Tidak Dilibatkan Dalam Konsultasi Publik, LMA Tujuh Suku Tolak Tegas Masuknya Perkebunan Kelapa Sawit PT BSP di Sumuri dan Aroba

Muka Marthen Wersin mulai memerah setelah mendengar terdapat rencana izin baru masuknya kelapa sawit di wilayah adatnya, wilayah adat Suku Irarutu. Marthen yang juga menjabat sebagai Ketua LMA Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni merasa tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik AMDAL yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Subur Prima (PT BSP). Marthen menilai bahwa proses AMDAL itu tidak perlu terburu buru dan harus dilakukan kajian yang matang. "Dokumen AMDAL itu harus dibuat secara benar. jangan hanya menentukan dokumen AMDAL sepihak dan AMDAL itu harus kita kaji lama bukan 1-2 hari saja".
Menyikapi telah dilakukannya konsultasi publik, maka Marthen Wersin menyatakan bahwa LMA Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni bersikap menolak dengan tegas masuknya investasi PT BSP di wilayah adat Irarutu dan Sumuri. "Perkebunan sawit itu bukan membahagiakan masyarakat tapi mereka juga susah. Kami LMA 7 Suku punya sikap tegas.  LMA dulu beda dengan sekarang, LMA sekarang terstruktur, anggaran ke masing masing  LMA suku juga sudah ada, saya akan meminta kepala Suku untuk kumpul untuk membahas khusus terkait hal ini.  Sebelum itu terjadi kita tidak boleh izinkan (kelapa sawit). Kita masyarakat duduk musyawarah. Sikap LMA menolak perkebunan kelapa sawit".
Sebagai alternatif, Marthen menawarkan untuk masyarakat adat tujuh suku untuk fokus mengembangkan potensi lokal mereka seperti pala, sagu, kasbi dan lainnya. "Masih banyak cara untuk membangun ekonomi masyarakat adat di kampung, misalnya dengan mengembangkan potensi lokal yang ada. Kita masyarakat tujuh suku ini punya pala dan sagu. Ketika orang Papua punya pala atau sagu, kita bisa jual hasil hutan itu dan bisa mendapatkan uang, kita orang Papua tidak punya sejarah untuk kembangkan perkebunan sawit"
Marthen pun menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah untuk mengedepankan aspek musyawarah, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses yang dijalankan.  "untuk harapan saya ke pemerintah daerah sebagai representasi pusat, jangan melupakan tanah adat. Apapun mau dilakukan pemerintah kita musyawarah. Saya sudah lihat di Manowkari, Sorong tidak ada perkembangan orang asli papua untuk olah kelapa sawit ini"tutup Wersin