Pembukaan Hutan pada Salah Satu Konsesi Sawit di Teluk Bintuni

Lompatan virus dari satwa liar ke manusia semakin membuat publik khawatir. Suatu hal yang tidak lazim terjadi ketika virus dari satwa liar mampu menginfeksi manusia (zoonosis) secara langsung tanpa hewan perantara. Hutan alam tropis merupakan ekosistem yang baik bagi satwa liar. Pembukaan hutan skala luas menyebabkan satwa liar berpindah dan peluang kontak dengan manusia akan meningkat. Sebagai contoh infeksi virus Nipah pada Tahun 1998 dari kelelawar buah kepada manusia melalui hewan ternak berawal dari migrasi kelelawar buah akibat pembukaan hutan ke kebun masyarakat. Salah satu hutan alam tropis terluas di Indonesia terdapat di Tanah Papua. Terdapat sekitar 29,4 Juta Hektar Hutan alam tropis papua (FWI, 2018) dan sekitar 14,8 juta hektar telah dibebani izin berbasis lahan skala luas. Dapat dipastikan bahwa terdapat 14,8 hektar hutan alam yang akan mengalami deforestasi terencana. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap migrasi satwa liar dan berpotensi besar virus dari satwa liar menginfeksi manusia termasuk jenis virus Corona. Tanah dan Hutan Papua bukan merupakan tanah dan hutan yang tanpa pemilik. Tanah dan hutan tersebut dimiliki oleh masyarakat Adat Papua. Pembukaan hutan alam Papua secara masif berpotensi menyebabkan resiko keterancaman komunitas rentan yaitu masyarakat adat Papua melalui infeksi berbagai jenis virus termasuk Corona.
    Riwayat penyakit Zoonosis masih sangat minim ditemukan di Papua namun pernah tercatat terjadi Sistiserkosis di wilayah Pegunungan. Adapun solusi yang penulis tawarkan yaitu pertama, Pemerintah Daerah di tanah Papua perlu meninjau kembali perizinan berbasis lahan skala luas yang telah diberikan sebelumnya, misalnya dari sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2020), terdapat 8 dari 17 Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit yang belum beroperasi. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan izin tersebut untuk dicabut. Kedua, Pemerintah daerah dapat  membantu melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat untuk diakui oleh negara. Masyarakat adat diyakini mampu menjaga tanah dan hutan secara lestari. Ketiga, Pemerintah pusat diharapkan tidak membuka papua untuk Investasi berbasis lahan skala luas yang dapat mengancam keberadaan komunitas masyarakat adat dan hutan Papua. Pendekatan ekonomi  terbaik untuk Papua yaitu pengembangan ekonomi berbasis kampung bukan investasi dari luar. Ketiga solusi ini akan mewujudkan Papua Aman, Damai dan Tangguh dari serangan Virus seperti Corona.

Referensi:
FWI. 2019. Deforestasi dari masa ke masa di Tanah papua. http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-dari-masa-ke-masa-di-tanah-papua
Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. 2020. Perkebunan dan Industri Sawit di Provinsi Papua Barat. Dipaparkan dalam acara RAD sawit berkelanjutan di Manokwari.

