Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Subur Prima (PT BSP) yang membuka kantor mereka di Kabupaten Fakfak diduga menjadi pemicu konflik horizontal komunitas masyarakat adat marga baik di Suku Sumuri maupun Suku Irarutu. Kedua suku tersebut adalah bagian dari Masyarakat Adat Asli Tujuh Suku di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diakui dan dilindungi Oleh Negara melalui Perda No.1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Kabupaten Teluk Bintuni. 
            Konflik berawal adanya surat perusahaan PT BSP tertanggal 14 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua Barat. Dalam surat tersebut ditemukan penjelasan bahwa dari Marga Ateta yang diwakili oleh Bapak Yacob Ateta telah ada surat pelepasan Tanah adat Marga Ateta seluas 858,28 hektar dan akan menyusul pelepasan seluas 2.037 hektar.
            Mendapat informasi tersebut, Theresia Ateta selaku Perempuan Adat dari Marga Ateta yang juga sebagai Anggota Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) membantah bahwa salah satu tetua marganya telah menandatangani surat pelepasan tanah adat. Itu tidak benar, tete dia tidak pernah tanda tangan surat pelepasan. Tindakan yang dilakukan PT BSP menipu masyarakat, tidak ada proses musyawarah yang dijalankan. Kami internal marga Ateta ini malah muncul konflik dari kita sendiri karena ulah PT BSP. Untuk uang yang diterima, tete Yacob Ateta telah memberikan klarifikasi, dalam klarifikasi itu salah satunya teta akan mengembalikan uang yang sebelulmnya ia terima dari PT BSP.
            Sebelumnya, pada Tanggal 17 Mei 2025 di Kampung Aroba  dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Distrik Aroba dengan MRPB Provinsi Papua Barat dan DPRK Teluk Bintuni. Pada acara rapat dengar pendapat tersebut ditemukan situasi adanya perbedaan pendapat pada anggota Marga. Philipus Susure selaku menyampaikan saya lebih lindungi saya punya tanah adat, saya tidak mau perusahaan. “Kita bikin kebun kan pindah pindah, kita cari bintang cari jauh jauh, kalau pribadi saya tidak mau dan tidak setuju sawit (perusahaan) ini masuk. Sedangkan Musa Susure yang diwawancarai menyampaikan bahwa apa yang diusulkan setiap marga itu berbeda beda namun surat kesepakatan dan berita acara yang dibuat ada kemiripan semua padahal masing masing marga punya permintaan berbeda. Berarti ini satu ketidakbagusan ada di pihak perusahaan karena tidak mungkin Marga Kasina akan sama penyampaiannya dengan marga Motombrie atau dengan Marga Susure.
            Sulfianto Alias, Ketua Perkumpulan Panah Papua menyampaikan bahwa sedang terjadi land grabbing (perampasan lahan) milik masyarakat adat Suku Sumuri dan Aroba oleh PT BSP. Adapun cara merampas lahan oleh perusahaan yaitu dengan merebut tanah dan sumber daya alam didalamnya tanpa menerapkan PADIATAPA secara baik dan benar. “Sesungguhnya yang terjadi di Aroba dan Sumuri, masyarakat itu pengetahuan terhadap investasi sawit masih minim. Perusahaan yang punya uang tentu akan menang karena mereka bergerak dengan modal kuat. Ketika bertemu dengan aktor dari perwakilan Marga, sudah tentu negosiasi dimenangkan perusahaan. Namun fakta penting yang perlu saya sampaikan bahwa lokasi yang diusulkan oleh PT BSP ini sebagian besar sudah dibebani izin perusahaan sebelumnya yaitu PT Varita Majutama. Bupati Teluk Bintuni harus mempertimbangkan hal ini karena bisa ada pemberian izin di atas izin dan tentu tindakan ini melanggar Undang Undang. Kami selalu aktif berkoordinasi dengan Koordinator Pencegahan Korupsi Perizinan, KPK dan rencana akan membicarakan kasus PT BSP. Saya selaku aktivis lingkungan meminta kepada Bupati Teluk Bintuni untuk tidak memberikan rekomendasi lingkungan kepada PT BSP dan saya yakin pak Bupati punya komitmen kuat mendukung masyarakat adat dan kelestarian hutan Papua.

