Gambar. Pembahasan Integrasi Wilayah Adat Dalam Revisi RTRW Teluk Bintuni. Sumber : Sinar Papua News, 2022

Kasus dugaan korupsi pembuatan dokumen revisi RTRW Kabupaten Teluk Bintuni yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Teluk Bintuni  mendapat sorotan dari elemen masyarakat adat. Piter Masakoda selaku Ketua Himpunan Moskona (Hipmos) menyatakan bahwa kami dirugikan dalam proses pembahasan Revisi RTRW yang sudah berlangsung cukup lama. Sejak Tahun 2021 kami telah mempersiapkan dan sudah menyerahkan peta wilayah adat 20 komunits marga kepada Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni selaku penanggung jawab revisi RTRW. 20 komunitas marga ini tersebar di wilayah adat tujuh suku, namun sayangnya peta wilayah adat ini tidak terakomodir dalam dokumen Revisi RTRW.  Harapan saya  kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Teluk Bintuni untuk usut sampai tuntas pihak yang terlibat dalam pennggunaan dana APBD dalam proses revisi RTRW mulai dari pejabat paling atas sampai pejabat yang bermain di bawah.

Dari 20 komunitas marga, salah satu komunitas marga yang diusulkan masuk ke dalam dokumen revisi RTRW adalah wilayah adat marga Aisnak. Korneles Aisnak mewakili komunitasnya menyampaikan bahwa kami sudah melakukan identifikasi sendiri wilayah indikatif suku dan wilayah indikatif marga. Namun pemerintah kabupaten teluk Bintuni masa bodoh, di mana kah uang Otsus seharusnya uang Otsus ini di gunakan untuk pemetaan wilayah adat tersebut, namun kami kendala sampai sekarang karena dalam Perda RTRW Kabupaten Teluk Bintuni belum mengakomodir rencana untuk pengakuan komunitas masyarakat adat. Karena belum diakomodir dalam Perda RTRW maka kami mencoba usulkan kepada pemerintah agar wilayah adat terintegrasi dalam RTRW namun sampai sekarang tidak ada kejelasan dari penggagas yaitu Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni.

Setuju dengan tanggapan Korneles, Perwakilan Pemuda Wamesa, Roy Masyewi yang juga ikut terlibat dalam advokasi revisi RTRW melihat proses yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni sangat tertutup. Kami tidak tahu proses revisi RTRW ini sudah sampai di mana bahkan kami meminta dokumen atau materi teknis beserta rancangan peraturan daerah tentang RTRW, Bappeda tidak pernah memberikan sampai sekarang. Kami meminta Kejaksaan perlu meninjau kembali atau menyelidiki agar bisa diketahui publik sejauh mana kegiatanini berjalan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi daerah ini.

Sulfianto Alias selaku aktivis lingkungan yang juga sebagai Ketua Perkumpulan Panah Papua menyatakan bahwa sejauh pengamatan kami, dalam proses revisi RTRW Kabupaten, wajib didahului kegiatan peninjauan kembali (PK) dokumen RTRW. Peninjauan kembali ini dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali yang di SK kan oleh Bupati. Jika hasil PK dinyatakan Perda RTRW direvisi maka masuk ke tahapan berikutnya yaitu revisi RTRW. Dalam proses revisi Perda RTRW ini juga dilakukan oleh tim revisi RTRW. Di Kabupaten Teluk Bintuni kami belum melihat adanya pembentukan tim PK maupun pembentukan tim revisi. Pada akhir Tahun 2022, Bappeda atau Bappelitbangda telah menginisiasi konsultasi publik, semestinya konsultasi publik ini bisa berjalan jika tim PK dan tim revisi sudah terbentuk.

Narahubung : +62 813-4447-9218 (Korneles Aisnak-Perwakilan Suara 20 Komunitas Marga Bintuni)

