Minggu, 1 Agustus 2021. Perwakilan Pemuda dari Distrik Moskona Barat, Kornelas Aisnak S.ST menyampaikan bahwa pendirian Kantor Koramil dan Polsek belum dibutuhkan oleh masyarakat adat di Distrik Moskona Barat. “untuk pembangunan Koramil dan Polsek koordinasi dulu, jangan langsung ambil tindakan nanti mengundang hal hal yang tidak baik sehingga menyebabkan masyarakat jadi berantakan, tolong dipahami oleh semua pihak, demi keamanan dan ketertiban masyarakat” tutur Kornelek yang juga sebagai pemilik hak ulayat pada salah satu perusahaan kayu di Distrik Moskona Barat, PT Wanagalang Utama.
         Korneles menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu tahu bahwa permasalahan saat ini bukan pada keamanan tapi pada ketimpangan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat dan pelaku usaha. Kita ketahui bahwa belum ada hak pengelolaan secara sah yang diakui dan diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada masyarakat adat.  Bahkan izin terus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha berbasis lahan, tentunya hal ini menjadi tidak adil bagi kami selaku masyarakat adat. Masyarakat adat ingin sejahtera tapi tidak diberikan hak kelola terhadap sumber daya alam yang dimiliki.
Korneles juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat adat justru memperburuk ketimpangan antara kami dan orang kaya yang ada di luar sana. “Di dalam tanah kami dibangun jalan dan jalan tersebut dikerjakan oleh orang dari luar, lantas kita mau dapat apa? uang lari ke luar semua bukan lari ke kampung” tutur Korneles
          Ketua perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias menyampaikan bahwa terdapat 6 izin berbasis lahan yang melibatkan pengusaha besar yang saat ini beroperasi di wilayah adat Suku Moskona, dua perusahaan terindikasi berada di Moskona Barat. Sedangkan hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan adat belum ada sama sekali. Harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni bisa mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang didahului melalui pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Apalagi Kabupaten ini telah memiliki Perda Masyarakat Adat Nomor 1 Tahun 2019 dan Panitia Masyarakat Adat
         Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah  dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat yang tentunya dapat dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal mereka sehingga berkelanjutan. Pengelolaan seperti ini justru mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Distrik Moskona Barat.

Narahubung : 082248455648 Kone/ 08115309289 Sul

        Sekitar akhir Mei 2021,  tim review perizinan sawit Provinsi Papua Barat telah berhasil mencabut 12 izin untuk perkebunan sawit seluas 267,856 Hektar [1]. Pemerintah mengklaim pencabutan izin tersebut merupakan tekad provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dan akan mengembalikan zona lindung hutan Papua Barat sebesar 70 persen[2].
         Berdasarkan hasil kajian Perkumpulan Panah Papua menunjukkan bahwa pencabutan izin oleh kepala daerah tanpa diikuti pencabutan izin pelepasan kawasan hutan oleh KLHK berpotensi menimbulkan deforestasi skala luas di areal izin yang telah dicabut. Selain itu tanpa pencabutan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin sawit, maka deforstasi secara masif akan terjadi.
       Sebagai contoh, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT Aimas Jaya Mandiri (PT AJM) pada Bulan akhir Tahun 2020. PT AJM merupakan perusahaan pemegang izin IPK yang bekerja untuk areal budidaya perkebunan sawit PT Inti Kebun Lestari (PT IKL). PT AJM  juga telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang berlaku hingga 3 November 2021.
             Berdasarkan dokumen Hasil penilaian VLK yang diterbitkan oleh PT Mutu Certification, bahwa areal IPK PT AJM di PT IKL sudah sesuai dengan SK Pelepasan Menteri Kehutanan Nomor SK.62/Menhut-II/2021 tanggal 25 Mei 2012 [3]. Sebagai pemegang sertifikat VLK maka PT AJM berhak melakukan pemanfaatan kayu hingga 3 November 2021.
         Berdasarkan Catatan Perkumpulan Panah Papua dari 10 izin sawit yang berpotensi untuk dicabut[4], terdapat 3 perusahaan yang sedang atau yang pernah diberi izin IPK baik atas nama perusahaan lain maupun atas nama perusahaan pemegang Izin lokasi perkebunan sawit. Luasan nya sekitar 15.372 Hektar. Selain itu, Perkumpulan Panah Papua menemukan terdapat potensi deforestasi diluar 10 izin yang berpotensi dicabut, seperti di areal PT Inti Kebun Sejahtera yang Tahun ini sedang dilakukan Timber Cruising pada lahan seluas 1.406 hektar.