        Commitment of the Governor of West Papua Province to obtain 70 percent of protected areas in West Papua Spatial Planning Revision is quite strong and is always heard directly spoken by the Governor at the last few meetings. But until now the West Papua spatial planning revision team has not reached that percentage. Based on the latest spatial planning revised data, Percentage of protected areas is still at 56.14 percent. Reaching 70 percent, revision team must allocate a cultivation area (especially one that has a permit area) to enter into a protected area in spatial planning document. This work is not easy, requires carefulness in permit data and building commitment of stakeholders. The author intentionally wrote this article in the hope that it could be used by the spatial planning revision team who are jointly realizing the commitment of the Governor of West Papua Province.
          PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP) in Tambrauw District, West Papua might have been quite happy because it had obtained a Forest Area Release area for oil palm plantations that was wider than the area determined by Zulkifli Hasan, the Minister of Forestry at that time. On September 29, 2014, the Minister of Forestry signed a Decree on the Release of PT BAPP's oil palm plantations totaling ± 19,368.77 hectares. However, on the map attached to the decree there are ± 32,390.50 hectares of Forest Area which has been released as other use areas/APL. There are ± 13,021.73 hectares which should be able to be maintained as a Forest Area but the Ministry of Forestry does not seem to be researching this well anymore so this area has also changed to APL.
         Before the decree on the release of forest areas by the Minister of Forestry was set, on June 25, 2014, the Directorate General of Forestry Planning carried out the demarcation of the boundary and delivered a letter of the results of the boundary demarcation to the Minister. The letter stated that there were ± 13,021.73 hectares of primary forest that was excluded from the Forest area Release and followed up with the boundary demarcation. According to the author, the mean of the word "excluded" from the release of forest area means that this area is not part of what will be released as APL. The letter seemed neglected so that this area had also changed to APL.
         PT BAPP could have expanded its permit area by requesting an expansion of the ± 13,021.73 hectare primary forest. In November 2006 and 9 August 2007, PT BAPP made a request of ± 40,000 hectares, it is not impossible that this area would be targeted by the company. Moreover, legally, this area is not a forest area, it is very easy to obtain an operational permit. We also know together that the strong action of Mpur Indigenous Peoples is heard to stop the operationalization carried out by PT BAPP. It is time for the Spatial planning Revision team to save the indigenous peoples territory. This area can be included in the socio-cultural strategic area, it is hoped that after it is integrated in the regional spatial planning, it can become a priority for the government in the preparation of planning documents such as the Medium-Term Development Plan, Strategic Plans and Work Plans, especially to encourage recognition and protection as well as empowering the community. This protection can also contribute to saving Papua's Primary natural forests, known as the last forest in the World.

Reference:
-SK 738 / MENHUT-II / 2014 concerning the Release of the Forest Area for PT BAPP's Oil Palm Plantations
- Public Service and Spatial Planning Office. 2020. Revised RTRW of West Papua Province. Presented at the Sustainable Palm Oil Discussion at the Swissbel Hotel, Manokwari. February 19, 2020

Komitmen Gubernur Provinsi Papua Barat untuk memperoleh 70 persen kawasan lindung dalam revisi RTRW Papua Barat cukup kuat dan selalu terdengar diucapkan langsung oleh Gubernur pada beberapa pertemuan terakhir. Namun hingga saat ini tim revisi RTRW Papua Barat masih belum mencapai persentase tersebut. Berdasarkan data Revisi RTRW terakhir, persentasi kawasan lindung masih berada pada angka 56,14 persen. Mencapai angka 70 persen, tim revisi harus mengalokasikan kawasan budidaya (terutama yang telah memiliki izin) untuk masuk ke dalam pola ruang lindung. Pekerjaan ini tidak mudah, membutuhkan ketelitian dalam melihat data perizinan dan membangun komitmen para pihak. Penulis dengan sengaja menulis artikel ini dengan harapan dapat digunakan oleh Tim Revisi RTRW yang sedang bersama mewujudkan komitmen Gubernur Provinsi Papua Barat.
    PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP) yang sedang beroperasi di Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provisi Papua Barat mungkin cukup senang karena telah memperoleh areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sawit yang lebih luas dari areal yang ditetapkan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan pada masa itu. Pada 29 September 2014, Menteri Kehutanan menandatangani SK Pelepasan untuk perkebunan kelapa sawit PT BAPP seluas ± 19.368,77 Hektar. Namun pada Peta yang terlampir dalam SK tersebut terdapat ± 32.390,50 hektar Kawasan Hutan (HPK) yang dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Ada ± 13.021,73 hektar yang seharusnya dapat dipertahankan sebagai Kawasan Hutan namun Kementerian Kehutanan nampaknya tidak meneliti ini lagi secara baik sehingga areal ini ikut berubah menjadi APL.
    Sebelum SK pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan ditetapkan, pada Tanggal 25 Juni 2014, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan penataan batas dan menyampaikan Surat hasil penataan batas kepada Menteri. Surat tersebut menyatakan bahwa terdapat ± 13.021,73 hektar hutan primer yang dikeluarkan dari Pelepasan Kawasan Hutan dan ditindaklanjuti dengan tata Batas. Menurut Penulis, maksud dari kata ‘”dikeluarkan” dari pelepasan kawasan hutan bermakna bahwa kawasan ini tidak menjadi bagian yang akan dilepaskan menjadi APL. Surat tersebut terkesan diabaikan sehingga kawasan ini ikut berubah menjadi APL.
   