Masyarakat adat suku besar Arfak mengunjungi Kantor DPR Kabupaten Manokwari pada Senin, 28 Agustus 2023. Adapun tujuan kunjungan yaitu untuk menyerahkan aspirasi masyarakat adat dari suku besar Arfak, meminta DPR Kabupaten Manokwari melakukan pembahasan dan penetapan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) pada tahun ini.
     Adapun masyarakat adat Suku Besar arfak yang melakukan kunjungan terdiri dari empat sub suku yaitu Sub Suku Meyah, Sub Suku Hatam, Sub suku Moile dan Sub Suku Moi Boray.
      Albertina Mansim selaku tokoh perempuan sub suku Moy Boray menyampaikan bahwa aspirasi hari ini sudah kita serahkan dan DPRK Kabupaten Manokwari sudah terima. Dalam surat aspirasi diberikan waktu kepada DPRK dari tanggal 28 Agustus 2023 hingga 28 November 2023. Kalau bisa DPRK berikan ruang kepada masyarakat adat,  libatkan  perwakilan sub suku minimal tiga orang dalam pembahasan Reperda PPMHA Kabupaten Manokwari
      Musa Mandacan mewakili Ketua Dewan Adat Sub Suku Meyah memberikan beberapa masukan, diantaranya DPR Manokwari diharapkan membentuk tim yang terdiri dari empat sub suku dan LSM untuk melakukan pembahasan rancangan peraturna daerah ini. “kami antar dokumen ini , dalam rancangan ini telah  tercatat 4 sub suku dan 1 komunitas adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Manokwari.
      Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah III, Otto Ajoi menambahkan bahwa saat ini kamı selaku masyarakat adat disisihkan dari segala bidang. Terutama dari sisi budaya, sosial, Bahasa dan tanah. Sekarang kami merasa tersisih. Oleh karena itu kami mendorong DRPK Manokwari untuk menetapkan aturan yang melindungi kami sekarang. Ke depan hutan di kota manokwari sudah habis. Harapannya Perda ini melindungi hutan sebagai sumber air dan kehidupan bagi masyarakat.
      Mewakili masyarakat sipil Papua Barat , Damianus Walilo menyampaikan bahwa pembahasan rancangan ini telah dimulai sejak Tahun 2020, namun secara subyek dan obyek belum muncul. Pada saat itu masyarakat sipil berupaya untuk identifikasi subyek dan obyek masyaraakt adat di Kabupaten Manokwari. Kami sudah tiga kali audiensi dengan Bapemperda, terakhir audiensi kami dipimpin oleh Wakil Ketua 2 dan beliau menyampaikan kepada kami bahwa Raperda ini harus ada dukungan dari masyarakat adat. Setelah itu kami duduk bersama dengan Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai untuk melakukan pembobotan bersama Bapak Ibu masyarakat adat. Jadi itu kami sudah melakukan pembobotan subyek dan obyek dan kami kembalikan kepada DPRK yang punya kewenangan. Inisiatif ini muncul dari DPRK bukan dari LSM. kami hanya bermaksud membantu DPRD dan masyarakat. Saya pikir point penting yang tadi sudah disampaikan, Saran saya Ketua DPRD, Komis A, Bapemperda bisa duduk bersama membentuk panitia dan menyusun rencana kerja untuk membahas ini.  
       Sementara dari DPRK Manokwari memberikan tanggapan terhdap masukan masyarakat adat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dserah (Bapemperda) Kabupaten Manokwari, Masrawi Ariyanto  menyatakan mendukung dan menerima aspirasi masyarakat dari suku besar Arfak. Kami menerima dokumen yang sudah diserahkan.
      Setelah melihat dokumen ini, ternyata sudah lengkap, ada naskah akademik dan Raperda nya. Hal ini bisa menjadi dasar agar Raperda ini bisa segera ditetapkan. Dalam waktu seminggu ke depan, beri kami waktu untuk melakukan rapat internal di DPRK membahas terkati rencan kerja dalam melakukan pembahasa Raperda ini.
        DPR Kabupaten Manokwari mengaggap Perda ini sangat penting. Mengapa perlu Perda PPMHA, tentunya untuk memproteksi budaya OAP terhadap pengaruh dari luar. Kebudayaan asli papua penting untuk dilindungi. Saya kira tidak ada alasan draf ini tidak menjadi perda.