          Tercatat Tahun 2014, CV Alco Timber Irian pernah menjadi pemegang IPK di PT Inti Kebun Sejahtera dan pada Tahun 2015 memperoleh legalitas kayu dari PT Lambodja Sertifikasi

[1] https://papuakita.com/lingkungan/12-izin-perekebunan-kelapa-sawit-dicabut-di-papua-barat.html
[2] https://www.forestdigest.com/detail/1130/papua-barat-cabut-izin-kelapa-sawit
[3] Pengumuman Publik Hasil VLK PT Aimas Jaya Mnadiri oleh PT Mutu Certification
[4] Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat

       Perwakilan masyarakat adat Tujuh Suku di Kabupaten Teluk Bintuni, Abdullah Hindom memberikan apresiasi kepada Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw.M.T yang telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Sawit (IUP) PT HCW Papua Plantation. Sangat berterima kasih kepada Bupati yang telah mengupayakan sesuai rekomendasi dari KPK untuk mencabut izin PT HCW Papua Plantation di wilayah adat Suku Sough. Artinya ini sangat penting harus dicabut karena dilihat perusahaan ini tidak memberikan kontribusi apa apa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Wilayah ini diharapkan dikembalikan kepada masyarakat adat untuk dikelola sendiri sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri.
       Adanya kebijakan pencabutan izin ini maka sekaligus membuat izin perkebunan sawit Ciptana Group milik keluarga Chandrawijaya di Papua Barat telah berakhir. Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bintuni dan Sorong telah mencabut Izin PT Mega Mustika Plantation, PT Cipta Papua Plantation, serta PT Bintuni Sawit Makmur, ketiga perusaaan ini masuk dalam Grup Ciptana

Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw diduga telah disuap oleh pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT HCW Papua Plantation yang akan beroperasi di Distrik Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni. Indikasi tersebut menguat karena Bupati tidak kunjung mencabut izin Perusahaan PT HCW Papua Plantation. Padahal KPK telah merekomendasikan kepada Bupati agar mencabut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya, salah satunya adalah HCW Papua Plantation.
    Bupati Kabupaten Teluk Bintuni juga terlihat melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan PT HCW Papua Plantation, tampak juga terdapat perwakilan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Papua Barat. Diduga dari pertemuan tersebut maka Bupati enggan mencabut izin milik PT HCW Papua Plantation.
    Menurut Korneles Aisnak selaku pemantau independen untuk perlindungan hutan alam papua menilai bahwa Bupati telah berada di dalam lingkaran suap perizinan sehingga tidak menjalankan rekomendasi KPK untuk mencabut izin PT HCW Papua Plantation. Di Kabupaten Sorong, Bupatinya berani mencabut izin PT Cipta Papua Plantation yang merupakan perusahaan satu grup dengan HCW Papua Plantation. Bupati Sorong berani, tapi Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni ini hanya tebang pilih. Jangan hanya berani mencabut izin perusahaan hanya karena lawan politik, kebijakan harus berlaku adil bagi masyarakat. Jika Bupati Teluk Bintuni tidak kunjung mencabut izin perusahaan, maka kami akan melaporkan kasus ini kepada KPK, sebab Bupati tidak menjalankan rekomendasinya. Dalam hal ini rekomendasi KPK sudah dikorupsi, diduga digunakan untuk kepentingan tertentu. Masyarakat pemilik tanah di Tuhiba seperti Marga Yettu pun menolak hadirnya perusahaan kelapa sawit saat ini karena tak kunjung beroperasi. Oleh karena itu Bupati diminta untuk segera mencabut izin PT HCW Papua Plantation sebagai implementasi Gerakan Nasional penyelamatan Daya Alam Papua (GNPSDA) dan pencegahan korupsi sumber Daya Alam.

Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja di Tanah Papua meminta Gubernur Papua Barat dan untuk meninjau kembali Rencana Kerja Tahunan Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) PT Prabu Alaska. Sebelumnya masyarakat di Kampung Fruata, Distrik Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pemalangan di wilayah RKT PT Prabu Alaska pada hari Minggu, 11 April 2021. Alasan pemalangan tersebut karena pihak perusahaan telah melakukan penebangan tanpa sepengetahuan pemilik tanah ulayat yaitu orang Fruata dari Marga Tanggarofa dan Wanusanda Suku Irarutu. Masyarakat juga telah berupaya menemui Pihak PT Prabu Alaska pada 13 Maret 2021 namun hingga berita ini diturunkan belum terdapat tindakan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan.
    Berdasakan permohonan masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Tanggal 18 Maret 2021 meminta Kepala Dinas Kehutanan memfasilitasi penyelesaian hak antara masyarakat Fruata dan Rauna dengan PT Prabu Alaska namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Dinas Kehutanan.
    Berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 24/Menhut-II/2011, pengawasan terhadap implementasi RKT oleh Pemegang Izin adalah Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Perencanaan Hutan (WASGANIS PHPL-CANHUT). Pengawas ini salah satunya berada pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.    Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Untuk Papua, Pasal 43 Ayat 4 disebutkan bahwa Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Sedangkan pada ayat 5 disebutkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan. DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat berwenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi yang menyangkut hak hak Orang Asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya dan pengawasan terutama berkaitan dengan isu pengelolan sumber daya alam. Oleh karena itu Organisasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua mendesak kepada:
1. Gubernur untuk meninjau kembali Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 PT Prabu Alaska karena telah melanggar hak Marga Wanusanda dan Tanggarofa di Kampung Fruata dan Rauna.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) turut memperhatikan serta memfasiltasi tindak lanjut penyelesaian menyangkut hak Orang Asli Papua
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat untuk melakukan pengawasan terhadap PT Prabu Alaska sesuai dengan tugas dan wewenang DPD  dalam isu pengelolaan sumber daya alam  

Kami yang bersolidaritas :
1. Perkumpulan Panah Papua
2. Papua Forest Watch
3. Himpunan Pemuda moskona
4. Papuana Conservation
5. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Kontak Person : Sulfianto Alias (08115390289)

Oleh
Tim Pantau Gambut Papua*

Tim Pantau Gambut Papua menilai bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen perlindungan gambut dan areal High Conservation Value (HCV) pada wilayah Hak Guna Usaha PT Putera Manunggal Perkasa (ANJ Group) di Provinsi Papua Barat dan PT Nabire Baru (Goodhope Group) di Provinsi Papua. Penilaian tersebut disampaikan oleh Penias Itlay S.Hut., M.Si mewakili Perkumpulan Nayak Sobat Oase pada kegiatan diseminasi hasil temuan lapangan Tim Pantau Gambut Papua pada hari Jumat, 16 April 2021. Papua memiliki gambut dangkal terluas di Indonesia dengan luasan sekitar 2,4 Juta hektar pada rentang kedalaman 50 sampai 100 cm, menurut peraturan yang berlaku bahwa gambut dangkal tergolong gambut dengan fungsi budidaya sehingga gambut tersebut rawan terhadap kerusakan jika tidak dikelola secara baik.
       ANJ Group dalam laporan tahunannya pada Tahun 2019 menyampaikan bahwa tidak terdapat ekosistem bergambut pada areal HGU PT Putera Manunggal Perkasa. Padahal berdasarkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut milik Kementerian LHK terdapat ekosistem gambut di dalam HGU tersebut.
Sebelumnya Tim Pantau Gambut Papua yang terdiri dari Perkumpulan Nayak Sobat Oase, Perkumpulan Panah Papua dan Papuana Conservation telah melakukan kunjungan lapangan pada areal HGU PT Putera Manunggal Perkasa untuk menemukan bukti lapangan kerusakan gambut dan mengambil beberapa sampel untuk memastikan keberadaan ekosistem gambut pada setiap areal perkebunan sawit milik mereka.
        Terdapat kanalisasi buatan tanpa sekat kanal, tinggi muka air tanah yang melampaui ambang batas yang ditetapkan pemerintah, serta hilangnya tutupan hutan alam sehingga kami menilai gambut di PT Putera Manunggal Perkasa telah mengalami kerusakan. Penias menambahkan bahwa terdapat wilayah High Conservation Value (HCV) yang telah dihilangkan oleh perusahaan. Luasannya sekitar 38 hektar dan lokasinya berada di HCV Kali Jofo.
         Pengabaian terhadap komitmen perlindungan gambut juga dilakukan oleh Goodhope Group melalui anak perusahaanya PT Nabire Baru. Goodhope menyampaikan komitmennya terhadap perlindungan gambut dengan menetapkan gambut sebagai areal HCV. Hasil temuan lapangan menemukan masih adanya wilayah gambut dengan fungsi lindung yang bertutupan sawit, memiliki kanal buatan tanpa sekat kanal, tinggi muka air

