mau ketemu Bupati juga susah. Masyarakat ini kan yang pilih Bupati dia, jadi persoalan ini hanya sekedar menyoroti kepemimpinan atau kinerja dari Bupati. Saya akan mengambil langkah adat untuk menuntut balik nama baik masyarakat adat saya dari suku Irarutu.
    Samuel Orocomna dari Perwakilan Pemuda Teluk Bintuni juga mendukung Bapak Pius Nafurbenan. Menurut Sam bahwa Dia (Pius) tidak menjelakkan Bupati tapi dia mengontrol situasi yang terjadi baik dari sisi pemerintah, ekonomi, sosial, budaya. Masyarakat mengkritik agar tidak boleh terjadi lagi hal yang serupa di masa depan, bukan berarti mereka menjelekkan tapi sekedar memberikan masukan. Sebagai pemerintah daerah, harus bersedia dikritik dan siap dimonitoring. Kritikan ini terjadi karena masyarakat banyak mengeluh terhadap kondisi dan situasi di Teluk Bintuni. Hal yang sama juga disampaikan oleh Piter Masakoda mewakili Perwakilan Pemuda 7 Suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya mendukung pak Pius nafurbenan dan memang dia bicara fakta dan ini terjadi di Bintuni,semua orang merasakan dan tidak usah menutupi kesalahan. Sebab saya juga ada di kantor lembaga adat dan menyaksikan Pak Pius Bicara pada saat itu. Harapan saya kepada Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni untuk tidak memproses kasus kriminalisasi masyarakat adat ini.
    Roy Masyewi, selaku perwakilan pemuda dari Suku Wamesa menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini, kita minta kasus ini diselesaikan di lembaga adat, karena kejadian ini terjadi di lembaga tersebut. Roy juga mempertanyakan eksistensi Lembaga bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Lembaga Bantuan Hukum itu diberikan kepada siapa?Apakah untuk melayani masyarakat  atau melayani pejabat negara?Pada forum itu juga banyak mama mama yang juga menyampaikan hal yg sama. Jadi pihak kepolisian harus mempertimbangkan ini dengan merekomendasikan untuk diselesaikan di lembaga adat.
    Anselmus Kofiaga sebagai Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu menyampaikan bahwa tidak ada persoalan yang menyangkut hukum terkait apa yang diutarakan bapak Pius Nafurbenan. Namanya aspirasi, intinya bahwa yang punya aspirasi adalah masyarakat jadi pemerintah setidaknya harus menerima, saya juga melihat video yang tersebar itu hanya sebagian kecil yang diambil, tidka melihat video secara keseluruhan. Tetapi kami tetap tuntut nama baik dari Suku Irarut dan kami tetap menyelesaikan dengan jalur rumah adat.
    Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pius Nafurbenan adalah hal yang lumrah dan wajar, hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman sebagai tokoh masyarakat adat dan tokoh yang ikut menjaga Teluk Bintuni menjadi lebih baik, Banyak jasa beliau terhadap kabupaten ini terutama pada saat menjabat Guru bantu selama 6 Tahun di Warganusa, Distrik Kaitaro, Kepala Sekolah Dasar di Distrik Babo selama 20 Tahun dan pada Tahun 2003 bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni. Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam pergantian antar waktu (PAW). Kondisi Teluk Bintuni sedang tidak baik baik saja sehingga Bapak Pius Nafurbenan melakukan kritik kepada kepala daerah untuk kebaikan bersama yaitu membangun Teluk Bintuni yang lebih baik lagi.