Narahubung : Damianus Walilo(082198313669)

Simpul Jaringan Gambut Provinsi Papua Barat yang terdiri dari gabungan organisasi masyarakat sipil Perkumpulan Panah Papua, Perkumpulan Mnukwar dan Perkumpulan Oase mendesak Gubernur untuk segera mengatasi Karhutla yang terjadi di Kabupate Fakfak, Provinsi Papua Barat.
       Koordinator Simpul Jaringan Gambut Papua Barat, Sulfianto Alias menilai bahwa  dalam dua hari terakhir telah terjadi Karhutla yang cukup mengganggu aktifitas masyarakat. Kemarau panjang ini baru di mulai dan diperkirakan waktu musim kemarau masih cukup lama akibat adanya fenomena el nino.
      Berdasarkan pemberitaan terakhir, karhutla terjadi di dua kampung, yaitu Wonodadi Mulya dan Warisa Mulya. Khusus untuk Kampung Wonodadi mulya, sebagian besar wilayah administrasi kampung merupakan wilayah kerja PT RImbun Sawit Papua (PT RSP) sehingga Gubernur dan Bupati perlu meminta partisipasi PT RSP untuk melakukan penanganan terhadap Karhutla yang terjadi.
      Selain itu terdapat ekosistem gambut yang terletak di dalam wilayah Kampung Wonodadi Mulya dan di dalam wilayah izin PT RSP. Ekosistem gambut ini merupakan ekosistem yang rentan terhadap kebakaran apalagi pada kondisi kemarau yang sedang terjadi tutur Alias.
     Anggota Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua Barat, Damianus Walilo menyatakan Gubernur Papua Barat perlu siap siaga untuk mengatasi karhutla melalui penanganan yang tepat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu turun tangan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak.
        Tidak hanya di Kabupaten Fakfak, kabupaten lain juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat.  Berdasarkan data sebaran titik panas (hotspot), Kabupaten Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan serta Kabupaten Teluk Bintuni perlu menjadi perhatian. Tercatat terdapat 92 hotspot yang terdeteksi dalam satu bulan terakhir. Trend hotspot ini semakin meningkat dalam tiga bulan terakhir.
Kejadian Karhutla berpotensi memeberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat adat dan masyarakat lokal beresiko untuk menderita penyakit ISPA karena asap yang ditimbulkan. Karhutla juga bisa mengganggu aktifitas pelayanan publik. Pada Tahun 2015, ketika Karhutla terjadi, penerbangan di Bandara Torea, Kabupaten Fakfak sempat ditutup karena gangguan kabut asap.  
Fenomena el nino yang terjadi pada Tahun ini menyebabkan musim kemarau yang lumayan panjang. Selain menyulut Karhutla, kemarau panjang  juga bisa menyebabkan berkurangnya suplai air untuk tanaman pertanian masyarakat, Kita sudah melihat kekeringan yang terjadi di kabupaten Puncak yang memakan korban. Kita tidak ingin kejadian yang sama terjadi di Kabupaten Fakfak ujar Damianus