*Perkumpulan Panah Papua, Papua Conservation, Nayak Sobat Oase
Narahubung : Sulfianto Alias (08115309289)

Masyarakat Adat di Kampung Fruata, Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat adat di Kampung Rauna menyatakan keberatan atas penebangan yang dilakukan oleh PT Prabu Alaska melalui kontraktornya yaitu PT WPJ dan PT ATJ. Pernyataan keberatan tersebut disampaika oleh perwakilan masyarakat adat kampung Fruata dan Rauna, Semuel Farisa dan Reymundus Fenetruma.
    Semuel menyatakan bahwa kami tidak tahu kegiatan penebangan yang dilakukan oleh pihak PT Prabu Alaska melalui kontraktornya. Kami kaget kalau sudah ada penebangan di dalam wilayah adat kami Marga Tanggarofa, Wanusanda dan Fenetruma di kampung Fruata dan Rauna tanpa sepengetahuan kami. Harapan kami perusahan PT Prabu Alaska harus sosialisasi kegiatan peneebangannya di kampung Fruata dan Rauna, karena kami masyarakat adat belum setuju terhadap kegiatan tersebut (Penebangan di RKT 2021).
    Hal serupa disampaikan oleh Reimundus, bahwa penebangan harus dihentikan sekarang karena kami masyarakat adat tiga marga belum mengetahui dan belum menyetujui rencana penebangan Tahun 2021 ini. Harapan kami kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi terutama Dinas Kehutanan yang memiliki kewenangan dalam urusan kehutanan dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Jika pemerintah tidak mampu memfasilitasi penyelesaian ini kami akan tempuh dengan menghentikan dan palang perusahaan PT  Prabu Alaska yang beroperasi.
    PT Prabu Alaska adalah perusahan pemegang IUPHHK HA yang masuk dalam konsorsium Alamindo milik Kim Johanes Mulia. Sebelumnya Alamindo telah bertemu Gubernur Papua Barat untuk berinvestasi sebesar 70 Triliun di Provinsi Papua Barat.

Narahubung: Reimundus 082198258948

     Tujuh komunitas masyarakat adat dari Kabupaten Teluk Bintuni mempertanyakan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Adapun tujuh komunitas tersebut adalah Masyarakat adat Marga Masakoda, Isurakahmei, Aisnak, Pattiran, Hindom, Yec serta Isbeined yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada Bulan September 2020, ketujuh marga tersebut telah mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
    Awalnya ketujuh MHA tersebut mengusulkan pembentukan Panitia MHA di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diamanahkan dalam Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun usulan publik untuk pembentukan panitia MHA ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.
    Piter Masakoda selaku perwakilan Marga Masakoda, Yec isbeiden dan Aisnak menyatakan bahwa kami sampai saat ini masih menunggu hasil dari Ombudsman Papua Barat yang pernah kami ajukan gugatan pada bulan September. Belum ada respon dari Ombudsman terhadap usulan kami. Sampai hari ini belum ada jawaban dan kami mendesak dan sangat mengaharapkan segera Ombudsman Papua Barat memberikan rekomendasi dan pemerintah daerah segera mengeluarkan SK Panitia MHA karena saat ini banyak perizinan di wilayah kami yang sering mengabaikan hak masyarakat adat.
    Piter juga menambahkan hitung hampir setengah tahun maka kami melihat bahwa pengaduan kami tidak bisa ditindaklanjuti, kami merasa kami akan dirugikan sehingga kami mau untuk Ombudsman Papua Barat segera melakukan ini, kami MHA di Kabupaten Teluk Bintuni mengharapkan supaya pengaduan kami dapat ditindaklanjuti.
    Senada dengan Piter, Samuel Orocomna selaku perwakilan MHA Isurkahmei juga merasa kecewa terhadap Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Sam menyatakan bahwa alasan kekecewaan ini karena Ombudsman hingga saat ini tidak menanggapi pengaduan yang telah dimasuukan kepada Ombudsman RI enam bulan yang lalu. Harapan kami agar Ombusman dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut segera. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum melalui PTUN terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak merespon usulan tujuh komunitas MHA untuk membentuk Panitia MHA.