    Sebelumnya, Bupati Teluk Bintuni telah melaporkan Pius Nafurbenan kepada Pihak Kepolisian Resort Teluk Bintuni pada Selasa Siang (5 April 2022), Kriminalisasi terhadap aktifis dan masyarakat adat kerap terjadi di Indonesia. Baru baru ini Haris Azhar, Direktur Lokataru dan Fathia Maulidyanti dari Koordinator Kontras dikriminalisasi oleh pejabat negara karena dianggap menyebarkan berita bohong sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Kami Yang Bersolidaritas
Tolak Kriminalisasi Bapak Pius Nafurbenan

Engelbertus Kofiaga, Kepala Suku Irarutu
Anselmus Kofiaga, Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu
Darius Nafurbenan, Perwakilan Tokoh Pemuda Irarutu
Roy Masyewi, Perwakilan Pemuda Wamesa
Samuel Orocomna. Perwakilan Pemuda Teluk Bintuni
Piter Masakoda, Perwakilan Pemuda 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni
Sulfianto Alias. Perkumpulan Panah Papua

Kontak Person : 082198596987. Roy Masyewi
]]>
<![CDATA[Masyarakat Sipil Mendukung Langkah Hukum Bupati Sorong untuk melakukan kasasi atas Putusan PTTUN Makassar  terkait Gugatan Perusahan Sawit PT PLA dan PT SAS]]>Mon, 28 Mar 2022 13:21:26 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/2254206
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makassar memutuskan mengabulkan gugatan perusahaan dan menyatakan batal keputusan Bupati terkait pencabutan izin usaha perusahaan kelapa sawit PT Pusaka Agro Lestari (PAL) dan PT Sorong Agrosawitindo (SAS) di Sorong.
“Kami sudah membaca putusan PTTUN Makassar terkait gugatan perusahaan terhadap putusan bupati tentang pencabutan izin. Pertimbangan putusan ini hanya mempersoalkan prosedur pencabutan izin yang diatur dalam peraturan menteri, namun Majelis hakim belum mempertimbangkan sikap masyarakat adat yang menolak izin usaha perusahaan dan hak-hak masyarakat dirampas, serta ancaman hilangnya hutan alam di daerah ini,” ungkap Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Kebijakan Bupati Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melakukan evaluasi perusahaan dan hingga pemberian sanksi-sanksi, termasuk pencabutan izin, merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pengembangan usaha perkebunan supaya lebih adil, berpihak pada masyarakat dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Kebijakan ini harus diwujudkan, karenanya pemerintah  diharapkan tidak mendiamkan putusan PTTUN Makasar ini yang akan mencederai kebijakan peraturan dan suara masyarakat adat.
“Organisasi masyarakat sipil mendesak Bupati Sorong untuk mengajukan kasasi atas Putusan PTUN Makassar yang memenangkan gugatan perusahaan kelapa sawit PT Papua Lestari Abadi (PT PLA) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS). Pemerintah tidak boleh mundur dalam menghadapi gugatan korporasi, yang diduga melakukan pelanggaran”, minta Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua.
Kajian dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Tim Korsup  KPK dan  Bupati dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, membuktikan perusahaan telah melanggar syarat dan ketentuan dalam izin-izin usaha, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan mengancam kelestarian lingkungan.
Kemenangan kedua perusahaan bisa menjadi preseden kurang baik dan jika tidak disikapi akan membuat  perusahaan tidak jera dan kejahatan bisnis tidak dapat dikendalikan.
“Kami khawatir putusan ini dihasilkan oleh pemahaman terbatas dan kelalaian hakim dalam pemeriksaan perkara dan membuat putusan yang adil bagi masyarakat adat dan lingkungan alam di Papua”, kata Sulfianto.
Ketua LMA Malamoi, Silas O. Kalami dan Ketua Perkumpulan Mongka Papua, Nerius D. Sai, menambahkan dan menyatakan mendukung tegas Bupati Kabupaten Sorong untuk Kasasi di Mahkamah Agung.
“Pada prinsipnya, Bupati sorong punya hak untuk membela dirinya sebagai Bupati yang dijamin dalam Undang Undang Otsus. Bupati punya kewenangan mengatur perusahaan di wilayah pemerintahannya. Harapannya pemerintah nasional, pemerintah provinsi Papua Barat, para Bupati, KPK, dan berbagai pihak dapat membantu Bupati Sorong karena perkebunan kelapa sawit tidak hanya di Sorong tapi di daerah lain” tuntut Nerius D. Sai.