Situasi tampak tidak seperti biasanya, Willem Ateta bersama sekelompok masyarakat adat dari kampung Padang Agoda, Distrik Sumuri merubuhkan kayu buah yang tumbuh di sempadan jalan. Kayu tersebut kemudian ditarik hingga membentang menutupi jalan dan memaksa moda transportasi berhenti sehingga tidak bisa melewati jalan tersebut. Aksi yang dikenal sebagai aksi pemalangan ini adalah salah satu upaya komunitas marganya menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan pengembangan proyek PSN PT Genting Oil Kasuri Pte.Ltd.(GOKPL).
GOKPL adalah perusahaan multinasional, anak grup dari perusahaan holding Genting Energy dan semuanya bernaung dibawah Genting Group milik taipan asal Malaysia Lim Kok Thay. Pada Tahun 2023 GOKPL ditetapkan untuk mengerjakan PSN untuk pengembangan lapangan gas Asap, Kido dan Merah di Kabupaten Teluk Bintuni. GOKPL akan beroperasi lewat fasilitas gas alam cair apung atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG). Salah satu pemenang tender pembangunan fasilitas FLNG ini adalah PT layar Nusantara Gas (PT LNG). Pada tanggal 8 September 2023, PT LNG menandatangani kesepahaman bekerja sama dengan Wison (Nantong) Heavy Industry Co., Ltd. Kontrak mereka khusus mengerjakan bidang teknik, pengadaan, konstruksi, kontrak instalasi dan komisioning.
PT LNG memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada Tahun 2024 sedangkan PT GOKPL memperoleh izin tersebut satu tahun sebelumnya. Satu bulan terakhir tercatat telah terjadi kehilangan tutupan hutan seluas 4,2 hektar di kampung Sido Makmur, Distrik Aroba akibat aktivitas PSN tersebut.

Berdasarkan hasil telaah Perkumpulan Panah Papua, terdapat peredaran kayu ilegal yang diduga berasal dari hutan alam untuk pengembangan proyek tersebut. Kemungkinan telah terjadi penimbunan kayu olahan jenis merbau  berukuran 5x 10 cm dengan jumlah sekitar 3 meter kubik di lokasi PT GOKPL, lokasinya berada di Kampung Sido Makmur, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni, ujar Sulfianto Alias selaku anggota Jaringan Pemantau Independen kehutanan (JPIK) Papua Barat.
Pemegang IPPKH tidak dibenarkan mengolah kayu bulat di dalam kawasan hutan. Hal ini bertentang dengan Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain itu, PSN GOKPL telah menggusur hutan alam di wilayah moratorium hutan. Terdapat sekitar 1 hektar hutan alam bergambut yang telah dibuka untuk pengembangan PSN. Proyek ini menerabas aturan moratorium hutan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri (tumpang tindih aturan). Biasanya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya akan membuat kanal untuk mengeringkan lahan gambut. Pada musim kemarau, ekosistem ini rentan terbakar dan beresiko berdampak terhadap masyarakat. Proyek tersebut adalah proyek pengembangan minyak dan gas dan sensitif terhadap kebakaran hutan dan lahan

Perkumpulan Panah Papua meminta Penegak Hukum untuk memeriksa perusahaan GOKPL dan PT LNG dalam dugaan pengolahan kayu merbau ilegal ini. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, tuntas dan tidak pandang bulu, karena ini melibatkan perusahaan besar multinasional tutup Sulfianto.