Kontak Person : Piter Masakoda (082329241173)

Perwakilan Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat di Papua Barat menantang Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan untuk mempriortiaskan dan memberikan pengakuan hak penguasaan, pemilikan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat adat Papua. Masyarakat sipil menolak program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang tidak sejalan dengan aspirasi, pengetahuan dan hak masyarakat adat Papua.
Sulfianto Alias mewakili Perkumpulan Panah Papua menyampaikan “kita ketahui bersama bahwa deforestasi di Papua kerap terjadi di wilayah yang telah dibebani perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan lahan skala luas. Pada satu sisi bahwa telah terjadi perebutan lahan milik masyarakat adat yang difasilitasi oleh negara kepada pemegang izin. Akibatnya terdapat ketimpangan penguasaaan lahan secara legal antara pemegang izin dan masyarakat adat.
“Pemerintah mempunyai program  perhutanan sosial (termasuk hutan adat) dan reforma agraria yang jauh dari tuntutan dan permintaan masyarakat adat, apalagi program ini sekedar didorong di wilayah diluar konsesi perizinan maka hal ini menjadi sia sia dan belum menyelesaikan permasalahan ketimpangan lahan yang dikuasai oleh pemodal, pemerintah seharusnya melindungi hutan termasuk pada kawasan hutan yang telah dibebani izin”. Sapa Alias
Alias Menambahkan, “Selain itu, Cita cita untuk mengatasi perubahan iklim tidak akan bisa teratasi sebab deforestasi masih terus saja berlangsung hingga saat ini khususnya di wilayah berizin”.
    Berdasarkan Data dari Masyarakat Sipil bahwa terdapat sekitar 3 juta hektar hak masyarakat adat atas hutan yang di berikan kepada pemegang izin untuk pengelolaan hasil hutan, sedangkan hak pengelolaan hutan oleh masyarakat adat melalui hutan adat masih nol hektar. Di Sektor perkebunan, 0,5 Juta hektar lahan di Papua Barat dikuasai hanya oleh 9 kelompok sedangkan kepemilikan lahan milik masyarakat adat di wilayah berizin ini belum ada.
    “Sedangkan Program Reforma Agraria hanya sekedar proyek semata. Tidak mampu menyelesaikan ketimpangan lahan terutama di wilayah yang telah dibebani izin dan masyarakat adat tidak tahu kalau izin tersebut telah diberikan kepada pemodal” imbuh Alias

    Nerius D. Sai Selaku perwakilan Perkumpulan Mongka Papua mempertanyakan peran Gubernur yang diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai hutan adat. “Andai saja Gubernur memiliki peran dalam pemberian hak pengelolaan hutan adat, maka kenapa sejak dahulu tidak didorong. Substansi yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat peran gubernur ada di mana? mau pake mekanisme apa? ini kan belum jelas”.
    Penias Itlay mewakili Perkumpulan Oase menyatakan bahwa “terkait pernyataan Gubernur Papua Barat yang menargetkan pecah telur untuk hutan adat sepertinya retorika saja. Karena belum tentu hutan adat dapat diberikan kepada masyarakat adat, masih jauh dari harapan. Apalagi konflik yang berlangsung saat ini antara masyarakat adat dan pemegang izin belum terselesaikan”.
Oleh Karena itu kami atas nama perwakilan masyarakat sipil meminta :
1. 1.    Kepada Gubernur Papua Barat untuk fokus mendorong hak pengakuan, penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan tanah dan hutan adat kepada masyarakat adat Papua.
2. 2.    Meminta pemerintah nasional dan daerah untuk melaksanakan reforma agraria di Tanah Papua dengan memprioritaskan pengakuan hak penguasaan dan pemilikan tanah dan hutan adat, serta hak pengelolaan atas tanah dan hutan adat masyarakat adat Papua. Pemerintah menata kembali struktur penguasaan tanah secara adil, dengan mereview dan mencabut izin-izin yang diperoleh korporasi secara melanggar hukum adat dan hukum negara;
3. Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mengubah paradigma Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria dengan mengakui, menghormati dan melindungi pengetahuan dan cara pandang masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara adil dan berkelanjutan, serta berkewajiban menyelesaikan ketimpangan pengusaan lahan di Tanah Papua