 
Manokwari, 28 Maret 2022

Koalisi Masyarakat Sipil di Papua Barat
Sulfianto Alias, Perkumpulan Panah Papua
Nerius D Sai. Perkumpulan Mongka Papua
Silas O. Kalami, LMA Malamoi
Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Kontak Person:
Sulfianto +62 811-5309-289
]]>
<![CDATA[Berbagi pengalaman magang di mitra Panah Papua Manokwari]]>Mon, 28 Mar 2022 13:15:16 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/berbagi-pengalaman-magang-di-mitra-panah-papua-manokwariPicture
Hai....nama saya Rita Theodora Serio mahasiswi dari Universitas Papua yang sedang menjalankan pelatihan kerja atau magang di NGO Perkumpulan Panah Papua, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Saya mulai  mengikuti kegiatan awal di kaimana, dengan melakukan “Pemetaan Spasial Dan Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kaimana”.
Berlangsungnya kegiatan pada 16 februari – 28 februari 2022 dari kegiatan ini kami bertemu dengan 8 suku asli Kaimana. Dari pertemuan dengan 8 suku asli Kaimana ini dapat di ketahui bahwa setiap suku ini memiliki hak Ulayat yang besar namun sebagian besar wilayahnya di manfaatkan untuk Perusahaan dan sebagian besar orang luar untuk menikmati hasil mereka seperti Perusahaan kayu dan perusahaan ikan. Dimana hasil hutan  yang mereka ambil dari wilayah Ulayat ini di beli dengan harga 100 Ribu per Kubik, lalu ketika sudah di produksi dan di jual di pasaran dengan harga tinggi dan hasil Laut di ambil dengan gratis  dan di jual ke luar Kaimana dengan harga yang tinggi. Sebenarnya bagaimana harus adanya dukungan Pemerintah Kaimana untuk membantu memberi pemahaman bagi Masyarakat Kaimana dalam mengelolah hasil mereka sendiri sehingga tidak dapat di rugikan oleh orang luar.

]]>
<![CDATA[Pengalaman Peserta Magang UNIPA bekerja pada Organisasi Masyarakat Sipil Panah Papua]]>Fri, 11 Mar 2022 03:25:44 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/pengalaman-peserta-magang-unipa-bekerja-pada-organisasi-masyarakat-sipil-panah-papua
Perkumpulan Panah Papua merupakan lembaga solidaritas masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam  mencapai suatu hak wilayah adat. Saat pertama kali magang di Panah Papua ada rasa gugup dan takut salah karena NGO yang saya pilih bergerak dibidang pemetaan wilayah adat dan yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan hal ini berbeda sekali dari minat mata kuliah yang akan dipilih oleh saya pada penelitian akhir nantinya. Tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai menikmati waktu magang ini, karena disini saya mendapatkan pembekalan dan juga berkesempatan untuk turun ke lapangan bersama staf dari Panah Papua.
 
Pada Minggu, 12 Februari 2022 saya mengikuti kegiatan di Teluk Bintuni bersama Mitra kolaisi Perkumpulan OASE dan Pemuda Adat Wamesa, Roy Masyewi. Hal ini merupakan momen pertama saya saat magang di Panah Papua, pada saat di Bintuni kami berkunjung ke kampung Tirasai di sana banyak sekali ekosistem alam Papua yang perlu di lestarikan dan dilindungi salah satunya spesies kasuari (Casuarius casuarius). Saat turun lapangan ke Kampung Tirasai kami melihat kasuari gelambir ganda (Casuarius casuarius) yang sedang berlari menuju ke hutan entah mencari makanan atau mencari pasangan. Menurut saya kasuari merupakan salah satu spesies endemik papua dan juga diketahui sebagai Icon dari Provinsi Papua barat makanya itu penting sekali untuk di jaga dan lestarikan.
