13 Ribu Hektar Hutan Primer Milik Masyarakat Adat Pada konsesi PT BAPP harus segera diselamatkan oleh Tim Revisi RTRWP Papua Barat

Konsesi PT BAPP, Kabupate Tambrauw, Provinsi Papua Barat

Komitmen Gubernur Provinsi Papua Barat untuk memperoleh 70 persen kawasan lindung dalam revisi RTRW Papua Barat cukup kuat dan selalu terdengar diucapkan langsung oleh Gubernur pada beberapa pertemuan terakhir. Namun hingga saat ini tim revisi RTRW Papua Barat masih belum mencapai persentase tersebut. Berdasarkan data Revisi RTRW terakhir, persentasi kawasan lindung masih berada pada angka 56,14 persen. Mencapai angka 70 persen, tim revisi harus mengalokasikan kawasan budidaya (terutama yang telah memiliki izin) untuk masuk ke dalam pola ruang lindung. Pekerjaan ini tidak mudah, membutuhkan ketelitian dalam melihat data perizinan dan membangun komitmen para pihak. Penulis dengan sengaja menulis artikel ini dengan harapan dapat digunakan oleh Tim Revisi RTRW yang sedang bersama mewujudkan komitmen Gubernur Provinsi Papua Barat.
    PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP) yang sedang beroperasi di Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provisi Papua Barat mungkin cukup senang karena telah memperoleh areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sawit yang lebih luas dari areal yang ditetapkan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan pada masa itu. Pada 29 September 2014, Menteri Kehutanan menandatangani SK Pelepasan untuk perkebunan kelapa sawit PT BAPP seluas ± 19.368,77 Hektar. Namun pada Peta yang terlampir dalam SK tersebut terdapat ± 32.390,50 hektar Kawasan Hutan (HPK) yang dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Ada ± 13.021,73 hektar yang seharusnya dapat dipertahankan sebagai Kawasan Hutan namun Kementerian Kehutanan nampaknya tidak meneliti ini lagi secara baik sehingga areal ini ikut berubah menjadi APL.
    Sebelum SK pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan ditetapkan, pada Tanggal 25 Juni 2014, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan penataan batas dan menyampaikan Surat hasil penataan batas kepada Menteri. Surat tersebut menyatakan bahwa terdapat ± 13.021,73 hektar hutan primer yang dikeluarkan dari Pelepasan Kawasan Hutan dan ditindaklanjuti dengan tata Batas. Menurut Penulis, maksud dari kata ‘”dikeluarkan” dari pelepasan kawasan hutan bermakna bahwa kawasan ini tidak menjadi bagian yang akan dilepaskan menjadi APL. Surat tersebut terkesan diabaikan sehingga kawasan ini ikut berubah menjadi APL.
   

SK Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PT BAPP

PT BAPP bisa saja melakukan perluasan areal izin miliknya dengan melakukan permohonan perluasan terhadap hutan primer seluas ± 13.021,73 hektar tersebut. Pada November 2006 dan 9 Agustus 2007, PT BAPP melakukan permohonan seluas ± 40.000 Hektar, bukan tidak mungkin wilayah ini akan diincar oleh perusahaan.  Apalagi secara legal, wilayah ini bukan merupakan kawasan hutan, sangat mudah memperoleh izin operasionalnya. Kita juga ketahui bersama bahwa sangat kuat terdengar penolakan masyarakat adat untuk menghentikan operasionalisasi yang dilakukan oleh PT BAPP. Sudah saatnya tim Revisi RTRWP menyelamatkan wilayah masyarakat adat tersebut. Wilayah ini dapat dimasukkan dalam kawasan strategis sosial budaya, diharapkan setelah diintegrasikan dalam RTRWP, dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja terutama untuk mendorong pengakuan dan perlindungan ha serta pemberdayaan komunitasnya. Penyelamatan ini juga sekaligus dapat berkontribusi pada penyelamatan hutan alam Primer Papua yang dikenal sebagai hutan terakhir di Dunia.

Referensi:
-SK 738/MENHUT-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan HPK untuk Perkebunan Sawit PT BAPP
-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2020. Revisi RTRW Provinsi Papua Barat. Dipresentasian pada acara Diskusi Sawit Berkelanjutan di Swissbel Hotel. 19 Februari 2020