Organisasi Masyarakat Sipil dan tokoh pemuda di Bintuni akan mendorongi terbentuknya cetak biru (blue print) pengembangan mata pencaharian masyarakat adat berbasis pangan lokal di Kabupaten Teluk Bintuni. inisiatif ini diharapkan dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sehingga dapat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat seperti petani, pelaku usaha (UMKM, Koperasi dan Bumdes) dan dapat berkontribusi terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy S.E., M.H dan Joko Lingara.
    Sebagai gambaran singkat blue print ini adalah sebuah kerangka besar rancangan pemerintah daerah untuk mengembangkan pangan lokal di kabupaten tersebut. Teluk Bintuni memiliki banyak potensi sumber daya alam terutama pangan lokal utama seperti Sagu, Umbi-umbian dan makanan laut. Selain itu juga terdapat pangan lokal lainnya seperti buah merah, nenas dan jenis jenis bakau. Potensi ini belum dikembangkan lebih jauh dan diperlukan dukungan pemerintah untuk pengembanganya sehingga bisa memberikan aspek manfaat bagi petani, pemuda dan perempuan pelaku usaha kecil di bintuni ujar Sulfiant Alias selaku Ketua Perkumpulan Panah Papua
    Tambahnya bahwa target dari blue print ini yaitu menyasar adanya kebijakan perlindungan pangan lokal pada level kabupaten, peningkatan kapasitas petani di kampung, pembentukan kelembagaan (unit usaha) di tingkat tapak, pembangunan Hub pangan lokal pada sentral pangan lokal baik di kampung maupun di ibu kota kabupaten yang saling terkoneksi dan mendorong akses kelola masyarakat adat terhadap pangan lokal seperti akses kelola terhadap hutan adat.
Harapnnya setelah blue print ini jadi, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan dokumen tersebut dengan terlebih dahulu membentuk tim kerja untuk mencapai target yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat kampung.
    Berdasarkan data SAIK+ (2025) Perkiraan jumlah kepala keluarga orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 10.672 kk. Sekitar 90 persen kepala keluarga ini adalah petani. Jika berhasil dilakukan intervensi maka bisa berpotensi adanya peningkatan pendapatan bagi setiap kepala keluarga sekitar 40 persen dari pendapatan rata rata setiap bulan dari pengelolaa pangan lokal.
    Anggota DPRK Teluk Bintuni Roy Masyewi yang juga merupakan salah satu pemerhati pangan lokal menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati sangat mendukung kegiatan ini untuk bisa berjalan sehingga dapat menyukseskan jalannya 100 hari kerja Bupati. Pangan lokal ini sangat penting untuk didorong, karena merupakan pendapatan asli masyarakat lokal yang ada di Teluk Bintuni. Teluk Bintuni tidak hanya memiliki sumber daya gas, pangan lokal juga merupakan salah satu hasil kekayaan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, contohnya seperti umbi-umbian, sagu dan lain sebagainya, karena itu merupakan pekerjaan yang sering dilakukan oleh masyarakat adat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain pangan lokal juga terkait hutan-hutan adat yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah sehingga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Harapan saya pemerintah daerah, DPR dan juga pemerhati masyarakat adat di negeri ini dapat mendukung kegiatan pengembangan pangan lokal di tanggal 22 April 2025.

Narahubung : Sulfianto Alias (HP 08115309289), Roy Masyewi (Hp 082198596987)

Penyidikan kasus kekerasan terhadap aktivis berlanjut. Pada 6 Februari 2025, telah dilaksanakan rekonstruksi atau reka ulang kejadian yang melibatkan korban dan pelaku penganiayaan. Pada rekonstruksi tersebut ditemukan fakta baru yaitu terdapat keterlibatan oknum polisi berinisial I dalam peristiwa penganiayaan.  
    Berdasarkan kesaksian korban, oknum Polisi Inisial I terlibat pemukulan pada saat korban Sulfianto Alias diculik dari café cendrawasih dan dibawah ke lokasi hutan yang sunyi di Tanah Merah. “Saya Damianus Walilo, sebagai Ketua jejaring/Koalisi Perlindungan terhadap Aktivis Sedunia mendesak kepada Kapolres Teluk Bintuni untuk segera menangkap Polisi Berinisial I. Saya juga akan mendesak Kapolri, Komisi III DPR RI dan Kapolda Papua Barat untuk bisa melakukan penegakan hukum yang tidak memilha milah. Jangan karena mereka yang terlibat itu anggota kepolisian, maka ada upaya untuk menyelamatkan oknum atau memperingan hukuman oknum polisi tersebut. Saya juga meminta untuk Kapolda ikut mengawasi kasus ini sehingga tidak ada penegak hukum yang ikut bermain. Kasus ini sudah menjadi isu Dunia, dan sudah tersebar sampai ke jejaring Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB) di mana semua organisasi masyarakat sipil baik nasional maupun internasional mengecam tindakan biadab para pelaku” ujar Damianus.
    “Selain itu, peran tersangka DS (oknum Polisi lainnya) sangat dominan ketika terjadi penganiayaan di Tanah Merah. Ia bahkan mengeluarkan pistol dan mengancam Sulfianto. Dalam rekonstruksi adegan ini tidak muncul.  Oleh karena itu, Saya meminta kepada Kapolda Papua Barat untuk ikut mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Teluk Bintuni terutama peran oknum polisi yang melakukan pengeroyokan terhadap Sulfianto”
    Sulfianto Alias selaku aktivis lingkungan sekaligus korban mengapresiasi Penyisik Polres Teluk Bintuni yang sudah sejauh ini menangani kasus. “Namun perlu saya beri catatan meminta penegak hukum bersikap independen, tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini. Saya meminta kepada Penyidik Polres Teluk Bintuni bekerja profesional untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus penganiayaan terhadap saya”. Imbuhnya
    “Saya meyakini masih ada satu orang pelaku oknum Polisi yang terlibat penganiayaan, Oknum polisi ini belum ditahan. Dia juga tampak dalam proses rekonstruksi yang telah dilakukan. Pada saat itu perannya sebagai saksi. Oknum Polisi tersebut pertama kali menginterogasi saya ketika dalam perjalanan ke tanah merah.  Dia yang mengatakan kita akan ke Polres (padahal mereka membawa saya ke lokasi hutan di tanah merah) dan dia yang pertama kali menuduh saya terlibat dengan Ibu Distrik Merdey terlibat politik praktis. Saya berharap Oknum Polisi tersebut ditahan” tambah Sulfianto.