 
 
Daniella Ijie
Peserta Magang UNIPA Di Perkumpulan Panah Papua
]]>
<![CDATA[Diduga Menebang Di Luar RKT dan Melakukan Pencucian Kayu Ilegal. Masyarakat Sipil Desak Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Lakukan Penindakan Terhadap PT APIU]]>Fri, 07 Jan 2022 07:39:48 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/diduga-menebang-di-luar-rkt-dan-melakukan-pencucian-kayu-ilegal-masyarakat-sipil-desak-kepala-dinas-kehutanan-papua-barat-lakukan-penindakan-terhadap-pt-apiuAliansi Masyarakat Sipil di Provinsi Papua Barat menemukan adanya dugaan penebangan di Luar Blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan dugaan pencucian kayu ilegal yang berasal dari Luar Blok RKT. Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU), salah satu perusahaan pemegang izin IPK di areal konsesi perkebunan sawit PT Subur Karunia Raya, Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun temuan dari gabungan masyarakat sipil ini yang pertama adalah dugaan penebebangan kayu di luar blok RKT yang diberikan kepada PT APIU. Berdasarkan analisis kami terdapat tebangan yang posisinya berada di luar blok RKT Tahun 2021 tutur Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada Peta sebagai berikut :
           Ketua Perkumpulan Mongka Papua, Nerius Damianus S menyampaikan terdapat dua point yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat terhadap kasus ini. Pertama, Pihak Dinas Kehutanan harus segera menindaklanjuti temuan dan menindak tegas jika benar terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT APIU. Kami minta Dinas Kehutanan segera menindaklanjuti kasus ini untuk mencegah pengambilan kayu dalam jumlah besar lagi di luar Blok RKT yang diberikan. Kedua, kami meminta Dinas Kehutanan Provinsi Papua barat untuk selalu melakukan pengawasan kepada PT APIU ataupun perusahaan lain yang beraktifitas melakukan pemanenan kayu.  Khusus tenaga CDK Teluk Bintuni harus diberdayakan tenaganya. Kita ketahui bahwa ada banyak tenaga atau staf yang bekerja di Dinas Kehutanan, nah ini harus digunakan kapasitasnya untuk melakukan pengawasan secara ketat.
        Sebelumnya, perwakilan pemuda darii Suku Moskona, Arnoldus Yerkohok menyampaikan bahwa proses perolehan HGU Sawit PT Subur Karunia Raya diduga menipu masyarakat dan dianggap tidak sah. Pihak perusahaan mengatakan akan memberikan sertifikat kepada masyarakat namun ternyata pengukuran tanah di kampung sebatas untuk keperluan memperoleh HGU dari pihak perusahaan. ‘Sejauh yang diketahui bahwa syarat agar sebuah perusahaan memperoleh izin IPK yaitu perolehan HGU tidak bermasalah dan masyarakat secara umum mengetahui seterang terangnya tujuan perolehan HGU’ tambah Sul.
Terdapat dua point permintaan dari Aliansi Masyarakat sipil yaitu sebagai berikut,
  1. Meminta kepada Pihak berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat segera membentuk tim dan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pemeriksaan khusus berdasarkan temuan pemantau independen di lapangan
  2. Meminta Dinas Kehutanan untuk menghentikan segala aktifitas perusahaan PT APIU karena aktifitas yang berjalan dapat diduga juga dapat melakan penebangan secara ilegal.