        Dua Minggu terakhir, cukup ramai pemberitaan kegiatan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat (Ranperda) tentang penetapan dan pengelolaan terpadu bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP). Istilah ‘Mahkota Permata Tanah Papua’ merupakan istilah yang sangat baru. MPTP ini bahkan tidak pernah tercatat dan dikenal dalam sejarah sebagai sebuah nama kawasan di Tanah Papua. Berdasarkan penelusuran, istilah tersebut baru digunakan oleh salah satu lembaga luar negeri dengan misi konservasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat. Tentunya istilah ini terdengar begitu asing bagi masyarakat adat. Kenapa istilah ini muncul dan diadopsi oleh Pemerintah Daerah? Apa yang menjadi latar belakang sehingga istilah ini diadopsi dan bakal ditetapkan sebagai sebuah kawasan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab oleh Pemerintah Daerah selaku inisiator, tutur Damianus Walilo mewakili Perkumpulan Oase.
         Tanggal 27 Juni 2023 telah dilakukan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut juga didukung oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang sebagian besar berkantor di Jakarta. Perlu diketahui bahwa konsultasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas (Permenkumham Nomor 11 Tahun 2021). Berdasarkan definisi di atas, masyarakat wajib dilibatkan dalam tahapan konsultasi publik. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya. Dalam hal ini yang berperan sebagai pihak pemangku kepentingan utama dan pihak yang terkena dampak peraturan perundang-undangan adalah komunitas masyarakat adat yang tinggal di Provinsi Papua Barat. Apakah konsultasi publik yang sudah diselenggarakan ini mewakili suara masyarakat adat?
    Sebuah kawasan tidak dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang cukup kuat. Terdapat tahapan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah penetapan. Dalam proses tersebut terdapat hak masyarakat adat yang harus didengar. Mereka wajib berpartisipasi menentukan apakah kawasan ini dapat diberikan persetujuan atau tidak untuk ditetapkan sebagai kawasan MPTP. Menurut Risdianto, Perkumpulan Perdu, berdasarkan hasil analisis spasial masyarakat sipil, teridentifikasi adanya tumpang tindih antara kawasan MPTP dan wilayah suku. Terdapat tujuh suku yang wilayahnya tumpang tindih dengan kawasan MPTP.
    Berdasar hasil telaah Sulfianto Alias dari Perkumpulan Panah Papua terhadap substansi Ranperda, kawasan MPTP secara langsung ditetapkan oleh Gubernur Papua barat dengan luasan 2.314.636,11 Hektar. Hasil telaah ini memunculkan pertanyaan bahwa produk hukum yang didorong apakah bersifat penetapan ataukah bersifat pengaturan? Ditinjau dari jenis produk hukum, produk hukum yang bersifat penetapan bukan merupakan peraturan perundang undangan. Bentuk produk hukum penetapan dapat berupa keputusan, keputusan bersama, surat edaran, instruksi, pedoman dan lain sebagainya. Melihat produk hukum yang disusun Pemerintah Daerah Provisi Papua Barat adalah Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), maka terdapat ketidaksesuaian jenis produk hukum yang didorong. Produk hukum masih mencampuradukkan produk hukum yang bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Model ini membuat produk legislasi menjadi semu.
    Bahkan Perdasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat belum cukup kuat sebagai aspek yuridis dalam rancangan peraturan daerah. Perlu diketahui bahwa Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua bukan merupakan kawasan yang ditetapkan melalui Perdasi ini. kawasan ini masih sebatas salah satu rencana dari beberapa kawasan strategis provinsi lainnya. Perlu publik ketahui bahwa yang dimaksud dengan penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebuah kawasan dikatakan telah ditetapkan apabila memiliki dasar hukum ketetapan terhadap suatu kawasan tersebut. Merujuk pada pengertian Kawasan Strategis Provinsi, merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
Menurut Sena Bagus, Direktur Mnukwar Papua bahwa terdapat empat organisasi masyarakat sipil Papua yang bersikap menolak proses pembuatan Ranperda Penetapan dan Pengelolaan MPTP tanpa melibatkan masyarakat adat. Organisasi masyarakat sipil tersebut adalah Perkumpulan Panah Papua, Perdu, Mnukwar dan Perkumpulan Oase. Sedangkan pada tingkat basis, sudah ada lima komunitas masyarakat adat atau pemuda adat yang menolak proses pembuatan Peraturan daerah ini jika dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat.
Sudah saatnya pemerintah daerah provinsi memikirkan kembali inisiatif ini. Terdapat rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya,
1.    Memberikan jawaban kepada publik, apa yang melatarbelakangi sehingga istilah MPTP diadopsi dan bakal ditetapkan sebagai sebuah kawasan.
2.    Memikirkan sebuah proses atau tahapan yang melibatkan masyarakat adat. Penetapan kawasan sepihak tanpa proses partisipatif di lapangan justru berpotensi timbulnya konflik di lapangan
3.    Melihat kembali produk hukum daerah yang akan didorong, baik produk hukum daerah yang bersifat penetapan maupun produk hukum yang bersifat pengaturan
 
Narahubung : Sulfianto Alias (08115309289)

Perjuangan Balai Gakkum KLHK Wilayah Maluku Papua memberantas penegakam hukum pelaku yang terlibat perdagangan kayu merbau ilegal membuahkan hasil. Pasalnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan  oleh hakim pengadilan Negeri Manokwari. Adapun putusan PN Manokwari menyatakan Terdakwa PT Kharisma Chandra Kencana (PT KCK) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu”. PT KCK dijatuhi pidana denda sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
Sulfianto Alias selaku Ketua Perkumpulan Panah Papua memberikan apresiasi terhadap putusan ini. Kita ingat di awal ketika Gakkum KLHK digugat di praperadilan karena PT KCK menganggap penetapan tersangka oleh penyidik Gakkum tidak sah. Pada saat praperadilan tersebut PT KCK menang dan penetapan tersangka dianggap tidak sah. Namun Balai Gakkum KLHK Maluku Papua tetap mempersoalkan dan meyakini kayu tersebut adalah kayu ilegal  dengan mendaftarkan perkaranya pada Bulan November 2022.
Sebelumnya Gakkum KLHK Maluku Papua menyita 11.883 keping kayu olahan atau sekitar 27,6 kubik yang berada di industri PT KCK. Kayu tersebut diduga kayu ilegal yang berasal dari penebangan di Km 30 dan Km 26 di DIstrik Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni.