Aktivitas Musyawarah Kesepakatan Batas Wilayah Adat Suku Moskona dengan Suku Lainnya

Masyarakat Adat Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni telah menyelesaikan proses pemetaan wilayah adat Suku Moskona. Pemetaan tersebut telah mengidentifikasi seluas setengah juta hektar wilayah adat Suku. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah Suku Moskona telah diperoleh data seluas 572.341 Hektar wilayah adat suku yang telah disepakati batas wilayahnya oleh suku yang bersebalahan, Ujar Piter Masakoda selaku koordinator advokasi pemetaan wilayah adat Suku Moskona.
Melalui kegiatan lokakarya dan kunjungan lapangan, orang tua dan pemuda baik dari Suku Moskona dan Suku lainnya sudah sepakat mengusulkan komunitas MHA Suku Moskona untuk didorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni guna memperoleh Pengakuan. Kami sangat salut dan berikan apresiasi kepada orang tua dan pemuda kita, dengan keputusan bulat mendukung proses identifikasi ini tambah Piter
Ketua LMA Suku Moskona, Bernadus Asmorom menyampaikan bahwa sangat antusias terhadap proses pemetaan ini. Kita semua harus mendukung inisiatif baik ini untuk melindungi kita punya tanah dan hutan adat dan mendapatkan pengakuan dari negara, tuturnya. Achi Kosepa yang juga sebagai Wakil Ketua LMA 7 Suku sekaligus Tokoh masyarakat di Suku Sebyar meminta untuk wilayah suku suku lain juga bisa segera dipetakan karena masyarakat sangat membutuhkan pengakuan komunitas dan wilayah adatnya oleh negara.

Muka Marthen Wersin mulai memerah setelah mendengar terdapat rencana izin baru masuknya kelapa sawit di wilayah adatnya, wilayah adat Suku Irarutu. Marthen yang juga menjabat sebagai Ketua LMA Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni merasa tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik AMDAL yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Subur Prima (PT BSP). Marthen menilai bahwa proses AMDAL itu tidak perlu terburu buru dan harus dilakukan kajian yang matang. "Dokumen AMDAL itu harus dibuat secara benar. jangan hanya menentukan dokumen AMDAL sepihak dan AMDAL itu harus kita kaji lama bukan 1-2 hari saja".
Menyikapi telah dilakukannya konsultasi publik, maka Marthen Wersin menyatakan bahwa LMA Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni bersikap menolak dengan tegas masuknya investasi PT BSP di wilayah adat Irarutu dan Sumuri. "Perkebunan sawit itu bukan membahagiakan masyarakat tapi mereka juga susah. Kami LMA 7 Suku punya sikap tegas.  LMA dulu beda dengan sekarang, LMA sekarang terstruktur, anggaran ke masing masing  LMA suku juga sudah ada, saya akan meminta kepala Suku untuk kumpul untuk membahas khusus terkait hal ini.  Sebelum itu terjadi kita tidak boleh izinkan (kelapa sawit). Kita masyarakat duduk musyawarah. Sikap LMA menolak perkebunan kelapa sawit".
Sebagai alternatif, Marthen menawarkan untuk masyarakat adat tujuh suku untuk fokus mengembangkan potensi lokal mereka seperti pala, sagu, kasbi dan lainnya. "Masih banyak cara untuk membangun ekonomi masyarakat adat di kampung, misalnya dengan mengembangkan potensi lokal yang ada. Kita masyarakat tujuh suku ini punya pala dan sagu. Ketika orang Papua punya pala atau sagu, kita bisa jual hasil hutan itu dan bisa mendapatkan uang, kita orang Papua tidak punya sejarah untuk kembangkan perkebunan sawit"
Marthen pun menyampaikan harapan kepada pemerintah daerah untuk mengedepankan aspek musyawarah, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses yang dijalankan.  "untuk harapan saya ke pemerintah daerah sebagai representasi pusat, jangan melupakan tanah adat. Apapun mau dilakukan pemerintah kita musyawarah. Saya sudah lihat di Manowkari, Sorong tidak ada perkembangan orang asli papua untuk olah kelapa sawit ini"tutup Wersin