Narahubung : 08115309289 (Sulfianto Alias)

]]>
<![CDATA[Pejuang HAM dan Lingkungan Meminta Bupati Evaluasi Perkebunan Sawit di Moskona Selatan, Teluk Bintuni]]>Fri, 26 Nov 2021 21:43:19 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/pejuang-ham-dan-lingkungan-meminta-pemerintah-evaluasi-perkebunan-sawit-di-moskona-selatan-teluk-bintuni
       Korneles Aisnak Selaku Pemuda Pejuang HAM dan Lingkungan di wilayah Moskona mengecam aktifitas perkebunan kelapa sawit di Distrik Moskona Selatan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Selain itu Korneles memaparkan bahwa aktiftas perusahaan untuk mengambil kayu diduga ilegal dan merugikan masyarakat adat. Kami masyarakat adat wilayah moskona sudah merasa hutan kita terancam dengan beberapa investasi seperti HPH Wanagalang, PSK dan Perkebunan Kelapa Sawit PT SKR yang sedang beroperasi di Moskona Selatan. Kedepan yang sangat disayangkan adalah kelapa sawit. Karena hutan, tanah dan segala isinya  dipastikan menjadi milik perusahaan melalui kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).
        Selaku masyarakat adat pejuang HAM dan Lingkungan meminta kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk segera mendorong proses pengakuan hak masyarakat adat dan Bupati dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit dan HPH yang merugikan masyarakat adat.
        Sulfianto Alias selaku perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dari Perkumpulan Panah Papua menyampaikan bahwa Di Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni terdapat satu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) yang dipegang oleh PT Subur Karunia Raya (PT SKR). PT SKR diperkirakan telah melakukan land clearing atau pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Adapun perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang melakukan pembukaan hutan adalah PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU).
         Banyak kayu Non Police Line (NPL) atau kayu sisa Kopermas dari Hasil Operasi Hutan Lestari II (OHL II) di wilayah ini. Kayu kayu NPL ini bisa kemungkinan dicuci  oleh pihak tertentu sehingga kayu menjadi legal padahal sebenarnya ilegal. Kami meminta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten untuk segera meninjau kembali izin usaha perkebunan milik PT SKR. Selain itu kami meminta kepala Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali IPK yang diberika kepada PT APIU.


Narahubung :
08115309289 (Sulfianto Alias)
082248455648 (Korneles Aisnak)
]]>
<![CDATA[Zakarias Wilil: PMKRI Pusat dan Ombudsman RI Akan Mengawasi Kinerja Gakkum KLHK Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Izin Menteri]]>Wed, 08 Sep 2021 22:30:42 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/zakarias-wilil-pmkri-pusat-dan-ombudsman-ri-akan-mengawasi-kinerja-gakkum-klhk-dalam-penanganan-kasus-pemalsuan-izin-menteri

       Dugaan Pemalsukan SK Pelepasan Kawasan Hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Ketua Kopermas Kami Nassey yang dilaporkan oleh Aliansi Peduli Masyarakat Adat dan Lingkungan Papua Barat mendapatkan dukungan serius dari Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Zakarias Wilil selalu Ketua Bidang Otsus, PP PMKRI menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami mendukung gerakan dari kelompok cipayung termasuk PMKRI, GMNI dan PMII Manokwari dan juga LSM terkait dugaan pemalsuan SK Menteri Kehutanan oleh Kepala DInas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Ketua Kopermas Kami Nassey. Kita ketahui bersama bahwa Di Kabupaten Teluk Wondama banyak terjadi perusakan sumber daya daya alam termasuk hutan. Harapan saya jangan lagi terjadi bencana seperti banjir bandang di wasior yang terjadi pada Tahun 2010.
            Zakarias juga telah menjalin pertemuan dengan Ombudsman RI yang diwakili oleh Robert Na Endi Jaweng. Beliau dari Komisioner Obudsman RI siap mendukung kampanye kawan kawan termasuk mendorong proses hukum untuk dugaan pemalsuan SK Menteri Kehutanan dan berkomitmen untuk tetap mengawal bersama terhadap Isu Sumber Daya Alam. "Ombudsman siap membantu dan mendukung penyelesaian kasus ini".