PT BAPP bisa saja melakukan perluasan areal izin miliknya dengan melakukan permohonan perluasan terhadap hutan primer seluas ± 13.021,73 hektar tersebut. Pada November 2006 dan 9 Agustus 2007, PT BAPP melakukan permohonan seluas ± 40.000 Hektar, bukan tidak mungkin wilayah ini akan diincar oleh perusahaan.  Apalagi secara legal, wilayah ini bukan merupakan kawasan hutan, sangat mudah memperoleh izin operasionalnya. Kita juga ketahui bersama bahwa sangat kuat terdengar penolakan masyarakat adat untuk menghentikan operasionalisasi yang dilakukan oleh PT BAPP. Sudah saatnya tim Revisi RTRWP menyelamatkan wilayah masyarakat adat tersebut. Wilayah ini dapat dimasukkan dalam kawasan strategis sosial budaya, diharapkan setelah diintegrasikan dalam RTRWP, dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja terutama untuk mendorong pengakuan dan perlindungan ha serta pemberdayaan komunitasnya. Penyelamatan ini juga sekaligus dapat berkontribusi pada penyelamatan hutan alam Primer Papua yang dikenal sebagai hutan terakhir di Dunia.

Referensi:
-SK 738/MENHUT-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan HPK untuk Perkebunan Sawit PT BAPP
-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2020. Revisi RTRW Provinsi Papua Barat. Dipresentasian pada acara Diskusi Sawit Berkelanjutan di Swissbel Hotel. 19 Februari 2020

       Grup Indogunta merupakan kelompok perusahaan pemegang izin perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Papua Barat. Indogunta Grup terdiri dari empat perusahaan perkebunan yaitu PT Bintuni Agro Prima Perkasa di Kabupaten Tambrauw, PT Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk Bintuni, PT Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak dan PT Menara Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. Total luas keseluruhan izin empat perusahaan sekitar 127.679 hektar atau hampir mendekati luas kota New York. Luasan tersebut diperoleh dari berbagai data seperti Data perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Barat,  Izin Prinsip Pelepasan kawasan Hutan, KLHK serta berita acara hasil penataan batas kawasan hutan KLHK.
    Hanya 9 Grup perusahaan yang menguasai bisnis perkebunan sawit di Papua Barat yaitu Grup Indogunta, Capitol, ANJ, Genting, Ciptana, Rajawali, Mega Masindo, Indonusa, dan Kayu lapis Indonesia dengan total luas Izin Usaha Perkebunan yaitu 490.191 Hektar. Setelah Indogunta, Grup ANJ  merupakan pemegang izin terluas kedua disusul oleh Grup Capitol pada posisi ketiga
    Sebagaimana diberitakan pada beberapa tulisan bahwa Indogunta Grup diduga terhubung dengan Salim Grup (perusahaan pemegang merk terkenal dibawah label Indofood) melalui Beneficial ownership. Tiga dari keempat perusahannya telah beroperasi yaitu PT Bintuni Agro Prima perkasa (PT BAPP), PT Subur Karunia Raya (PT SKR) dan PT RImbun Sawit Papua (PT RSP). PT BAPP tidak mengelola komoditas sawit di wilayah konsesinya melainkan mengembangan perkebunan jagung yang saat ini ditentang oleh beberapa kalangan.

Referensi:
-https://awasmifee.potager.org/?p=1611&lang=id
-Materi Kepala Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Barat tentang Perkebunan dan Industri Sawit di Provinsi Papua Barata dalam acara sawit berkelanjutan. 19 Februari 2020.
-Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan. KLHK. 2014
-Berita Acata tata Batas kawasan Hutan KLHK. 2014
- https://atlas.cifor.org/papua/

