Karhutla Mengancam Orang Asli Papua, Penegak Hukum Diminta Tertibkan Pemegang Izin

Karhutla DIduga Terjadi Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Varita Majutama

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin meluas. Kejadian ini membuat masyarakat cemas karena tempat tinggal mereka berada dekat dengan lokasi bencana. Perkumpulan Panah Papua menganalisis kejadian Karhutla di Provinsi Papua Barat dan melakukan cluster sebaran titik panas (hotspot) berdasarkan data Nusantara Atlas. Umumnya terdapat tiga cluster sebaran titik panas di Provinsi Papua Barat, cluster pertama terdapat di areal dataran bomberay (mencakup distrik Tomage dan Bomberay Kabupaten Fakfak, serta Distrik Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni), cluster ke dua berada di Kabupaten Manokwari Selatan tepatnya di Distrik Momi Waren dan Ransiki serta cluster ketiga berada di Kabupaten Pegunungan Arfak tepatnya di distrik Sururey, Taige dan Anggi. 
 Dalam kurun waktu 14 hari terakhir, terdapat 1.473 hotspot di Provinsi Papua Barat, jumlah hostspot ini naik signifikan pada 20-22 Agustus 2026. Kabupaten Fakfak adalah kabupaten dengan jumlah hotspot tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Terdapat 428 titik panah teridentifikasi di Kabupaten ini. Sedangkan Kabupaten Manokwari Selatan menduduki peringat ke dua dengan jumlah hotspot mencapai 320 titik. Peringkat ke tiga ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah hotspot sebanyak 175 titik. 
Panah Papua menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan kali ini adalah bencana terparah dibandingkan Karhutla 2015 dan 2019. Arnol Halitopo selaku juru kampanye Panah Papua mengatakan bahwa cluster titik panas ini berada di wilayah wilayah dekat dengan Orang Asli Papua (OAP). Bencana Karhutla kali ini tentunya mengancam kehidupan mereka, kita lihat banyak dusun sagu dan kebun umbi umbian terbakar akibat bencana. Pemerintah harus sigap dalam hal menangani bencana karhutla dan pemulihan pasca bencana. Sebenarnya sejak awal harus dibentuk Satgas Karhutla dalam menghadapi bencana ini,. “Kami minta Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten harus serius menangani ini. Kami melihat Bupati Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni malah sibuk mengurusi partai politik dibandingkan bencana Karhutla. Selain itu kami kecewa dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang tidak berfokus terhadap bencana karhutla tetapi malah sibuk dalam urusan pemilihan ketua KONI.  
Perkumpulan Panah Papua juga menemukan terdapat 173 hotspot yang berada di dalam izin perkebunan kelapa sawit yang aktif membuka hutan untuk ekspansi perluasan perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini tidak ada penegakan hukum untuk pemegang izin ini. Padahal di lapangan lahan sawit mereka tampak dibiarkan terbakar tanpa adnaya penanganan oleh pihak perusahaan. Kami meminta Gakkum untuk menindak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia ujar Arnol Halitopo.