       Aktivis yang familiar dipangggil Zaka ini juga menambahkan bahwa harapan saya kepada. Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku Papua harus mereka menangani secara benar terhadap kasus ini, pemeriksaan harus dijalankan dengan baik dan Gakkum KLHK bisa melihat berdasarkan data apakah benar atau tidak. Balai Gakkum KLHK harus serius menangani masalah ini karena ini menyangkut orang Papua. Orang Papua tanpa tanah mereka tidak bisa hidup.
        Saya juga meminta kepada Ombudsman RI dan Kepala Kantor Ombudsman Provinsi Papua Barat untuk benar benar menangani dan mengawal dengan serius kasus ini sebagai lembaga pengawas dan bisa menekan Balai Gakkum KLHK untuk menangani kasus ini secara transparan.
         Zakarias menutup penyataan dengan mengutip dokumen vatikan tentang ekologi integral yaitu  "Menjaga Alam Ciptaan Adalah Tanggung Jawa Setiap Orang". Jangan Merampas hutan dan tanah di papua dan papua Barat  lebih khusus di kabupaten wondama,dan bebarap daerah lainya. Orang papua : Tanpa uang orang papua bisa hidup, tetapi tanpa uang orang papua bisa hidup.

]]>
<![CDATA[Belum Membutuhkan Koramil dan Polsek , Perwakilan Pemuda Moskona Barat Meminta Pemerintah Daerah Fokus kepada Permasalahan Ketimpangan Pengelolaan Sumber Daya Alam]]>Sun, 01 Aug 2021 09:22:27 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/belum-membutuhkan-koramil-dan-polsek-perwakilan-pemuda-moskona-barat-meminta-pemerintah-daerah-fokus-kepada-permasalahan-ketimpangan-pengelolaan-sumber-daya-alam
Minggu, 1 Agustus 2021. Perwakilan Pemuda dari Distrik Moskona Barat, Kornelas Aisnak S.ST menyampaikan bahwa pendirian Kantor Koramil dan Polsek belum dibutuhkan oleh masyarakat adat di Distrik Moskona Barat. “untuk pembangunan Koramil dan Polsek koordinasi dulu, jangan langsung ambil tindakan nanti mengundang hal hal yang tidak baik sehingga menyebabkan masyarakat jadi berantakan, tolong dipahami oleh semua pihak, demi keamanan dan ketertiban masyarakat” tutur Kornelek yang juga sebagai pemilik hak ulayat pada salah satu perusahaan kayu di Distrik Moskona Barat, PT Wanagalang Utama.
         Korneles menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu tahu bahwa permasalahan saat ini bukan pada keamanan tapi pada ketimpangan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dan pelaku usaha. Kita ketahui bahwa belum ada hak pengelolaan secara sah yang diakui dan diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada masyarakat adat.  Bahkan izin terus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha berbasis lahan, tentunya hal ini menjadi tidak adil bagi kami selaku masyarakat adat. Masyarakat adat ingin sejahtera tapi tidak diberikan hak kelola terhadap sumber daya alam yang dimiliki.
Korneles juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat adat justru memperburuk ketimpangan antara kami dan orang kaya yang ada di luar sana. “Di dalam tanah kami dibangun jalan dan jalan tersebut dikerjakan oleh orang dari luar, lantas kita mau dapat apa? uang lari ke luar semua bukan lari ke kampung” tutur Korneles
          Ketua perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias menyampaikan bahwa terdapat 6 izin berbasis lahan yang melibatkan pengusaha besar yang saat ini beroperasi di wilayah adat Suku Moskona, dua perusahaan terindikasi berada di Moskona Barat. Sedangkan hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan adat belum ada sama sekali. Harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni bisa mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang didahului melalui pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Apalagi Kabupaten ini telah memiliki Perda Masyarakat Adat Nomor 1 Tahun 2019 dan Panitia Masyarakat Adat
         Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah  dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat yang tentunya dapat dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal mereka sehingga berkelanjutan. Pengelolaan seperti ini justru mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Distrik Moskona Barat.