Pada hari Kamis, 27 Februari 2020 akan dilaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau Untuk Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di Sorong, Papua Barat. Pada pertemuan tersebut sebagian besar peserta berasal dari perusahaan raksasa,  pemerintah dan minim partisipasi masyarakat adat Papua. Juga Turut Hadir Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menyikapi pertemuan tingkat tinggi tersebut,  Ketua Perkumpulan Panah Papua menyatakan bahwa pendekatan investasi hijau dalam cetak biru yang akan dibuat tidak harus mengundang perusahaan yang menggunakan lahan skala luas. Menurutnya investasi apapun di tanah Papua harus menguntungkan suku suku asli orang Papua. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa investasi tersebut tidak memunculkan konflik yang tidak diharapkan oleh orang asli Papua. Semestinya pendekatan investasi hijau dimulai dari komunitas masyarakat adat Papua pemilik tanah dan sumber daya alam. Biarkan mereka yang berinvestasi dan peran pemerintah memberikan kemudahan investasi bagi masyarakatnya.
    Pertemuan yang minim partisipasi public ini diprakarsai oleh Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang berpusat di Belanda bersama beberapa beberapa organisasi Internasional, sektor swasta dan didukung oleh Kementerian Koordinator kemaritiman dan investasi serta beberapa kementerian Lainnya.
    Ketua Perkumpulan Panah Papua menyatakan bahwa untuk menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan hutan, pemerintah harus mendorong pengakuan hutan hutan adat berdasarkan marga atau clan dari seluruh suku asli di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya wilayah wilayah masyarakat adat yang telah diakui dapat diakomodir dalam perencanaan ruang. Tentunya dalam kaitan investasi yang menguntungkan bagi orang asli Papua, maka komunitas komunitas lokal perlu diberdayakan untuk terlibat aktif dalam investasi yang adil.
    Menurut Esau Yaung, Direktur Papuana Conservation, salah satu kendala utama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah masalah kepastian status lahan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Di mana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat belum mengintegrasikan wilayah wilayah masyarakat adat dalam perencanaan ruang. Selain itu, akibat perubahan pola ruang untuk kebutuhan investasi skala besar telah terjadi penurunan luas wilayah dengan fungsi lindung dimana sebelum revisi pola ruang kawasan  fungsi lindung  ± 5.3 juta hektar, tetapi setelah di revisi pada Tahun 2015 fungsi lindung hanya  ± 3.3 juta hektar atau terjadi penurunan seluas ± 1.9 juta hektar. Hal ini tentu  akan memicu degradasi dan deforestasi lahan dan hutan alam tersisa di dunia yang terdapat di tanah Papua. Lanjut Esau, pendekatan investasi hijau dalam merubah paradigma bisnis di tanah Papua, pemerintah dapat membangun sentra sentra ekonomi berdasarkan kesatuan wilayah adat dan memastikan dikelola oleh anak anak Papua bagi peningkatan kualitas hidup orang asli papua.
Menyikapi pertemuan tingkat tinggi tersebut, masyarakat sipil Papua menyatakan sikap:
1. Menolak Pendekatan  “Investasi hijau” yang tidak komprehensif  mengedepankan perlindungan menyeluruh pada hutan tersisa dan hak hak masyarakat adat di Tanah Papua
2. Menolak Pendekatan skema dagang karbon berbasis proyek yang tidak berkontribusi signifikan pada penurunan emisi gas rumah kaca global yang berdampak langsung pada perubahan iklim
3. Mendukung Pemerintah Daerah untuk perlindungan hutan tersisa di Tanah Papua dan perlindungan hak hak masyarakat adat

Masyarakat Sipil Papua:
1. Sulfianto Alias - Perkumpulan Panah Papua
2. Esau Yaung - Papuana Conservation
3. Franky Samperante - Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

      Sekitar dua tahun lalu, ramai diberitakan oleh berbagai media tentang pengungkapan sejumlah kayu ilegal oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat di Kilometer 14, Kampung Wesiri, Kabupaten Teluk Bintuni. Pada proses pengungkapan tersebut ditemukan puluhan paket kayu olahan, ratusan paket kayu campuran dan beberapa batang kayu bulat. Kayu tersebut diduga berasal dari pembalakan liar yang dilakukan oleh PT NKA, Perusahaan pemenang lelang proyek Jalan Bintuni Km 14-Taroi milik A [1]
    Akhir dari kasus tersebut adalah pengenaan sanksi administrasi oleh Dinas Kehutanan kepada tersangka.  Sebelumnya Kepolisian Daerah Papua Barat melimpahkan kasus ini kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sesuai kewenangannya.
PT HPP gagal mengamankan kawasannya?
    Perlu diketahui bahwa ruas jalan Bintuni-Taroy yang telah dikerjakan sebagian besar terletak di dalam areal konsesi perusahaan kelapa sawit PT HCW Papua Plantation (PT HPP). Perusahaan ini telah memegang persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk Perkebunan kelapa sawit dari  Menteri kehutanan Zulkifli Hasan pada Tahun 2014. Berpedoman pada isi persetujuan prinsip [2], PT HPP wajib untuk mengamankan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang disetujui pencadangannya seluas ±17.885 hektar dari kegiatan perambahan hutan, penebangan liar dan kerusakan hutan lainnya. Apabila ketentuan ini dilanggar  maka persetujuan prinsip ini batal dengan sendirinya.
    Pertanyaannya apakah penebangan liar oleh tersangka HA diketahui oleh PT HPP? Kami tidak perlu menjawab ini, namun kami menilai PT HPP telah gagal mengamankan areal yang telah disetujui oleh negara untuk dikelola oleh PT HPP. Sebenarnya cukup mudah untuk melakukan justifikasi bahwa proyek pembangunan jalan ini berstatus legal atau ilegal. Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, sebagian besar proyek pembangunan ruas jalan di Papua Barat tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) [3] termasuk Ruas Jalan Bintuni-Distrik Taroy. Kegiatan pembukaan hutan untuk ruas jalan tentunya menyalahi aturan. Semestinya PT HPP perlu mengamankan kegiatan ini sebagaimana amanah persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan.