Beberapa pekan yang lalu, Staf KSDA Wilayah Bintuni dan kelompok peduli lingkungan menemukan adanya penebangan hutan bakau menjadi permukiman dan tambak seluas 15,6 hektar di Tisai[1]. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat bidang tanah yang telah dibebani hak milik dengna luas sekitar 840.000 meter persegi. Herannya, bidang tanah ini berada di kawasan Cagar Alam Teluk Bintuni yang berada di dalam lingkup pengawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Papua Barat, KSDA Wilayah III Bintuni.
Bidang tanah sebanyak 48 bidang tanah tersebut akan digunakan untuk areal perkebunan, Persawahan dan pertanian. Artinya di masa depan, kemungkinan akan terjadi kehilangan hutan bakau atau mangrove di Cagar Alam Teluk Bintuni  seluas 840.000 meter persegi yang peruntukannya untuk perkebunan, persawahan dan pertanian. Adapun lokasi bidang tanah berada pada titik koordinat Lat 2.134601°S, Long 133.550927°E membentang hingga Lat 2.139324 °S, Long 133.571616 °E. Tercatat adanya Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), seperti NIB 00322 (penggunanan untuk pertanian tanah kering semusim, titik koordinat Lat 2.137046 °S Long 133.561493 °E), 0057 (untuk tanah perkebunan, titik koordinat lat 2.133723 °S, long 133.553074 °E), 00336 (penggunakan untuk tanah persawahan, titik koordinat lat 2.138071 °S long 133.571646 °E).
DIperkirakan kepemilikan bidang bidang ini dimiliki oleh orang pribadi bukan kepemilikan secara komunal dari masyarakat adat atau komunitas lokal. dipandang dari sisi aturan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya  telah menjamin perlindungan kawasan suaka alam seperti ekosistem bakau sebagai penyangga kehidupan. Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah mengatur pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam dan zona inti dan zona rimba taman nasional. Mengapa hak milik ini bisa terbit?Tentunya Hak milik dapat diterbitkan oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah pusat yaitu Kementerian ATR/BPN. Penegak hukum seharusnya dapat melakukan penyelidikan terhadap penerbitan bidang tanah ini. Tentunya dapat diduga bahwa terdapat kesalahan prosedur/mekanisme pemberian hak milik yang bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku.
Ekosistem bakau di Teluk Bintuni sangat berarti yang memberikan perlindungan terhadap penduduk bintuni dari bencana. Ekosistem ini dapat memitigasi terjadinya bencana tsunami dan banjir secara signifikan. Selain itu, Jasa ekosistem bakau memberikan kehidupan kepada nelayan lokal yang mencari kepiting bakau, udang dan ikan kecil lainnya sebagai mata pencaharian sehari hari. Hasilnya di jual ke pasar bintuni dan dibeli oleh masyarkat bintuni.

[1]https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/cagar-alam-mangrove-di-tisai-bintuni-dieksploitasi.html

Hak pengelolaan hutan adat seluas 16.299 hektar yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat telah diserahkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Komunitas MHA Marga Ogoney. Penyerahan SK hak pengelolaan hutan adat telah diserahkan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 dalam acara penyerahan SK Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria yang diikuti secara virtual oleh komunitas masyarakat adat di 17 Provinsi.
    Hak pengelolaan Hutan Adat Marga Ogoney merupakan salah satu hak pengelolaan hutan adat yang terluas di Indonesia. Total terdapat 16.299 hektar hutan adat marga Ogoney yang terdiri dari hutan adat dengan fungsi lindung seluas 13.958 Hektar dan hutan adat dengan fungsi produksi seluas 2.341 Hektar.
    Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan SK yang diserahkan pada hari ini sebanyak 514 SK perhutanan sosial untuk 59.000 kk, kemudian diserahkan 19 SK hutan adat seluas 77 ribu hektar dan SK TORA dengan 46 SK. SK ini diharapkan bisa digunakan untuk mengembangan komoditas dan wisata. Semua harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan, untuk masyarakat produktif titipan saya hanya itP
    Suatu kebanggaan buat kami dari komunitas masyarakat adat marga ogoney, karena ini merupakan rekor karena hutan adat kami merupakan hutan adat terluas di Indonesia. Yang menjadi PR besar adalah bagaimana pengelolaan hutan adat pasca diberikannya hak pengelolaan hutan adat ini. Semoga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada komunitas masyarakat adat marga ogoney untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan hutan tutur Yustina Ogoney selaku perempuan adat dari Marga ogoney, Suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni

Oleh :Perkumpulan Panah Papua, Perkumpulan Oase
 
            Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua Barat sedang dilaksanakan. Harapan masyarakat sipil papua barat bahwa panitia dapat melakukan seleksi calon komisioner yang berkualitan dan kompeten di bidangnya dan mampu meningkatkan kinerja Komisi Informasi (KI) Provinsi yang lebih baik. KI Provinsi masih memiliki banyak pekerjaan. PR utamanya bagaimana memperkuat KI Provinsi, sehingga KI Provinsi dapat membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap data dan informasi publik yang lebih mudah dan cepat.
            Berpedoman pada Peraturan KI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Tim Seleksi ini haruslah merupakan orang-orang pilihan dan mutlak memiliki wawasan dan pengalaman dalam bidang keterbukaan informasi publik. Komposisi Timsel KI Provinsi telah diatur jelas dalam Peraturan KI, yang mana Timsel KI berasal dari empat unsur yaitu Akademisi, Pemerintah, KI Pusat dan unsur Masyarakat. Pada akhir Bulan November 2022, Pj Gubernur Papua Barat telah menetapkan SK Tim Seleksi KI Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 161/251/11/2022. Adapun komposisi tim seleksi ini terdiri dari 2 orang unsur pemerintah, satu orang unsur KI Pusat, satu orang dari unsur masyarakat serta satu orang lagi berasal dari unsur pers. Namun tidak tercatat adanya unsur yang berasal dari akademisi. Padahal unsur akademisi memiliki kuota yang paling banyak diantara unsur lain. Dalam tim seleksi, setidaknya harus terdapat dua orang yang berasal dari akademisi. Kita ketahui bersama, banyak akademisi di Papua Barat yang memiliki kompetensi di bidang keterbukaan informasi publik, mengapa tidak ada unsur akademisi di dalam komposisi tim seleksi ini? Bagaimana mekanisme penetapan tim seleksi? Hal ini menjadi pertanyaan kepada Pj Gubernur, kami khawatir tim seleksi ini tidak mampu menghasilkan Komisioner yang mumpuni dan cakap dalam menyelesaikan setumpuk permasalahan terkait keterbukaan informasi ujar Ketua Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias.
            Direktur Perkumpulan Oase, Damianus Walilo menyampaikan bahwa kami selaku lembaga yang pernah telah lama berpengalaman dalam uji akses keterbukaan informasi publik, menyayangkan komposisi Timsel KI tanpa akademisi. Akademisi penting hadir khususnya akademisi yang berpengalaman dalam bidang keterbukaan informasi publik. Hal ini penting karena menyangkut proses, akademisi dapat memberikan pertimbangan mengenai metode seleksi berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimilikinya. Tanpa akademisi maka proses seleksi kami ragukan. Sehingga Kami ragu Timsel mampu menghasilkan komisoner yang berkompeten/mumpuni, Juga kami meminta Ombudsman segera memeriksa dugaan maladministrasi pembentukan KI Provinsi Papua Barat. Maka  Kami akan mencoba membuat laporan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan ini tutup Damianus.
 
Narahubung : Damianus Walilo (+62 821-9831-3669)

Gambar 1. Tampak Bahlil Lahadalia dan Eka Sastra Foto Bersama. Keduanya tergabung dalam wadah Repnas Untuk Jokowi-Ma’Ruf (Sumber : Fb Repnas Jokowi-Ma'ruf)

     Eka Sastra berperan sangat strategis dalam PT PKT. Selain sebagai Komisaris Independen, ia juga dipercaya sebagai Ketua Komite Audit di perusahan ini. Komite Audit berperan membantu dewan komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta memantau perencanaan dan pelaksanaan program investasi. Sebenarnya terdapat kriteria independensi untuk dapat diangkat menjadi komisaris independen sebagaimana diatur dalam manual board miliki PT PKT, salah satu diantaranya adalah tidak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. PT PKT di dalam Laporan Tahun 2021 menuliskan bahwa Eka Sastra bekerja di lingkup pemerintahan yaitu sebagai Staf Khusus Kepala BKPM namun seakan satu kriteria independensi ini diabaikan oleh PT PKT.
     Penetapan proyek strategis nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 diduga melanggar perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan kepada Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK merekomendasikan agar pemerintah tidak membuat aturan turunan yang bersifat strategis dan berdampak penting. Menurut penulis, Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian ini merupakan keputusan yang strategis dan penting dengan dasar pertimbangan yaitu Undang Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat. Sudah waktunya masyarakat sipil dan masyarakat adat terutama komunitas yang tinggal di Dataran Bomberay (baik di fakfak maupun bintuni) cermat dan kritis menghadapi proyek ini. Apalagi proyek ini datang ditengah situasi politik yang ramai menjelang pemilu serentak Tahun 2024.