Narahubung : 082248455648 Kone/ 08115309289 Sul
]]>
<![CDATA[Meski Tim Review Izin Telah Mendorong Pencabutan Izin Sawit, Deforestasi Skala Luas di Papua Barat Diperkirakan Akan Berlangsung]]>Sat, 05 Jun 2021 23:48:59 GMThttps://panahpapua.or.id/berita/meski-tim-review-izin-telah-mendorong-pencabutan-izin-sawit-deforestasi-skala-luas-di-papua-barat-diperkirakan-akan-berlangsung
Gambar 1. Kayu Gergajian Yang Ditemukan Pada Salah Satu Areal Eks Konsesi Sawit PT HCW Papua Plantation
        Sekitar akhir Mei 2021,  tim review perizinan sawit Provinsi Papua Barat telah berhasil mencabut 12 izin untuk perkebunan sawit seluas 267,856 Hektar [1]. Pemerintah mengklaim pencabutan izin tersebut merupakan tekad provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dan akan mengembalikan zona lindung hutan Papua Barat sebesar 70 persen[2].
         Berdasarkan hasil kajian Perkumpulan Panah Papua menunjukkan bahwa pencabutan izin oleh kepala daerah tanpa diikuti pencabutan izin pelepasan kawasan hutan oleh KLHK berpotensi menimbulkan deforestasi skala luas di areal izin yang telah dicabut. Selain itu tanpa pencabutan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin sawit, maka deforstasi secara masif akan terjadi.
       Sebagai contoh, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT Aimas Jaya Mandiri (PT AJM) pada Bulan akhir Tahun 2020. PT AJM merupakan perusahaan pemegang izin IPK yang bekerja untuk areal budidaya perkebunan sawit PT Inti Kebun Lestari (PT IKL). PT AJM  juga telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang berlaku hingga 3 November 2021.
             Berdasarkan dokumen Hasil penilaian VLK yang diterbitkan oleh PT Mutu Certification, bahwa areal IPK PT AJM di PT IKL sudah sesuai dengan SK Pelepasan Menteri Kehutanan Nomor SK.62/Menhut-II/2021 tanggal 25 Mei 2012 [3]. Sebagai pemegang sertifikat VLK maka PT AJM berhak melakukan pemanfaatan kayu hingga 3 November 2021.
         Berdasarkan Catatan Perkumpulan Panah Papua dari 10 izin sawit yang berpotensi untuk dicabut[4], terdapat 3 perusahaan yang sedang atau yang pernah diberi izin IPK baik atas nama perusahaan lain maupun atas nama perusahaan pemegang Izin lokasi perkebunan sawit. Luasan nya sekitar 15.372 Hektar. Selain itu, Perkumpulan Panah Papua menemukan terdapat potensi deforestasi diluar 10 izin yang berpotensi dicabut, seperti di areal PT Inti Kebun Sejahtera yang Tahun ini sedang dilakukan Timber Cruising pada lahan seluas 1.406 hektar.
Gambar 2. Areal Perkebunan Sawit PT Inti Kebun Sejahtera Yang Tahun ini Sedang Dilakukan Cruising (Sumber: Istimewa)
          Tercatat Tahun 2014, CV Alco Timber Irian pernah menjadi pemegang IPK di PT Inti Kebun Sejahtera dan pada Tahun 2015 memperoleh legalitas kayu dari PT Lambodja Sertifikasi
[1] https://papuakita.com/lingkungan/12-izin-perekebunan-kelapa-sawit-dicabut-di-papua-barat.html
[2] https://www.forestdigest.com/detail/1130/papua-barat-cabut-izin-kelapa-sawit
[3] Pengumuman Publik Hasil VLK PT Aimas Jaya Mnadiri oleh PT Mutu Certification
[4] Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat
]]>