Siapa PT HPP?
       PT HPP masuk dalam Grup Ciptana [4]. Di Papua Barat terdapat tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi masuk dalam Grup ini, yaitu PT Mega Mustika Plantation (Kabupaten Sorong), PT Cipta Papua Plantation (Kabupaten Sorong) dan PT HCW Papua Plantation (Kabupaten Teluk Bintuni). Jabatan Komisaris dan Direktur ketiga perusahaan cenderung diisi oleh sekelompok orang yang hampir sama.  Total luas lahan yang akan dikelola untuk perkebunan sawit ketiga perusahaan sekitar 40 ribu  hektar atau setara dengan tiga kali luas kota Paris. Saham PT HPP sebagian besar dimiliki oleh Jeny Tjandra [5], Istri dari pengusaha ternama pendiri PT Cipta Wijaya Mandiri, Sudarsono Chandrawidjaja. perusahaan ini memegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Hayu yang beralamat di Jalan Semarang-Purwodadi. Jawa tengah
        Selain itu, terdapat nama Joe Michael, seorang host acara pancing ikan yang pernah tayang di salah satu televisi terkenal di Indonesia . Dia menjabat sebagai Komisaris Utama PT HPP. Joe Michael merupakan Suami dari Rita Effendy , Penyanyi Pop terkenal dengan lagu “Selamat Jalan Kekasih”. Kemudian ada Agus Soewito Soebandi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan. Agus juga tercatat menjabat sebagai President Director di PT Cipta Wijaya Mandiri [6]
Ekosistem Penting Dalam Konsesi
    Terdapat ekosistem penting di dalam areal konsesi PT HPP yang perlu mendapatkan perlindungan seperti Hutan Rawa Primer, Ekosistem gambut dengan Fungsi Lindung, dan Ekosistem Hutan Lahan Kering Primer [7]. Konsesi PT HPP terletak didaerah transisi antara tanah bergambut dan tanah mineral sehingga terdapat berbagai formasi ekosistem penting yang perlu dilindungi. Beberapa Ekosistem ini sangatlah penting sebagai penyangga bagi ekosistem lain yang berada dibawahnya seperti ekosistem mangrove di pesisir teluk yang berfungsi sebagai kawasan strategis keanekaragaman hayati

Referensi
[1] https://papuabaratnews.co/hukrim/polisi-tetapkan-satu-tersangka-kasus-illegal-logging-di-bintuni/
[2] Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk Perkebunan kelapa sawit atas n ama PT HCW Papua Plantation di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Nomor S.410/Menhut-II/2014
[3] Hasil Diskusi dengan staf Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, 2019
[4] https://awasmifee.potager.org/?p=1516
[5] Profil Perusahaan PT HCW Papua Plantation. Diakses tanggal 31 Maret 2019 pada website Ditjen AHU
[6] http://www.ciptana.com/
[7] http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/apps/Viewer/index.html?appid=38bd05e62ac24eae9b5a057e78389193