Kami yang Bersolidaritas
Perwakilan Masyarakat Sipil

1. Perkumpulan Panah Papua
2. Perkumpulan Oase
3. Perkumpulan Mongka Papua
4. Perkumpulan Belantara Papua
5. Komari Papua
6. Papua Conservation
7. Papua Forest Watch
8. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
9. Teraju Foundation Kalimatan Barat
10. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Marten Manim, Perwakilan Marga Manim di Distrik Mubrani

Pembangunan Proyek Nasional Jalan Trans Papua ruas Sorong-Manokwari dinilai gagal memenuhi hak masyarakat adat khususnya masyarakat adat dari Marga Manim dan Manimbu, Distik Mubrani, Kabupaten Tambrauw. Pendapat ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat adat Marga Manim, Marten Manim pada Rabu, 28 Januari di Kampung Arfu Distrik Mubrani, Kabupaten Tambrauw. Yosep juga menambahkan bahwa pembangunan ruas jalan baru trans papua di gunung pasir sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat adat marga manim dan maimbu selaku pemilik tanah adat di wilayah tersebut. Bahkan pembebasan hak ulayat sama sekali tidak diberikan kepada kami baik itu ruas jalan lama yang sudah dibangun maupun ruas jalan baru yang baru baru ini dibuka.
        Kami sudah bertemu dengan perusahaan pembangunan ruas jalan PT Putra Bungsu, tapi mereka tidak memberikan kepastian tentang hak kami sebagai pemilik ulayat. Mereka hanya sampaikan bahwa jalan ini dibangun untuk masyarakat dan pihak perusahaan sama sekali tidak menyinggung tentang hak kami. Padahal mereka sudah mulai bekerja di tanah ini.
       Perwakilan Perempuan Adat dari Mubrani, Yubelina Manimbu juga menyampaikan penolakan terhadap ruas jalan trans Papua yang dibangun di wilayah adatnya. Kami sudah berupaya melaporkan hal ini kepada Kepolisian, namun belum ada penyelesaian hingga saat ini. Bahkan ketika bos perusahaan dipanggil oleh pihak kepolisian, tidak ada tanggapan dari bos perusahaan tentang msalah ini. “macam masuk telinga kiri leuar telinga kanan” tuturMarten
    Moses Manim yang juga sebagai perwakilan anggota masyarakat adat marga Manim dan Manimbu menilai bahwa pembukaan ruas baru di bawah gunung pasir dapat membahayakan saya dan keluarga di kampung Arfu. “Kitong tahu, jalan baru ini dekat dengan Kali Kasi, dan itu gampang longsor. Kalau longsor terus, kali kais bisa ta tutup, kampung Arfu bisa banjir karena kampung ini dia datar, bahaya bagi kami, masyarakat adat manim dan manimbu yang tinggal di sini”.
     Sulfianto Alias selaku perwakilan organisasi masyarakat sipil Perkumpulan Panah Papuu menilai bahwa anggaran proyek strategis nasional biasanya telah mencakup anggaran untuk pembayaran hak dari masyarakat adat yang wilayah adatnya terkena dampak dari pembangunan jalan Trans Papua. Jika ditemukan bahwa hak masyarakat adat belum dipenuhi, bisa dikatakan ada indikasi korupsi dalam proyek pembangunan ruas jalan ini. Semestinya sebelum proyek dijalankan, terlebih dahulu pemenuhan hak harus dipenuhi oleh pemerintah.
     Alias Juga menambahkan bahwa Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Trans Papua masih belum mampu sejahterakan Orang Asli Papua. “Kita lihat saja, masyarakat adat Mubrani kalau mau ke ke Fef (Ibu Kota Kabupaten Tambrauw) untuk mendapatkan pelayanan publik misalnya urus KTP, harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar 8 Juta pulang pergi. Itu baru transportasi. Dan setiba di Fef, belum tentu juga dapat memperoleh akses pelayanan publik yang baik. Masyarakat Adat mau dapat uang sebesar itu dari mana?”. Kami menilai pembangunan proyek jalan Trans Papua bisa jadi hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang, seperti pemenang proyek, pejabat pembuat komitmen pada pemerintah bahkan memberikan hanay keuntungan kepada investor yang menggunakan jalan trans papua untuk operasionl perusahaannya.