Referensi :
[1] Laporan Tahunan 2021. Pertumbuhan Yang Tangguh dan Stabil. PT Pupuk Kaltim
[2] https://papuabarat.bpk.go.id/pupuk-kaltim-investasi-rp-359-triliun-bangun-pabrik-di- bintuni/
[3] https://finance.detik.com/energi/d-6398236/bahlil-sebut-investor-as-bangun- pabrik-metanol-di-bojonegoro
[4] https://www.liputan6.com/bisnis/read/4671729/pupuk-kaltim-bawa-investasi-jumbo-rp- 285-triliun-ke-fakfak-bangun-apa
[5] https://kalsel.antaranews.com/berita/100189/kpk-panggil-anggota-dpr-fraksi-golkar-eka- sastra

Narahubung : Sulfianto Alias (08115309289)

Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni. Himpunan Pemuda Moskona (Hipmos) bersama komunitas masyarakat adat Yec dan Yen di DIstrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil melakukan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat dari dua marga tersebut. Teridentifikasi terdapat 2.800 hektar yang berhasil dipetakan secara partisipatif melalui proses yang panjang yang diakhiri dengan kesepakatan bersama marga tetangga yang ikut mengukuhkan batas wilayah adat marga Yen dan Yec. Piter Masakoda selaku Ketua Himpunan Pemuda Moskona menyampaikan bahwa “pemetaan ini bertujuan untuk melindungi hak hak masyarakat adat di marga Yec dan Yen. harapnnya dengan adanya pemetaan ini maka pemerintah dapat mendukung dan memberikan pengakuan kepada dua komunitas ini melaui SK penetapan komunitas masyarakat adat yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Masih ada PR besar bagi Hipmos untuk membantu komunitas masyarakat adat lainnya seperti marga Isbeined, Isurkahmei dan marga lainnya yang berada di wilayah 7 suku, mereka juga meminta hal yang sama.
    Perwakilan dari komunitas masyarakat adat marga Yec, Zakeus Yec menyampaikan bahwa pemetaan partisipatif ini penting untuk menyelamatkan hasil sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat kami. Pemetaan ini juga memastikan hak hak kami marga Yec dan Marga Yen. Sehingga kami bersyukur adanya pemetaan kami bisa mengetahui batas batas wilayah adat kami masing masing, hal seperti ini baru terjadi.  Zakeus juga berharap supaya harus ada dukungan atau perhatian dari pihak pemerintah supaya hak hak tanah adat harus dilindungi
    Terdapat komoditas unggulan di wilayah adat Yen dan Yec, seperti Nenas Mos (manginggir mos) yang ukuran buahnya besar dan rasanya sangat manis. Komoditas nenas ini dikelola oleh perempuan adat Marga Yec dan Yen. Salah satu perempuan petani nenas, Novita Yen menyampaikan bahwa “nenas ini kalau ditanam di sini sangat cocok dan subur, buahnya besar besar. Setiap kebun masing masing punya nenas, rasa nenas tidak kalah dari yang lain dan manis. Belum ada pasar untuk nenas ini sehingga harapan kepada pemerintah harus perhatikan kebun nenas kami supaya bisa bikin pasar dan jualan di situ, hasil keringat kami hilang saja begitu jadi pasar kami anggap penting agar masyarakat bisa memeroleh pendapatan”.
     Selain itu di dalam wilayah adat ini terdapat pohon damar yang distribusinya cukup banyak yang dapat dikelola oleh komunitas masyarakat adat. Bagian utara pada wilayah adat Yen dan Yec juga merupakan habitas jenis maleo gunung (Aepypodius arfakianus) yang jarang ditemukan di wilayah dataran dan wilayah ini perlu dilindungi melalui pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat adat.

Narahubung : Piter masakoda HP 082320266128