Esau Nur Yaung didaulat sebagai Koordinator Koalisi LSM se Papua Barat pada acara konsolidasi LSM Kepala Burung II yang digelar selama tiga hari di Swisbell Hotel Manokwari. Esau yang merupakan Direktur Papuana Conservation terpilih melalui voting dari anggota koalisi dan memperoleh 17 suara melawan Sulfianto Alias (Ketua Perkumpulan Panah Papua) yang hanya memperoleh 6 Suara.
Acara yang difasilitasi The Asia Foundation ini diharapkan dapat lebih menguatkan masyarakat sipil di kepala burung ke depan dalam bekerja berjejaring. Nerius Damas Sai selaku aktifis dari Perkumpulan Panah Papua memberikan apresiasi atas terpilihnya Esau dan berharap koalisi masyarakat sipil dapat semakin kuat memperjuangkan cita cita yang ingin dicapai bersama
Hingga berita ini diterbitkan, acara konsolidasi masih berlangsung dan pada hari terakhir (hari ini) dilakukan penyusunan road map koalisi masyarakat sipil (Sumber foto: Potret.co)

Masyarakat adat Teluk Bintuni bersama Himpunan Pemuda Moskona dan Perkumpulan Panah Papua menyerahkan  tujuh dokumen berupa peta wilayah masyarakat adat kepada Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) yang diterima oleh Dr. Alimuddin, MM selaku Kepala Bappeda Kab. Teluk Bintuni.
Dokumen usulan peta wilayah adat yang diterima Kepala BAPPEDA Kab. Teluk Bintuni meliputi 6 peta indikatif wilayah adat yang terdiri dari Peta Indikatif Wilayah masyarakat adat tujuh suku dengan total luasan 2.017.264 Ha, dan lima peta wilayah masyarakat adat suku moskona dengan total luasan 41.740 Ha, satu diantaranya merupakan peta partisipatif yang sementara dalam proses pengusulan penetapan Surat Keputa (SK) kepada Bupati Kab. Teluk Bintuni.
Kepala Bappada merespon baik terkait Penyerahan peta yang di usulkan oleh masyarakat adat, Himpunan pemuda moskona dan Panah Papua  ini. Kami beriterima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami Bappeda dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan dengan para OPD terkait untuk menindaklanjuti peta wilayah adat yang usulkan tutur Alimuddin dala pertemuan tersebut.
Piter Masakoda selaku perwakilan masyarakat adat menyampaikan bahwa Integrasi ini sangat penting agar perjuangan masyarakat untuk memmperoleh hak dari negara dapat masuk dalam perencanaan dan diimplementasikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Turut hadir dalam pertemuan ini juga Kepala Distrik Merdey Yustina Ogoney SE yang mengawal peta wilayah masyarakat hukum adat marga Ogoney agar diintegrasikan dalam RPJMD dan RTRW Kabupaten Teluk Bintuni

Masyarakat adat marga Ogoney meminta Bupati untuk menetapkan komunitas dan wilayah masyarakat adat marganya seperti yang dilakukan di wilayah suku lain seperti sumuri. Kami meminta Bupati untuk segera menetapkan komunitas dan wilayah adat kami sebab wilayah adat marga Ogoney ingin dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat seperti pengembangan ekowisata dengan mengedepankan keunggulan daerah Ujar Yustina Ogoney selaku tokoh perempuan adat di Suku Moskona.
            Saya telah mendengar dan menyaksikan model pengelolaan di Kalimantan seperti di Taman Wisata Alam Bukit Bengkirai, Kutai Kartanegara. Model pengelolaan seperti ini jika diterapkan di  wilayah adat kami, kami menjamin akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Teluk Bintuni. Apalagi akses jalan dari Bintuni ke Merdey sudah baik dan dapat ditempuh hanya dalam waktu 2 jam.
            Harapannya pada bulan Januari Tahun Depan, Bupati dapat hadir dan menetapkan komunitas masyarakat adat marga Ogoney sekaligus ikut menyaksikan proses upacara pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan publik (Kantor Distrik) yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pelatihan peningkatan kapasitas ASN dan aparat kampung di distrik Merdey tutur Yustina.