Kurang lebih 30 Tahun petani plasma perkebunan kelapa sawit di Distrik Sumuri meradang akibat berbagai masalah yang dihadapi. Mulai dari permasalahan tenaga kerja hingga kredit pinjaman yang tak kunjung lunas akibat proses yang diduga tidak transparan dan penuh rekayasa oleh pihak perusahaan sawit. Belum habis penderitaan masyarakat Sumuri tersebut, masuk lagi perusahaan perkebunan sawit raksasa PT Borneo Subur Prima (PT BSP) yang akan beroperasi di Distrik Aroba dan Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni dengan luasan 34.168 Ha atau sama dengan separuh dari luas Jakarta

Menanggapai rencana tersebut, Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat, Eduard Orocomna secara tegas meminta kepada Bupati Teluk Bintuni selaku pemimpin daerah untuk tidak menerbitkan izin lokasi dan izin lainnya untuk perusahaan sawit tersebut. “Pertimbangan utama dari kami MRPB bahwa masalah antara petani dan perusahaan perkebunan sawit di Sumuri belum selesai, petani terlilit utang kepada perusahaan yang tak kunjung lunas padahal perusahaan telah hadir  30 Tahun lebih diSumuri. Ini seperti proyek tipu tipu masyarakat. Belum selesai itu semua, Pemerintah Daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, BPMPTSP serta Kantah ATR/BPN Teluk Bintuni kemudian mendukung dengan ikut hadir atau berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi AMDAL PT BSP”

“Saya juga meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kepala BPMPTSP  untuk menghentikan proses AMDAL PT BSP dan meninjau kembali izin kesesuaian tata ruang yang diduga sudah diberikan. MRPB akan membuat Laporan kepada KPK dan Kejaksaan bahwa diduga ada permainan di sini. Sebab Perda RTRW Teluk Bintuni masih bermasalah karena melakukan paripurna Raperda RTRW lebih dahulu sebelum dilakukan persetujuan substansi di Kementerian. Karena RTRW bermasalah maka tidak bisa digunakan untuk memberikan izin kesesuaian ruang kepada perusahaan sawit tersebut”

Masyarakat sipil dari Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias menilai bahwa masyarakat adat di wilayah Sumuri dan Aroba sudah saatnya memberikan sikap tegas apakah menolak atau menerima perusahaan tersebut. Perlu belajar dari masa lalu ketika ada segudang masalah yang muncul antara petani sawit, koperasi dan  PT Varita Majutama sebagai pemegang izin perkebunan di wilayah tersebut. Saat ini diduga Izin pelepasan kawasan hutan PT Varita Maju Utama telah dicabut oleh pemerintah pusat. Berdasarkan analisis kami, PT BSP akan menempati eks lahan PT Varita Majutama. PT BSP sendiri merupakan anak grup dari Ciliandry Anky Abadi (Grup CAA). Grup CAA sendiri memiliki tiga anak perusahaan yang berada diKabupaten Sorong yaitu PT Inti Kebun Sejahtera, PT Inti Kebun Sawit dan PT Inti Kebun Lestari. Berdasarka laporan hasil evaluasi perizinan Provinsi Papua Barat (2021) ketiganya melakukan pelanggaran legalitas administrasi dan pelanggaran operasional. Masyarakat Sumuri dan Aroba harus mencermati baik Grup CAA ini, kalau lihat di daerah Sorong mereka bermasalah dengan melakukan pelanggaran. Tutup Sulfianto