Gambar 1. Ekowisata Bukit Bengkirai di Kalimantan. Diharapkan ekowisata ini juga dapat diadaptasi di Distrik Merdey oleh komunitas marga ogoney karena memiliki kesamaan ekosistem yaitu hutan tropis primer dataran rendah (sumber; visitmyborneo.com)

           Petrus Ogoney selaku Perwakilan Komunitas Marga Ogoney mengaku telah bertemu Bapak Wakil Bupati Teluk Bintuni dan beliau arahkan kami untuk menunggu Bupati yang pada saat itu berada di Jakarta. Kami menunggu kesediaan Bapak Bupati dan kami bersedia mengundang beliau berkunjung ke wilayah adat kami di Distrik Merdey dalam rangka menetapkan komunitas kami
            Petrus juga mengatakan bahwa Proses pemetaaan partisipatif sudah kami jalani dengan baik dan dilakukan secara mandiri melalui tim teknis dan tim sosial yang berasal dari anggota marga Ogoney sendiri. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh stakeholder termasuk marga yang berbatasan dengan wilayah adat kami serta selalu menghadirkan pemerintah distrik untuk memfasilitasi dan menjadi inisiator kegiatan pemetaan.

Gambar 2. Penyerahan Dokumen usulan komunitas masyarakat adat marga Ogoney kepada pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni/ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni

          Kami juga telah menyerahkan dokumen usulan komunitas masyarakat adat berupa profil komunitas dan peta wilayah adat marga Ogoney kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni. Hanya tinggal menunggu kebijakan Bapak Bupati untuk menetapkan Komunitas kami untuk diakui, dihormati dan dilindungi oleh Negara.

Karampuang, 18-24 September 2019 - Pemuda Himpunan Pemuda Moskona, Samuel Orocomna dan Staf Perkumpulan Panah Papua, Yosephina Yarangga menjalani sekolah lapang di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sekolah lapang adalah pembelajaran non formal bagi beberapa kalangan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mengorganisasikan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan advokasi kebijakan hutan adat. Tujuan sekolah lapang karampuang untuk meghasilkan peserta yang mandiri dan kreatif dalam menjaga dan melindungi Hak-hak hutan Masyarakat Adat.
          Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Makasar,  Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, Perwakilan Perhimpunan Pemuda Moskona (HIPMOS) Bintuni dan Perwakilan Perkumpulan Panah Papua Manokwari.
          Kegiatan sekolah lapang telah dimulai pada tahun 2019, diawali dengan program pembelajaran dalam kelas (in-class) yang terlaksana selama 1 (satu) minggu sejak 18-24 September 2019. Pelaksanaan in-class diisi oleh berbagai narasumber dan fasilitator berasal dari Pemerintah Lembaga Adat Karampuang, Anggota dan Badan Pelaksana HuMa dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN) Sinjai dengan berbagai materi  seperti teknik pemetaan wilayah adat dan penyelesaian konflik tenurial, Pengakuan Hutan Adat dan mempelajari advokasi kebijakan tentang pengakuan Hutan Adat, dan membangun sikap kerja aktivis yang berkomitmen dalam memandu desa tempil teladan.
            Pasca pelaksanaan in-class peserta diminta untuk menuliskan sebuah ringkasan dan memberikan pendapat  terkait ilustrasi singkat tentang Sekolah Adat Suku Dayak.  Selain itu peserta juga ditugaskan untuk melakukan pengambilan data spasial pada beberapa lokasi di sekitar Dusun Karampuang, Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo dan Hutan Adat Karampuang kemudian data tersebut akan digunakan sebagai data praktek dalam mengaplikasikan penggunaan Aplikasi QuantumGIS yang nantinya para peserta akan di persiapakan untuk terjun langsung ke lapangan dan mendampingi masyarakat dalam wilayah Adat Karampuang (disebut dengan program out-class). Dan akan direncanakan selama kurang lebih 2 Bulan, program out-class disini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu dan pembelajaran yang sudah didapatakan selama proses in-class, sekaligus juga melakukan pengawalan dan advokasi terhadap pengembangan Hutan Adat Karampuang sebagai wadah untuk proses pengadopsian pohon dengan beberapa ketentuan sebagai berikut; 1. Mengidentifikasi ketinggian pohon, 2. Berapa diameter pohon, 3. Letak pohonnya, 4. Dilarang penebangan pohon selama proses pengadopsian itu dilaksanakan. Dari beberapa data dan rencana pengadopsian pohon akan dimuatkan dalam RPJMD Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Samuel dan Yosephina, setelah sekola lapang ini selesai, ilmu yang diperoleh akan diterapkan untuk mnedorong pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. "Jangan Bicara Saya Anak Adat Karena Wilayah Adat Memerlukan Oramg-Orang Yang Mengurusnya" tutur keduanya.