Warga Sipil a.n Roberto Olua yang juga bekerja sebagai activis lingkungan dan hak masyarakat adat mengeluhkan lambannya kerja komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua Barat dalam menangani gugatan informasi publik yang ia ajukan. Robertho menyampaikan bahwa gugatan informasi publik yang dimohonkan kepada KIP Provinsi Papua Barat sama sekali belum ditanggapi setelah permohonan gugatan informasi publik diserahkan pada Tanggal 11 Juli 2024. Saya telah mengajukan permohonan gugatan kepada KIP Provinsi Papua Barat namun sudah tiga Minggu permohonan tidak kunjung memperoleh informasi lagi dari KIP PAPUA BARAT.
Tentunya proses ini membuat masyarakat sipil kecewa, karena Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik. Apalagi kami sedang mengajukan sengketa ini dengan tergugat Kanwil BPN/ATR Provinsi Papua Barat yang tidak bersedia memberikan informasi publik berupa salinan Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT Subur Karunia Raya dan Koperasi Meyado Karunia Sejahtera. Tutur Roberto.
Sejak dilantiknya Komisioner KIP Papua Barat, kami belum melihat ada terobosan dari KIP Provinsi Papua Barat dalam mendorong keterbukaan informasi publik bagi masyarakat sipil. Yang kami lihat hanyalah kemunduran keterbukaan informasi. Banyak kasus permintaan informasi publik minim tanggapan dari OPD terkait. Apakah ini disebabkan oleh masih belum terpisahnya KIP PAPUA BARAT dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sehingga mereka tidak bisa berjalan optimal ataukah KIP ini tidak ada anggran yang cukup untuk melakukan gugatan informasi ?tanya Roberto
Saya sebagai masyarakat sipil meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPR Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja KIP PAPUA BARAT, apakah ini berkaitan dengan minimnya anggaran dari KIP ataukah memang tata Kelola mereka belum siap untuk memproses gugatan keterbukaan informasi publik, jika KIP Papua Minim Anggran saya minta Gubernur Provinsi Papua barat mengalokasin anggaran untuk KIP tutup Robertho.
Bakhtiar Rumatumia selaku aktivis keterbukaan informasi publik isu Kehutanan dan masyarakat adat di Provinsi Papua Barat yang juga bekerja sebagai koordinator Kampanye Perkumpulan Panah Papua menyampaikan keprihatinan kepada KIP Provinsi Papua Barat. KIP Provinsi Papua Barat nampak mati suri, kantor pun menumpang di Dinas terkait. Mungkin hal ini menjadi penyebab KIP Papua Barat tidak berjalan efektif. Saya memberikan saran kepada KIP untuk gencar melakukan sosialisasi kepada Publik terkait tugasnya mengawal keterbukaan informasi sehingga publik dapat mengetahui tugas dan wewenangnya dan mengetahui informasi apa yang bisa diakses pada badan publik sehingga KIP Papua Barat bisa didukung oleh masyarakat.

Perusahan besar Genting Oil yang merupakan investor pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai abaikan prinsip prinsip FPIC terhadap komunitas masyarakat adat Suku Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni. FPIC (Free, Prior, Inform dan Consent) adalah prinsip yang harus dipegang baik itu pelaku usaha maupun pemerintah untuk meminta persetujuan kepada masyarakat adat tanpa melanggar hak mereka sebagai komunitas masyarakat adat.
Menanggapi adanya draf perjanjian pemanfaatan tanah ulayat yang diberikan komunitas masyarakat adat, Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) Eduard Orocomna, menilai bahwa investasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh perusahaan Genting Oil di wilayah adat Sumuri terkesan terburu buru dan tampaknya terdapat dugaan dilakukan penyisipan pasal pelepasan tanah secara sembunyi sembunyi dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat adat sumuri terlebih dahulu
Oleh karena Itu Eduard meminta perusahaan yang pemiliknya adalah bos permainan judi besar di malaysia tersebut untuk angkat kaki jika perusahaan tidak menjankan FPIC sesuai prosedur yang telah mereka tetapkan dan telah diatur dalam Undang Undang
Eduar juga menyampaikan juga bahwa pemerintah daerah tidak perlu terlibat dalam proses perjanjian kerja sama antara masyarakat adat dan pihak Genting Oil. Pemerintah daerah seharusnya melindungi masyarakat adatnya bukan menjadi kepanjangan tangan perusahaan untuk menggolkan pelepasan tanah masyarakat adat. Sebagai solusi, sekarang sudah ada mekanisme kerja sama antara perusahaan dan masyarakat adat, jika masyarakat ingin bekerja sama. Apalagi komunitas 19 marga di sumuri sudah memperoleh SK Pengakuan komunitasnya dari negara. Jadi saya himbau kepada masyarakat adat untuk usah lepas tanah, sebab kita masyarakat tujuh suku akan rugi,  dan sebaiknya jika masyarakat mau kerja sama dengan perusahaan maka skema itu bisa didorong tanpa pelepasan hak atas tanah. Tapi jika masyarakat menolak kerja sama dengan perusahaan yah, berarti ditolak saja tutur Eduard